Berkali-kali Muncul, Ini Daftar Barisan Pendengung Jokowi 3 Periode: Ada Relawan, Menteri Sampai Elite Parpol

Suara.com - Wacana presiden tiga periode bak buih di atas lautan, terombang-ambing dan kerap muncul hilang timbul. Isu ini makin deras di masa periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Banyak kalangan dan kritikus menilai, sejumlah elite terutama di lingkaran Presiden Jokowi tengah berubaya mendorong Jokowi agar lebih lama lagi 'berkuasa' di negeri ini. Faktanya, para pendengung Jokowi tiga periode memang lebih condong diutarakan oleh para elite pendukung sang Presiden.

Jika merunut ke belakang, wacana jabatan presiden 3 periode itu didengungkan oleh sejumlah elite, mulai dari jajaran menteri, petinggi partai, hingga barisan pendukung atau relawan Jokowi. Respons Jokowi sendiri di setiap wacana muncul tak selalu sama.

Sampai ada yang menuding, Jokowi bahkan 'menikmati' wacana tersebut. Lantas siapa saja barisan pendengung Jokowi tiga periode? simak rangkumannya.

Di 2019

Isu jabatan presiden tiga periode pertama kali timbul di 2019. Bermula dari isu amandemen UUD 1945. Sejumlah usulan masa jabatan presiden mengemuka di tahun ini.

Ada yang mengusulkan masa jabatan presiden menjadi 8 tahun untuk satu periode. Ada pula yang usul masa jabatan presiden jadi 4 tahun dan bisa dipilih sebanyak 3 kali.

Ada juga yang menginginkan masa jabatan presiden tetap 5 tahun, namun bisa dipilih untuk 3 kali.

Merespons isu tersebut, Jokowi dengan tegas menyatakan tidak setuju. Dia bahkan curiga ada pihak yang ingin menjerumuskannya dengan mengusulkan wacana presiden tiga periode tersebut.

Baca Juga: Timbul Tenggelam Wacana Presiden 3 Periode, Apa Iya Jokowi Takut Anies Jadi Capres 2024?

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada 2 Desember 2019.

Jokowi menegaskan, sejak awal ia sudah menyampaikan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

Setelahnya isu jabatan presiden 3 periode kemudian redam seiring penegasan Jokowi tersebut.

Di 2021

Sempat hilang di 2020 di mana ketika itu masyarakat dan pemerintah tengah disibukan dengan mewabahnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Gonjang-ganjing politik dalam negeri sedikit mereda.

Namun wacana jabatan presiden tiga periode kembali muncul di 2021. Pada Maret 2021 Isu ini menyeruak setelah mantan Ketua MPR Amien Rais menyatakan ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal masa jabatan presiden.