Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PJ Gubernur Heru Budi Hartono kembali dibanding-bandingkan. Kali ini urusan konten Youtube Pemprov DKI Jakarta jadi biang perdebatan netizen.
Kanal Youtube Pemprov DKI menunjukkan konsep konten yang jauh berbeda di era Anies dan Heru Budi. Hal ini pun dipertanyakan netizen di Twitter.
"Channel Youtube DKI Jakarta, ketika Anies menjabat vs Plt Heru menjabat," cuit akun @PolJokesID.
"Kenapa ya channel Youtube DKI Jakarta semenjak ganti gubernur baru malah jadi kayak branding gubernurnya daripada branding Jakartanya?" tanya seorang netizen melalui akun base @tanyakanrl.
Dalam lampiran tangkapan layar konten Youtube DKI Jakarta, terlihat beberapa konten di era Anies Baswedan lebih banyak membahas soal infrastruktur yang ada di Jakarta serta kisah-kisah warganya.
Sementara itu, di era Heru Budi saat ini lebih banyak menunjukkan momen-momen seremonial yang dihadiri PJ Gubernur tersebut lengkap dengan thumbnail wajahnya.
Perbedaan ini pun menarik perhatian netizen. Tak sedikit yang menilai bahwa konten Youtube DKI Jakarta ini mengalami kemunduran kualitas. Ada pula yang menuding bahwa momen ini dimanfaatkan betul oleh Heru Budi mem-branding dirinya.
"Dih, kemunduran. Jadi daily vlog, tipikal pejabat lawas minim wawasan dan kinerja," komentar warga Twitter.
"Perbedaan sudut pandang aja sih ini, tergantung di kubu mana. Intinya sama-sama hasil kerja yang dinampakkan. Pj walaupun narsis tapi semua konten tentang kerja beliau, updatenya juga cepet banget. Kalau ngomong downgrade enggak juga sih, program pak heru lumayan kok, normalisasi dikebut juga," seorang warganet mendebat.
Baca Juga: Heru Budi Rekrut Tenaga Analis Bergaji Rp 19 Juta, PKS Samakan dengan TGUPP Anies
"Ya menurut gue ya. Dia memang harus melakukan itu, karena dia berbeda sangat dengan Anies yang dipilih melalui sistem demokrasi Pilkada. Semua orang tau Anies, bahkan orang daerah, tapi tak banyak yg mengenal Heru. Mau ga mau harus branding diri, persiapan pilkada 2024," timpal warganet lain.
Perbedaan Era Anies Baswedan dan Heru Budi
Sejak digantikan PJ Gubernur Heru Budi Hartono, ada beberapa kebijakan Anies Baswedan yang diputuskan tak lagi berlanjut.
Beberapa kebijakan yang dibuat saat kepemimpinan Anies dinilai belum efektif dan beberapa dialihkan untuk aspek aspek tertentu.
Kebijakan warisan Anies yang tak dilanjutkan Heru Budi tersebut antara lain soal anggaran Rp38 miliar untuk pengadaan jalur sepeda yang diputuskan Heru Budi tak dilanjutkan.
Kemudian, Heru Budi juga memilih tak melanjutkan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. Menurut Heru, TGUPP memiliki anggaran terlalu besar dan belum tentu bisa optimal secara etika kerja.
Berita Terkait
-
Heru Budi Rekrut Tenaga Analis Bergaji Rp 19 Juta, PKS Samakan dengan TGUPP Anies
-
Tak Punya Etika Politik, Menkominfo Johnny G Plate dari NasDem Terlibat Safari Politik Anies Baswedan
-
Belum Genap 2 Bulan Jadi Pj Gubernur DKI Heru Copot Dirut Hingga Pejabat Putra Betawi, Ganti Slogan Jakarta Era Anies
-
Belum Masuk Masa Kampanye, Alasan Bawaslu Sulit Usut Sumber Dana Safari Politik Anies
-
Momen Anies Salaman di Nikahan Kaesang Jadi Perdebatan, Dicuekin Padahal Diajak Foto Besan Jokowi?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'