Suara.com - Sejumlah spanduk tuntutan hingga petisi menghiasi bangunan SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat. Hal itu buntut dari penolakan atas relokasi sekolah yang akan dibangun masjid oleh Pemerintah Kota Depok.
Pantauan Suara.com pada Rabu (14/12/2022), bingkai foto bergambar Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan wakilnya Imam Budi Hartono dipasang terbalik. Bingkai foto itu berada di depan tiang bendera yang di belakangnya berbalut petisi penolakan relokasi.
Selain itu, terlihat pula beberap spanduk yang terpasang di halte yang berada tepat di luar bangunan sekolah. Spanduk tersebut bertuliskan, "Tolak! Penggusuran Atas Nama Pembangunan", Mana Gedung Pengganti Kami? Pemerintah Kebanyakan Obral Janji", hingga "Selain Demokrasi, Pendidikan Juga Dibatasi Oleh Pemerintah".
Sementara itu, aktivitas belajar mengajar masih berlangsung normal meski mereka diajarkan oleh relawan taua perwakilan orangtua. Terlihat pula beberapa orang tua murid berada di lokasi sekolah.
Murid Trauma
Sebelumnya Komnas HAM menyebut ada siswa SDN Pondok Cina 1, Depok, Jawa Barat mengalami trauma hingga penurunan tingkat daya belajar. Hal disebutkan akibat rencana relokasi sekolah yang akan dibangun Masjid oleh pemerintah Kota Depok.
Temuan awal itu diungkapkan Komisioner Komnas HAM, Abis Hidayah usai mendatangi SDN Pondok Cina 1.
"Down, trauma, bingung, prestasi menurun, di-bully," kata Anis saat dihubungi wartawan pada Selasa (13/12/2022).
Anis menuturkan, temuan awal itu nantinya akan didalami lebih jauh. "Kami akan mendalami lebih lanjut dari informasi itu," ujarnya.
Baca Juga: Polemik Relokasi SDN Pondok Cina 1 Berlanjut, Komnas HAM Bakal Panggil Wali Kota Depok
Di samping itu guna menemukan titik terang atas polemik relokasi SDN Pondok Cina 1, Komnas HAM bakal memanggil Wali Kota Depok, Muhammad Idris.
"Dalam waktu dekat, kami akan memanggil Wali Kota Depok," kata Anis.
Komnas HAM Menolak
Sebelumnya, setelah mendatangi SDN Pondok Cina 1, Komnas HAM menyatakan turut menolak relokasi. Mereka juga mewanti-wanti adanya kekerasan dari relokasi tersebut.
"Concern Komnas HAM untuk mencegah penggusuran dan kekasaran," kata Anis saat dihubungi wartawan Senin (12/12/2022).
Tekait keputusan pemerintah Kota Depok yang merekolasi SDN Pondok Cina 1 dan menggantinya menjadi masjid, Anis bilang harusnya tidak perlu terjadi.
Berita Terkait
-
Profil Mohammad Idris, Wali Kota Depok yang Ngotot Relokasi SDN Pocin 1 Ternyata Punya Harta Rp6,3 M
-
Telantarkan Siswa SDN Pocin 1, Deolipa Ancam Polisikan Walkot Depok
-
Seluruh Siswa SDN 1 Pocin Terancam Membolos Lantaran Sekolahnya Digusur
-
Gegara Wali Kota Depok Ingin Relokasi SDN Pondok Cina 1, Ada Siswa Alami Trauma hingga Penurunan Daya Belajar
-
Polemik Relokasi SDN Pondok Cina 1 Berlanjut, Komnas HAM Bakal Panggil Wali Kota Depok
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana