Suara.com - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dituding tak paham tugas pokoknya secara konstitusional oleh Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus. Zulhas bahkan disebut arogan gegara tak jadi menggelar rapat kerja bersama DPR.
Agenda raker Kementerian Perdagangan dengan DPR RI harusnya dilaksanakan kemarin Rabu, (14/12/2022). Namun ditunda tanpa kejelasan dari Kemendag.
"Kamis sudah penutupan masa sidang, tapi rapat terakhir ditunda tanpa kejelasan dari Kementerian Perdagangan," kata Deddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Bukan kali ini saja rapat dibatalkan. Deddy menyebut Kemendag sudah dua kali membatalkan rapat tanpa keterangan yang jelas dalam kurun waktu satu tahun ini.
Saking jengkelnya, Deddy menyebut baru Mendag Zulkifli Hasan tak paham tugasnya sebagai menteri kabinet Joko Widodo.
"Seharusnya, sebagai orang politik dan mantan legislator, Zulkifli Hasan paham tugas konstitusional dan pentingnya kemitraan yang saling menghormati satu sama lain," katanya.
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, lanjut Deddy, baru kali ini ada mendag yang berperilaku tidak kooperatif dan cenderung arogan. Selama ini, katanya, tidak pernah ada masalah dalam komunikasi atau kerja sama antara Komisi VI dengan mendag.
"Sebagai Anggota DPR, saya terus terang merasa tersinggung oleh arogansi Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan)," tegasnya.
Sebagai agenda penutup tahun dan memasuki libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Komisi VI DPR RI menggelar raker untuk mengevaluasi penyerapan anggaran serta kesiapan komoditas pangan dan bahan penting lainnya.
Baca Juga: Raker dengan Kemendag Mendadak Batal, DPR Jengkel pada Zulkifli Hasan
Artinya, kata Deddy, saat ini krusial, di mana Komisi VI ingin memastikan bahwa anggaran terserap dan Pemerintah telah siap dalam hal ketersediaan serta pengendalian harga barang pokok.
"Akan tetapi, kali ini Komisi VI tidak bisa melaksanakan kedua agenda penting tersebut karena sikap menteri perdagangan yang cenderung memutus komunikasi dan secara sepihak membatalkan rapat," tambahnya.
Oleh karena itu, Deddy meminta Presiden Jokowi mengingatkan para menteri yang tidak melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan tidak berniat baik. Deddy menduga Zulkifli Hasan sengaja menghindar dari Komisi VI DPR RI agar leluasa menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan politiknya sendiri.
"Hal itu sudah terbukti dari blunder program penyaluran minyak goreng Pemerintah, yang dijadikan arena kampanye dan hanya disalurkan melalui jalur politik sang menteri. Saya berharap agar presiden mengingatkan menteri perdagangan tentang pentingnya hubungan harmonis antara kementerian dengan mitranya di DPR," ujar Deddy. [Antara]
Tag
Berita Terkait
-
Raker dengan Kemendag Mendadak Batal, DPR Jengkel pada Zulkifli Hasan
-
Kondisi Keluarga Yessy Sulit Ekonomi, Dedi Mulyadi Menguak Alasannya, Padahal Ayahnya Anggota TNI
-
Nomor Urut 12, Zulkifli Hasan: PAN Siap Ikut Pemilu 2024, Istiqomah Jaga Amanah Rakyat
-
Kasus Pelecehan Seksual Berujung Main Hakim Sendiri, DPR: Harus Diproses Hukum
-
Gagal Disandingkan dengan Bupati Karawang, Netizen 'Jodohkan' Dedi Mulyadi sama Desy Ratnasari
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
Terkini
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!
-
Bukan Merendahkan, Wamenaker Ungkap Alasan Batasi Aturan Outsourcing di 4 Jenis Pekerjaan
-
Sasar 5 Provinsi, Program Lanskap Berkelanjutan Targetkan Konservasi Jutaan Hektare Kawasan
-
Muktamar PBNU dan Gertakan Cak Imin: Siapa yang Dianggap 'Main-main'?
-
Hotel Sultan Bakal Dirobohkan! Prabowo Ingin Bangun Ikon Baru Berstandar Internasional
-
OPSI Desak Pemerintah Awasi Karir Hub, Cegah Perusahaan Manipulasi Loker Demi KPI HRD