Suara.com - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) meraih laba bersih Rp2,79 triliun untuk kinerja Januari hingga November 2022. Laba tahun berjalan tersebut meningkat 41,51% dibandingkan setahun sebelumnya yang tercatat Rp1,97 triliun.
Pencapaian kinerja hingga November ini sudah mendekati angka konsensus laba sepanjang tahun 2022 (full year) yang diestimasikan bakal menyentuh Rp2,89 triliun. Sementara manajemen Bank BTN optimistis laba bersih hingga akhir tahun ini bisa menembus angka Rp3 triliun atau melebihi konsensus para analis.
Kinerja moncer ini ditopang oleh perbaikan struktur biaya dana dengan peningkatan signifikan pada produk giro. Berdasarkan laporan keuangan bulanan November 2022, BTN mencatatkan pertumbuhan produk tabungan dan giro (current account saving account/CASA) sebesar 25,9% menjadi Rp153,74 triliun pada akhir November 2022.
Dana murah ini didominasi oleh produk giro yang menembus Rp115,49 triliun, meningkat 57,4% dibandingkan setahun sebelumnya yang tercatat Rp73,38 triliun. Di sisi lain, deposito yang tergolong dana mahal turun 5,36% menjadi Rp168,1 triliun dibandingkan sebelumnya yang tercatat Rp177,6 triliun.
Secara keseluruhan, Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Bank spesialis pembiayaan perumahan ini meningkat 7,38% menjadi Rp321,83 triliun. Perbaikan struktur DPK tersebut berhasil menurunkan beban bunga sebesar 19%, dari Rp11,72 triliun pada November 2021 menjadi Rp9,48 pada November 2022.
Sementara itu, pendapatan bunga BTN terus meningkat sebesar 3,87% menjadi Rp23,33 triliun pada akhir November 2022. Hal ini ditopang oleh peningkatan kredit dan pembiayaan syariah sebesar 8,09% menjadi Rp295,58 triliun pada akhir November 2022.
Secara keseluruhan pendapatan bunga bersih (NII) BTN melesat 28,84% menjadi Rp13,84 triliun. Bukan cuma NII, Bank yang dikomandoi Direktur Utama Haru Koesmahargyo ini mencatatkan pendapatan Komisi/provisi/fee dan administrasi sebesar Rp1,1 triliun, melesat 13,7% dibandingkan setahun sebelumnya. Hingga akhir November 2022, aset BTN nyaris menembus Rp400 triliun, tepatnya Rp397,51 triliun.
Sebagai informasi, BTN saat ini masih dalam proses rights issue dengan target dana Rp4,13 triliun, termasuk penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp2,48 triliun. Terkait dengan PMN tersebut, Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 48/2022 tentang PMN kepada BTN, beberapa hari lalu.
"Untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BTN dalam rangka mendukung pencapaian target pemerintah di bidang perumahan melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara," tulis salah satu pertimbangan PP tersebut.
Baca Juga: Five Bold Moves, Strategi Utama Telkom Tingkatkan Daya Saing
Sunarsip, Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI), mengatakan Right issue penting bagi BTN untuk memperkuat permodalannya, sekaligus untuk meningkatkan komposisi sumber dana murah BTN bagi penyediaan KPR yang terjangkau, terutama yang bersubsidi.
Menurutnya, rasio kecukupan modal (CAR) BTN saat ini yang berada pada level 13% membatasi ruang gerak BTN terutama dalam memperkuat bisnis KPR komersial agar seimbang dengan KPR bersubsidi.
“BTN setidaknya membutuhkan CAR tier-1 sebesar 18-20%. Dengan CAR tier-1 sebesar 18-20% maka gerak BTN menjadi lebih leluasa dalam mengatur dan menyimbangkan antara upaya BTN memenuhi target perumahan KPR bersubsidi dengan pengembangan KPR Komersialnya,” ujar Sunarsip sambil menambahkan CAR tier-1 BTN akan naik menjadi 19-20% pasca rights issue Rp4,13 triliun selesai.
Sunarsip juga menyoroti bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi BTN untuk melakukan rights issue. Hal ini didorong oleh sejumlah data yang menunjukan dana asing kembali masuk ke Indonesia.
“Jadi, ini adalah peluang bagi right issue BTN untuk menangkap dana-dana asing yang masuk tersebut. Dan kalau dana asing yang masuk tersebut dapat diserap lebih lama melalui instrumen pasar modal, ini akan jadi amunisi untuk memperkuat devisa nasional dan sekaligus dapat menjadi sinyal untuk mengarah pada penguatan nilai tukar Rupiah,” ujarnya.
Sunarsip pun meyakini bahwa sektor properti yang menjadi bisnis utama BTN, masih akan tumbuh positif di 2023. Hal ini ditopang oleh berbagai indikator makro ekonomi dan indeks bisnis serta manufaktur memperlihatkan kinerjanya yang cukup solid. ‘
“Jadi, tahun 2023 bisa menjadi momentum bagi BTN pasca right issue. Right issue akan meningkatkan permodalan BTN sekaligus memperkuat sumber pendanaan murahnya. Dengan kekuatan ini maka BTN memiliki peluang yang semakin besar untuk mengembangkan bisnis perumahan dan propertinya secara lebih agresif sekaligus memenuhi target pemerintah,” tutupnya.
Tag
Berita Terkait
-
Celetuk Istri Mau Jualan Brambang Goreng, Kaesang Pangarep Sudah Punya Bisnis Apa Saja?
-
Denise Chariesta Galau Kangen Sosok RD yang Dulu Selalu Mengayomi
-
Seteru Dewi Perssik dan Lesti Kejora, Rating Program Dangdut Academy Anjlok
-
Inovatif! 5 Produk Olahan Ubi Talas Ini Mendatangkan Untung Berlipat
-
Mantan ASN Palembang Tipu Rekan Bisnis Sampai Rugi Rp 3,5 Miliar, Iming-Iming Bisa Urus Kasus di MA
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu