Suara.com - Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan. Ia diduga menerima uang suap jual beli jabatan dengan total hingga Rp 5,3 miliar.
KPK menahan Abdul Latif Amin Imron setelah diperiksa di Polda Jawa Timur. Abdul Latif diduga menerima uang suap jual beli jabatan yang dipatok Rp 50-150 juta. Simak profil dan harta kekayaan Bupati Bangkalan yang jadi tersangka suap lelang jabatan berikut ini.
Profil Bupati Bangkalan
Abdul Latif Amin Imron lahir pada tanggal 5 Mei 1982 di Jakarta yang berarti kini berusia 40 tahun. Ia menjabat sebagai Bupati Bangkalan, Jawa Timur sejak 2018. Abdul Latif bersama Wakil Bupati Bangkalan Mohni dilantik secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur yang ketika itu dipimpin oleh Soekarwo di Gedung Negara Grahadi Surabaya.
Keduanya terpilih menjadi Bupati Bangkalan dan Wakil Bupati Bangkalan dengan perolehan suara sebanyak 243.887 dari total suara 544.749 dengan persentase 44,77 persen. Abdul Latif dan Mohni dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan pada 24 September 2018.
Sebelum jadi Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan pada 2014-2018. Ia merupakan politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Harta Kekayaan Bupati Bangkalan
Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Bupati Bangkalan Abdul Latif melaporkan total harta kekayaan bersih sebesar Rp 9,9 miliar pada 29 Maret 2022. Pada laporan harta untuk periode 2021, Abdul Latif memasukkan lima sumber harta kekayaan, yakni tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lain, kas dan setara kas, serta harta lainnya.
Harta milik Abdul Latif sebanyak dua tanah dan bangunan di Bangkalan menjadi penyumbang terbesar dengan total Rp 5.825.000.000. Ia juga tercatat memiliki satu mobil dan satu motor senilai Rp 80 juta.
Baca Juga: Soal Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Agung Gazalba Saleh Resmi Ditahan KPK
Sementara itu harta bergerak lainnya, Abdul Latif melaporkan harta senilai Rp 93.763.000. Ia juga memiliki kas dan setara kas dengan total Rp 672.674.399. Terakhir ada harta lain yang dilaporkan Abdul Latif berjumlah Rp 3,25 miliar. Dengan demikian, total kekayaan Abdul Latif mencapai Rp 9,9 miliar, tepatnya Rp 9.921.437.399.
Kasus Suap Jual Beli Jabatan
KPK menjelaskan duduk perkara Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron jadi tersangka suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Bangkalan. Totalnya Bupati Bangkalan menerima uang Rp 5,3 miliar yang salah satunya digunakan untuk survei elektabilitas. Jual beli jabatan yang dilakukan Abdul Latif dipatok sebesar Rp 50 juta sampai Rp 150 juta yang teknis penyerahannya secara tunai melalui orang kepercayaannya.
Kasus ini berawal pada pada tahun 2019-2022, ketika Abdul Latif membuka seleksi ASN di tingkat jabatan pimpinan tinggi (JPT). Selaku Bupati Bangkalan periode 2018- 2023, Abdul Latif memiliki wewenang untuk memilih dan menentukan langsung dari para ASN di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Selain suap jual beli jabatan, Bupati Bangkalan diduga diterima uang pengaturan proyek di lingkungan Pemkab Bangkalan. Besarannya mencapai 10 persen dari setiap proyek di Pemkab Bangkalan.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Berita Terkait
-
Bupati Bangkalan Ditangkap Karena Korupsi, KPK Ungkap Perannya di Lelang Jabatan
-
Suap Perkara MA, Hakim Agung Gazalba Saleh Resmi Ditahan KPK
-
Anggaran Besar, KPK Sebut BPJS Kesehatan Rentan Kecurangan
-
Terungkap! Bupati Bangkalan Pakai Uang Sogokan Rp 5,3 Miliar Buat Bayar Survei Elektabilitas Pribadi
-
Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Ditahan KPK, Terbukti Terima Sogokan Rp 5,3 Miliar
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram