Terbaru isu tersebut disinggung Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet. Tetapi Pangi juga menyoroti langkah serupa yang sebelumnya disuarakan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti.
Pangi membaca arah dari isu tersebut memang untung melanggengkan kekuasaan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Jokowi yang seharusnya mengakhiri jabatannya pada 2024, terkesan dipaksa untuk terus melanjutkan kepemimpinannya.
Alasannya yang akan dipakai, kata Pangi ialah tidak ada calon presiden yang melampaui Jokowi. Dengan kata lain, tidak ada tokoh yang dirasa mampu menjadi suksesor bagi mantan gubernur DKI Jakarta itu.
"Ini sudah saya perkirakan dan ramalkan, mereka punya judul lagu lama dan kaset usang karena nggak ada yang memenuhi kriteria sehebat Jokowi, maka untuk kelanjutan legacy agar tercapai Indonesia emas 2045 maka bagi mereka yang lain nggak akan ada seperti Jokowi," kata Pangi.
Pangi mengatakan bahwa publik memang mengakui, Jokowi merupakan pemimpin yang rajin turun menyapa langsung masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Jokowi juga merupakam tipe pemimpin yang tidak betah berada terus di balik meja dan ruang dingin dengan AC.
Tetapi, ditegaskan Pangi, semua hal tersebut tidak seeta merta menjadi dalih, bahkan dasar untuk terus mempertahankan Jokowi sebagai Presiden RI. Apalagi dengan cara-cara inkonstitusional lewat perpanjangan masa jabatan yang mana konstitusi telah memberi batasan hanya dua periode.
"Di mana logika anda dengan dalil di atas kemudian punya kesimpulan yang merusak karena nggak ada capres yang punya kriteria seperti Pak Jokowi, maka Pak Jokowi harus ditambah masa jabatannya, tiga periode dan seterusnya, ini logika gagal paham, sesat berpikir," kata Pangi.
Bamsoet Soal Jokowi Tiga Periode
Diketahui, Bamsoet memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsoet masih dalam masa masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.
"Ini juga harus dihitutung betul, apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya melakukan recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi, adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan seterusnya," ujar Bamsoet.
Sebelumnya, Waketum Golkar ini kembali menyinggung ihwal penambahan hingga perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Hal itu ia singgung saat menanggapi hasil survei Poltracking Indonesia mengenai tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Dalam rilis survei nasional pada 21-27 November 2022, Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah 73.2%.
Bamsoet mengatakan terpenting dia bukan menyoal puas atau tidak puasnya publik terhadap kinerja pemerintah. Ia justru menanyakam apakah ada korelasi dari tingkat kepuasan itu terhadap keinginan publik agar Jokowi terus memimpin Indonesia.
Berita Terkait
-
Terlalu Slengean dari Prosesi Siraman hingga Akad Nikah, Jokowi Tegaskan Pesan Ini Untuk Kaesang Pangarep
-
Punya Gedung Sendiri, Mengapa Jokowi Tak Gelar Ngunduh Mantu Kaesang di Graha Saba Buana?
-
Mantan Mentan Era Jokowi Dukung Anies Baswedan: Karakternya Jujur
-
Kaesang Curhat Tangannya Kram Gegara Erina Gudono, Ternyata Ini Penyebabnya
-
Menengok Busana Keluarga Jokowi di Ngunduh Mantu Kaesang dan Erina, Klasik dan Berbahan Beludru
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
Terkini
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line
-
Divonis 16 Tahun! Eks Dirut Asabri Siapkan PK, Singgung Kekeliruan Hakim
-
Eks Dirut PGN Ditahan KPK! Terima Suap SGD 500 Ribu, Sempat Beri 'Uang Perkenalan'
-
Ikutilah PLN Journalist Awards 2025, Apresiasi Bagi Pewarta Penggerak Literasi Energi Nasional
-
Soal Arahan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Gus Yasin: PPP Selalu Sejalan dengan Pemerintah