Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PJ Gubernur Heru Budi Hartono kembali dibanding-bandingkan. Kali ini urusan konten Youtube Pemprov DKI Jakarta jadi biang perdebatan netizen.
Kanal Youtube Pemprov DKI menunjukkan konsep konten yang jauh berbeda di era Anies dan Heru Budi. Hal ini pun dipertanyakan netizen di Twitter.
"Channel Youtube DKI Jakarta, ketika Anies menjabat vs Plt Heru menjabat," cuit akun @PolJokesID.
"Kenapa ya channel Youtube DKI Jakarta semenjak ganti gubernur baru malah jadi kayak branding gubernurnya daripada branding Jakartanya?" tanya seorang netizen melalui akun base @tanyakanrl.
Dalam lampiran tangkapan layar konten Youtube DKI Jakarta, terlihat beberapa konten di era Anies Baswedan lebih banyak membahas soal infrastruktur yang ada di Jakarta serta kisah-kisah warganya.
Sementara itu, di era Heru Budi saat ini lebih banyak menunjukkan momen-momen seremonial yang dihadiri PJ Gubernur tersebut lengkap dengan thumbnail wajahnya.
Perbedaan ini pun menarik perhatian netizen. Tak sedikit yang menilai bahwa konten Youtube DKI Jakarta ini mengalami kemunduran kualitas. Ada pula yang menuding bahwa momen ini dimanfaatkan betul oleh Heru Budi mem-branding dirinya.
"Dih, kemunduran. Jadi daily vlog, tipikal pejabat lawas minim wawasan dan kinerja," komentar warga Twitter.
"Perbedaan sudut pandang aja sih ini, tergantung di kubu mana. Intinya sama-sama hasil kerja yang dinampakkan. Pj walaupun narsis tapi semua konten tentang kerja beliau, updatenya juga cepet banget. Kalau ngomong downgrade enggak juga sih, program pak heru lumayan kok, normalisasi dikebut juga," seorang warganet mendebat.
Baca Juga: Heru Budi Rekrut Tenaga Analis Bergaji Rp 19 Juta, PKS Samakan dengan TGUPP Anies
"Ya menurut gue ya. Dia memang harus melakukan itu, karena dia berbeda sangat dengan Anies yang dipilih melalui sistem demokrasi Pilkada. Semua orang tau Anies, bahkan orang daerah, tapi tak banyak yg mengenal Heru. Mau ga mau harus branding diri, persiapan pilkada 2024," timpal warganet lain.
Perbedaan Era Anies Baswedan dan Heru Budi
Sejak digantikan PJ Gubernur Heru Budi Hartono, ada beberapa kebijakan Anies Baswedan yang diputuskan tak lagi berlanjut.
Beberapa kebijakan yang dibuat saat kepemimpinan Anies dinilai belum efektif dan beberapa dialihkan untuk aspek aspek tertentu.
Kebijakan warisan Anies yang tak dilanjutkan Heru Budi tersebut antara lain soal anggaran Rp38 miliar untuk pengadaan jalur sepeda yang diputuskan Heru Budi tak dilanjutkan.
Kemudian, Heru Budi juga memilih tak melanjutkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Menurut Heru, TGUPP memiliki anggaran terlalu besar dan belum tentu bisa optimal secara etika kerja.
Berita Terkait
-
Heru Budi Rekrut Tenaga Analis Bergaji Rp 19 Juta, PKS Samakan dengan TGUPP Anies
-
Tak Punya Etika Politik, Menkominfo Johnny G Plate dari NasDem Terlibat Safari Politik Anies Baswedan
-
Belum Genap 2 Bulan Jadi Pj Gubernur DKI Heru Copot Dirut Hingga Pejabat Putra Betawi, Ganti Slogan Jakarta Era Anies
-
Belum Masuk Masa Kampanye, Alasan Bawaslu Sulit Usut Sumber Dana Safari Politik Anies
-
Momen Anies Salaman di Nikahan Kaesang Jadi Perdebatan, Dicuekin Padahal Diajak Foto Besan Jokowi?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara