Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul kembali menyenggol eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan kali ini Ruhut menyebut Indonesia bisa hancur bila dipimpin Bakal Calon Presiden 2024 dari Partai NasDem tersebut.
Lewat akun Twitter-nya, Ruhut menyebut kepemimpinan Anies bisa menjadi pemicu menjamurnya radikalisme. Pernyataan ini tentu menimbulkan beragam respons, apalagi karena rekam jejak Ruhut yang memang kerap menyenggol Anies.
Salah satunya datang dari Ketua DPP Partai NasDem, Willy Aditya. Dikutip dari WartaEkonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Willy menyebut pernyataan Ruhut hanyalah isu yang tidak lagi relevan.
Menurut Willy, sentilan Ruhut hanyalah prejudice tak berdasar yang dipicu oleh semangat kebencian. Lebih jauh dinilai olehnya, Ruhut hanya sedang mempraktikkan kampanye yang sudah tidak sehat dan tidak akan dipedulikan orang.
"Isu lama terus diproduksi, seolah publik akan aware. Generasi bangsa ini terus tumbuh dan belajar, tidak akan gampang dipengaruhi oleh hal-hal semacam itu," ungkap Willy, Kamis (15/12/2022).
"Jadi, saran saya, Bang Ruhut dkk gantilah narasi kampanyenya," sambungnya.
Khusus untuk narasi radikalisme yang digaungkan Ruhut malah dinilai tidak teruji kebenarannya. Sebab selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun setelahnya, Anies tidak memicu tumbuhnya radikalisme.
Justru Willy menyoroti Anies yang baru-baru ini datang dalam peringatan Natal di Papua. Apa yang dilakukan Anies ini diharapkan bisa mementahkan narasi Ruhut, sementara sentilan Ruhut justru bisa memicu perpecahan.
"Alih-alih membangun kesadaran kebangsaan, praktik semacam itu justru menjadi bagian dari memelihara perpecahan," kata Willy.
Willy mengingatkan bahwa Anies memiliki hak yang sama seperti tokoh potensial lainnya. Sementara untuk wacana pencalonannya di Pemilihan Presiden 2024 juga sudah memenuhi segala prosedur konstitusional serta persyaratannya.
Karena itulah Willy mendorong Ruhut untuk berhenti menggaungkan tuduhan tak berdasar, apalagi menggunakna bahasa-bahasa yang menghidupkan delusi.
"Jangan didik rakyat kita dengan alam kesadaran ala satrio piningit, seolah seseorang akan dengan mudah menjadikan bangsa ini menjadi begini dan begitu. Ini negara demokrasi. Elemen dan faktornya tidak tunggal," tegas Willy.
"Ketimbang terus menerus mereproduksi narasi semacam itu, akan lebih baik narasinya seputar gagasan. Sesuatu yang akan membuat bangsa ini semakin cerdas, sesuatu yang akan membawa politik kita menjadi semakin berkualitas," timpalnya.
Berita Terkait
-
Anies Disentil Loyalis Ganjar Lagi, Pakai Slogan Jakarta Bahagia tapi Indeks Kebahagiaan Warga Nyungsep!
-
Masih Gunakan Nomor Urut 5, Politisi NasDem Bawa-Bawa Rukun Islam
-
Jadi Tersangka sampai 'Goda' AHY, 5 Dugaan Skenario Istana Jegal Anies Baswedan di Pilpres 2024
-
Pengamat: Anies Baswedan Dicurigai Tak Akan Cuma Menikung Prabowo di Pilpres 2024, Bisa juga Dia..
-
'Indonesia Hancur Dipimpin Anies' Ruhut Sitompul Berkelakar Lagi, Warganet Ingatkan Dulu Juga Hina Jokowi
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar