Suara.com - Deolipa Yumara, pengacara orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat resmi melaporkan Wali Kota Depok, Mohammad Idris ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.
Dalam keterangannya, Deolipa mengaku membuat laporan atas nama pribadi. Dia melaporkan Idris atas dugaan mengabaikan hak anak dengan rencana relokasi bangunan sekolah menjadi masjid.
"Jadi siapaun boleh melaporkan adanya dugaan tindak pidana perlindungan anak. Ini sifatnya tindak pidana publik, saya melaporkan. Jadi saya tidak mau melibatkan orang tua murid lebih jauh sehingga saya tidak sebagai kuasa hukum dalam melaporkan ini tapi sebagai pribadi," kata Deolipa di lokasi, Rabu (14/12/2022).
Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor: LP/B/6354/XII/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, Rabu, 13 Desember 2022. Dalam laporannya, dia mempersangkakan Idris dengan Pasal 77 Juncto Pasal 76A butir A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.
Foto Idris Dipasang Terbalik
Sejumlah spanduk tuntutan hingga petisi menghiasi bangunan SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat. Hal itu buntut dari penolakan atas relokasi sekolah yang akan dibangun masjid oleh Pemerintah Kota Depok.
Pantauan Suara.com, bingkai foto bergambar Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan wakilnya, Imam Budi Hartono dipasang terbalik. Bingkai foto itu berada di depan tiang bendera yang di belakangnya berbalut petisi penolakan relokasi.
Selain itu, terlihat pula beberap spanduk yang terpasang di halte yang berada tepat di luar bangunan sekolah.
Baca Juga: Babak Baru Rencana Relokasi SDN Pondok Cina 1, Deolipa Laporkan Wali Kota Depok ke Polisi
Spanduk itu bertuliskan: "Tolak! Penggusuran Atas Nama Pembangunan, Mana Gedung Pengganti Kami? Pemerintah Kebanyakan Obral Janji, hingga Selain Demokrasi, Pendidikan Juga Dibatasi Oleh Pemerintah."
Murid Trauma
Komnas HAM menyebut ada siswa yang mengalami trauma hingga penurunan tingkat daya belajar. Hal disebutkan akibat rencana relokasi sekolah yang akan dibangun Masjid oleh pemerintah Kota Depok.
Temuan awal itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM, Abis Hidayah usai mendatangi SDN Pondok Cina 1.
"Down, trauma, bingung, prestasi menurun, di-bully," kata Anis saat dihubungi wartawan pada Selasa (13/12/2022).
Anis menuturkan, temuan awal itu nantinya akan didalami lebih jauh. "Kami akan mendalami lebih lanjut dari informasi itu," ujarnya.
Berita Terkait
-
Babak Baru Rencana Relokasi SDN Pondok Cina 1, Deolipa Laporkan Wali Kota Depok ke Polisi
-
Hore! Pemkot Depok Tunda Pembangunan Masjid Raya, Murid SDN Pocin 1 Bisa Kembali Belajar di Sekolah
-
Tolak SDN Pondok Cina 1 Digusur dan Diganti Masjid, Foto Wali Kota Depok Dipasang Terbalik di Dekat Tiang Bendera
-
Buntut Panjang Kisruh SDN Pocin 1, Deolipa Yumara Laporkan Wali Kota Depok Ke Polisi
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang