Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi Akan Terus 'Dimainkan' Buat Hadang Anies Nyapres

Suara.com - Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung merespons penyataan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet terkait perpanjangan masa jabatan presiden atau masa jabatan tiga periode Jokowi.

Menurut dia, isu penundaan pemilu hanya akal-akalan untuk menjagal Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Dengan mudah kita lakukan analisis politik, ide ini adalah ide dari mereka yang ingin memperpanjang akumulasi modalnya dengan memperpanjang kekuasaan orang yang akan menjamin itu," kata Rocky seperti diberitakan wartaekonomi.co.id--jaringan Suara.com, Rabu (14/12/2022).

Rocky menilai kekinian tidak ada kandidat bakal capres dari kubu Presiden Joko Widodo yang bisa menyaingi elektabilitas Anies Baswedan.

"Intinya adalah enggak ada calon dari Pak Jokowi yang bisa menandingi Anies, gampangnya begitu aja, coba kalau Ganjar elektabilitasnya mencapai 60 persen, itu pemilu dibikin besok," ujarnya.

Lebih lanjut Rocky Gerung menyebutkan bahwa penundaan pemilu hanya terkait dengan elektabilitas capres selain Anies. Begitu pula dengan Prabowo yang hingga saat ini eletabilitasnya masih di bawah Anies, kalau di atas 40 persen tentu Gerindra juga akan menentang perpanjangan masa jabatan presiden.

"Tapi Pak Prabowo dan Gerindra sedang hitung-hitungan, menunda itu justru bisa bikin mereka menambahkan jadwal kampanye," tuturnya.

"Pragmatisme itu sudah ada di otak partai politik kita itu," tambahnya.

Rocky juga menyebutkan ide penundaan pemilu bakal terus digaungkan selama Anies Baswedan melakukan gerakan politik. Targetnya agar Anies tidak bisa ikut Pilpres.

Baca Juga: Cukup Rp 3 Triliun Bikin Jokowi 3 Periode, Rocky Gerung Bongkar Skenario Istana dan Oligarki

"Jadi tetap soal itu, isu apapun karena Anies jadi calon presiden, Anies nyolong panggung ya memang politik nyolong panggung kan, masa nyolong APBN."

Anies Curi  Start 

Beberapa pihak mengomentari safari politik yang dilakukan Anies Baswedan ke beberapa daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Gerakan Tolak Pemilu Curang yang menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu “curi start” karena menggelar kampanye sebelum waktu yang ditentukan.

“Kampanye saja belum, kok, sudah mulai manuver curi start duluan. Kami minta Bawaslu bergerak mencari formula agar masalah curi start kampanye ini tidak terulang lagi. Hal ini penting, sebab akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi," kata koordinator aksi, Fajar Utama, seperti diberitakan pada pekan lalu.

Kelompok ini bahkan meminta Bawaslu Jakarta untuk meninjau kegiatan Anies itu.

Selain itu, Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan, Fadjroel Rachman menyindir Anies yang curi start kempanye menjelang pemilu 2024. "Kenapa ada yang mengaku capres sudah kampanye?" cuit Fadjroel lewat akun Twitter pribadinya @fadjroeL, Minggu (20/11/2022).