Pakar: Pihak Pendukung Jokowi 3 Periode Sebenarnya Sedang Ketakutan Setengah Mati, Terutama Para Pejabat?

Suara.com - Pakar politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menganggap orang atau pihak yang mendukung Jokowi tiga periode atau menunda pemilu sangat menyedihkan.

Seperti yang diketahui, wacana penundaan Pilpres 2024 dan perpanjangan periode Jokowi sebagai presiden kembali mencuat.

Menurut Hendri, para pihak maupun pejabat yang meminta pemilu ditunda itu patut dikasihani.

"Saya sih cenderung kasihan ya dengan para pejabat yang terus menyerukan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden jadi tiga periode,” kata Hendri dikutip dari wartaekonomi -- jaringan Suara.com, Selasa (12/12/2022).

Pasalnya, para pihak tersebut dinilai haus akan kekuasaan, serta ingin langgeng sebagai pejabat tanpa adanya proses evaluasi dari masyarakat.

Hendri juga menilai bahwa para pihak pendukung pemilu ditunda kini terlihat sangat ketakutan.

Terutama adalah para pejabat yang gempar memunculkan wacana tersebut. Mereka dinilai takut kehilangan jabatan atau posisinya di masyarakat.

Mengingat pejabat itu nantinya akan berhenti dari jabatan yang mereka banggakan. Mereka tak akan lagi mendapat posisi di masyarakat.

Secara blak-blakan, Hendri menyebut bahwa para pejabat itu bangga dengan posisinya dan bukan untuk tugas negara.

Baca Juga: Cerita Bennu Sorumba Diminta Jadi Perias di Nikahan Kaesang-Erina, Syok karena Permintaan Langsung Iriana Jokowi

“Kelihatan sekali ketakutannya bila tidak menjadi pejabat lagi, tidak memiliki sebuah posisi di masyarakat, yang menurut mereka itu posisi yang bisa dibanggakan, bukan tugas untuk negara,” ungkap Hendri.

Lantas, Hendri menyatakan Pilpres 2024 harus tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal apapun alasan dan kondisinya.

Sebab menurut Hendri, adanya pemilu merupakan sebuah inti dari demokrasi Indonesia.

“Demokrasi kan begitu, ada evaluasi pemimpin dan persiapan pergantian pemimpin yang baru, semua alasannya itukan harusnya justru bisa diperbaiki dengan pemimpin baru," jelas Hendri.

"Kalau alasan-alasan itu adanya di era pemerintahan sekarang artinya memang ada kekurangan dan harus segera diperbaiki kekurangan-kekurangan itu,” lanjutnya menambahkan.