Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PJ Gubernur Heru Budi Hartono kembali dibanding-bandingkan. Kali ini urusan konten Youtube Pemprov DKI Jakarta jadi biang perdebatan netizen.
Kanal Youtube Pemprov DKI menunjukkan konsep konten yang jauh berbeda di era Anies dan Heru Budi. Hal ini pun dipertanyakan netizen di Twitter.
"Channel Youtube DKI Jakarta, ketika Anies menjabat vs Plt Heru menjabat," cuit akun @PolJokesID.
"Kenapa ya channel Youtube DKI Jakarta semenjak ganti gubernur baru malah jadi kayak branding gubernurnya daripada branding Jakartanya?" tanya seorang netizen melalui akun base @tanyakanrl.
Dalam lampiran tangkapan layar konten Youtube DKI Jakarta, terlihat beberapa konten di era Anies Baswedan lebih banyak membahas soal infrastruktur yang ada di Jakarta serta kisah-kisah warganya.
Sementara itu, di era Heru Budi saat ini lebih banyak menunjukkan momen-momen seremonial yang dihadiri PJ Gubernur tersebut lengkap dengan thumbnail wajahnya.
Perbedaan ini pun menarik perhatian netizen. Tak sedikit yang menilai bahwa konten Youtube DKI Jakarta ini mengalami kemunduran kualitas. Ada pula yang menuding bahwa momen ini dimanfaatkan betul oleh Heru Budi mem-branding dirinya.
"Dih, kemunduran. Jadi daily vlog, tipikal pejabat lawas minim wawasan dan kinerja," komentar warga Twitter.
"Perbedaan sudut pandang aja sih ini, tergantung di kubu mana. Intinya sama-sama hasil kerja yang dinampakkan. Pj walaupun narsis tapi semua konten tentang kerja beliau, updatenya juga cepet banget. Kalau ngomong downgrade enggak juga sih, program pak heru lumayan kok, normalisasi dikebut juga," seorang warganet mendebat.
Baca Juga: Heru Budi Rekrut Tenaga Analis Bergaji Rp 19 Juta, PKS Samakan dengan TGUPP Anies
"Ya menurut gue ya. Dia memang harus melakukan itu, karena dia berbeda sangat dengan Anies yang dipilih melalui sistem demokrasi Pilkada. Semua orang tau Anies, bahkan orang daerah, tapi tak banyak yg mengenal Heru. Mau ga mau harus branding diri, persiapan pilkada 2024," timpal warganet lain.
Perbedaan Era Anies Baswedan dan Heru Budi
Sejak digantikan PJ Gubernur Heru Budi Hartono, ada beberapa kebijakan Anies Baswedan yang diputuskan tak lagi berlanjut.
Beberapa kebijakan yang dibuat saat kepemimpinan Anies dinilai belum efektif dan beberapa dialihkan untuk aspek aspek tertentu.
Kebijakan warisan Anies yang tak dilanjutkan Heru Budi tersebut antara lain soal anggaran Rp38 miliar untuk pengadaan jalur sepeda yang diputuskan Heru Budi tak dilanjutkan.
Kemudian, Heru Budi juga memilih tak melanjutkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Menurut Heru, TGUPP memiliki anggaran terlalu besar dan belum tentu bisa optimal secara etika kerja.
Berita Terkait
- 
            
              Heru Budi Rekrut Tenaga Analis Bergaji Rp 19 Juta, PKS Samakan dengan TGUPP Anies
 - 
            
              Tak Punya Etika Politik, Menkominfo Johnny G Plate dari NasDem Terlibat Safari Politik Anies Baswedan
 - 
            
              Belum Genap 2 Bulan Jadi Pj Gubernur DKI Heru Copot Dirut Hingga Pejabat Putra Betawi, Ganti Slogan Jakarta Era Anies
 - 
            
              Belum Masuk Masa Kampanye, Alasan Bawaslu Sulit Usut Sumber Dana Safari Politik Anies
 - 
            
              Momen Anies Salaman di Nikahan Kaesang Jadi Perdebatan, Dicuekin Padahal Diajak Foto Besan Jokowi?
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
 - 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah
 - 
            
              Dinilai Bukan Pelanggaran Etik, Ahli Hukum Sebut Ucapan Adies Kadir Hanya Slip Of The Tongue
 - 
            
              Misteri 2 Kerangka Gosong di Gedung ACC Kwitang, Polda Metro Jaya Ambil Alih Kasus
 - 
            
              Legal Standing Dipertanyakan Hakim MK, Pemohon Uji UU TNI Singgung Kasus Almas
 - 
            
              Aksi Solidaritas Tempo di Makassar Ricuh, Jurnalis Dipukul
 - 
            
              Tegas! Ketua Banggar DPR Sebut Danantara yang Wajib Bayar Utang Whoosh
 - 
            
              Bahaya Judol dan Narkoba Lebih Besar dari Korupsi? Yusril Ungkap Fakta Lain Soal RUU Perampasan Aset