Sebut Orang Kena OTT Cuma Apes, Ini Rekam Jejak Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Suara.com - Wakil Ketua KPK Alexander Marwata ramai menjadi perbincangan setelah ia mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa kejadian operasi tangkap tangan (OTT) bukan sesuatu yang luar biasa.

Alexander Marwata justru menilai bahwa orang yang terkena OTT hanya sedang apes saja.

Menurutnya, banyak pihak yang melakukan korupsi hanya mereka yang tidak tertangkap tangan karena lebih rapih dalam menyembunyikan kejahatan serta kekayaannya.

Tidak hanya itu, Alex juga turut memberikan komentar terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang dinilai belum memiliki dampak yang begitu signifikan di Tanah Air.

Hal tersebut dikarenakan jika dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Alex juga membandingkan dengan para pejabat di Kementerian Keuangan yang memiliki risiko kerja tinggi dan mempunyai pendapatan yang tinggi.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan para koruptor yang tidak mempunyai risiko kerja tinggi, tetapi mempunyai penghasilan yang tinggi.

Tidak berhenti sampai disitu, Alex juga menjelaskan bahwa hasil audit pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak mampu mengungkap perilaku koruptif, tidak terkecuali dengan audit reguler yang dilakukan di seluruh Pemerintah Daerah maupun Instansi Pusat.

Lantas, seperti apakah rekam jejak Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK yang bilang orang kena OTT itu cuma apes tersebut? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Baca Juga: Pimpinan KPK Pastikan Kedatangannya Menemui Heru Budi Tak Berkaitan dengan Kasus Formula E

Rekam Jejak Alexander Marwata

Diketahui, Alexander Marwata lahir di Klaten, Jawa Tengah, 26 Februari 1967. Ia menempuh pendidikan di SD Plawikan I Klaten, SMP Pangudi Luhur Klaten, kemudian lanjut ke SMAN 1 Yogyakarta. 

Setelah selesai menyelesaikan sekolahnya, Alexander melanjutkan pendidikan tinggi D4 Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dan S1 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia.

Alex menghabiskan sebagian besar kariernya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 1987 sampai dengan 2011.

Di tahun 2010, Alex berhasil menjadi Kepala Divisi Yankum dan HAM Kantor Wilayah Hukum dan HAM Yogyakarta.

Lebih lanjut, pada tahun 2012, Alex dipercaya untuk mengemban jabatan sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sumatera Barat sekaligus sebagai Direktur Penguatan HAM di Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM.