Suara.com - Alasan Partai NasDem tetap pilih nomor urut 5 sebagai peserta Pemilu 2024, lantaran angka tersebut memiliki keistimewaan.
Menurut admin Twitter resmi NasDem, nomor 5 menjadi istimewa karena mengingatkan pada kebangsaan sekaligus mengingat pancasila sebagai lambang negara kesatuan Indonesia. Tidak hanya tentang Pancasila, nomor 5 juga bicara rukun Islam.
"Nomor urut 5 bagi NasDem jadi istimewa, karena ketika kita bicara kebangsaan, kita mengingat Pancasila, 5 sila Pancasila. Juga akan mengingatkan pada rukun Islam," tulis admin Twitter @NasDem dikutip pada Kamis, (15/12/2022).
Dengan nomor 5 tersebut, NasDem menaruh harapan yang besar, khususnya pada Pemilu 2024 yang akan datang.
"Kami berharap dengan nomor urut tersebut membawa keberkahan," sambungnya.
Unggahan admin Twitter NasDem langsung dihujani komentar yang beragam dari warganet di sosial media. Warganet menilai bahwa NasDem sudah mulai menebar politik identitas dengan membawa-bawa Islam.
"Sudah bawa-bawa politik identitas. Saatnya enggak perlu menyama-nyamakan dengan keyakinan, 5 ya 5 saja sudah..itu lebih elegan," kata neter.
"Ini asli politik identitas... Politisasi agama untuk kepentingan pribadi dan koloninya," cuit publik.
"Enggak beda sama calonnya pasti identitas dimunculkan....sudah enggak usah bawa agama," ungkap netizen.
Baca Juga: Daftar Lengkap Hasil Undian Nomor Urut Partai Politik Pemilu 2024
"Maksudnya apa......bilangnya toleran, bilangnya enggak pake politik identitas....ternyata masih juga cocoklogi...fix @NasDem penipu," ujar warganet.
"Membawah sentimen agama ke ranah politik akan membuat partai hancur buktikan saja. Sejarah kebrutalan pilkada DKI tidak akan terulang kedua kali di nasional," kata neter lain.
Sebagai informasi, total kini ada 17 partai peserta Pemilu yang telah diresmikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dengan rincian 8 partai nonparlemen, yakni Partai Hanura, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelora, Partai Perindo, Partai Garuda, dan Partai Buruh.
Sedangkan 9 partai yang kini ada di parlemen adalah PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, PKS, PKB, Demokrat, PPP, dan PAN.
Adapun Partai Ummat tidak lolos karena tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 lantaran tak lolos verifikasi di dua provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara.
Berikut 17 partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024:
Berita Terkait
-
Seleb TikTok Emil Mario Dikecam karena Dianggap Menistakan Agama Islam, Ini Ucapannya yang Kontroversial
-
Daftar Lengkap Nomor Urut Parpol Pemilu 2024, Ada 23 Partai
-
Lihat Ekspresi Elite Parpol saat Pengundian Nomor Urut Peserta Pemilu 2024 di KPU
-
Partai Ummat Tak Lolos Pemilu, Amien Rais Gaet Denny Indrayana Untuk Gugat KPU
-
Daftar Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu 2024 Resmi dari KPU
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO