Suara.com - Deolipa Yumara, pengacara orang tua siswa SDN Pondok Cina 1 Depok, Jawa Barat resmi melaporkan Wali Kota Depok, Mohammad Idris ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak.
Dalam keterangannya, Deolipa mengaku membuat laporan atas nama pribadi. Dia melaporkan Idris atas dugaan mengabaikan hak anak dengan rencana relokasi bangunan sekolah menjadi masjid.
"Jadi siapaun boleh melaporkan adanya dugaan tindak pidana perlindungan anak. Ini sifatnya tindak pidana publik, saya melaporkan. Jadi saya tidak mau melibatkan orang tua murid lebih jauh sehingga saya tidak sebagai kuasa hukum dalam melaporkan ini tapi sebagai pribadi," kata Deolipa di lokasi, Rabu (14/12/2022).
Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor: LP/B/6354/XII/2022/SPKT/Polda Metro Jaya, Rabu, 13 Desember 2022. Dalam laporannya, dia mempersangkakan Idris dengan Pasal 77 Juncto Pasal 76A butir A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak.
Foto Idris Dipasang Terbalik
Sejumlah spanduk tuntutan hingga petisi menghiasi bangunan SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat. Hal itu buntut dari penolakan atas relokasi sekolah yang akan dibangun masjid oleh Pemerintah Kota Depok.
Pantauan Suara.com, bingkai foto bergambar Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan wakilnya, Imam Budi Hartono dipasang terbalik. Bingkai foto itu berada di depan tiang bendera yang di belakangnya berbalut petisi penolakan relokasi.
Selain itu, terlihat pula beberap spanduk yang terpasang di halte yang berada tepat di luar bangunan sekolah.
Baca Juga: Babak Baru Rencana Relokasi SDN Pondok Cina 1, Deolipa Laporkan Wali Kota Depok ke Polisi
Spanduk itu bertuliskan: "Tolak! Penggusuran Atas Nama Pembangunan, Mana Gedung Pengganti Kami? Pemerintah Kebanyakan Obral Janji, hingga Selain Demokrasi, Pendidikan Juga Dibatasi Oleh Pemerintah."
Murid Trauma
Komnas HAM menyebut ada siswa yang mengalami trauma hingga penurunan tingkat daya belajar. Hal disebutkan akibat rencana relokasi sekolah yang akan dibangun Masjid oleh pemerintah Kota Depok.
Temuan awal itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM, Abis Hidayah usai mendatangi SDN Pondok Cina 1.
"Down, trauma, bingung, prestasi menurun, di-bully," kata Anis saat dihubungi wartawan pada Selasa (13/12/2022).
Anis menuturkan, temuan awal itu nantinya akan didalami lebih jauh. "Kami akan mendalami lebih lanjut dari informasi itu," ujarnya.
Berita Terkait
-
Babak Baru Rencana Relokasi SDN Pondok Cina 1, Deolipa Laporkan Wali Kota Depok ke Polisi
-
Hore! Pemkot Depok Tunda Pembangunan Masjid Raya, Murid SDN Pocin 1 Bisa Kembali Belajar di Sekolah
-
Tolak SDN Pondok Cina 1 Digusur dan Diganti Masjid, Foto Wali Kota Depok Dipasang Terbalik di Dekat Tiang Bendera
-
Buntut Panjang Kisruh SDN Pocin 1, Deolipa Yumara Laporkan Wali Kota Depok Ke Polisi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
Terkini
-
Skema Belajar Ramadan 2026: Pemerintah Minta Sekolah Perkuat Pendidikan Karakter
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Polda Metro Jaya Periksa Pandji Pragiwaksono Hari Ini Terkait Kasus Mens Rea
-
Truk Tabrak Separator, Ribuan Penumpang Transjakarta Terjebak Macet Parah di Tanjung Duren
-
OTT Bea Cukai: KPK Sita Rp40,5 Miliar, Termasuk Emas 5,3 Kg dan Uang Valas
-
Manipulasi Jalur Merah, KPK Tahan Direktur P2 Bea Cukai dan Empat Tersangka Korupsi Importasi
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Terjaring OTT dan Resmi Ditahan KPK, Kepala Pajak Banjarmasin Akui Salah Terima Janji Suap
-
Gandeng Lembaga Riset Negara, Pemkab Sumbawa Akhiri Polemik Komunitas Cek Bocek
-
Menkeu Purbaya Apresiasi Inovasi UMKM Sawit Binaan BPDP di Magelang