Suara.com - Pergerakan safari politik Anies Baswedan belakangan ini semakin gencar dilakukan ke sejumlah daerah. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut dinilai telah mencuri start kampanye sampai-sampai ada pihak yang melaporkannya ke Bawaslu.
Sebagaimana diketahui, Anies Baswedan salah satu kandidat terkuat sebagai calon presiden pada pemilu 2024 nanti.
Meski begitu, Anies belum sepenuhnya menjadi capres yang diusung oleh NasDem. Anies baru memegang setengah tiket dari NasDem yang artinya Anies adalah bakal calon presiden.
Politisi PDIP, Ruhut Sitompul pun turut memberikan kritik kepada Anies yang akhir-akhir ini telah mencuri start kampanye. Ruhut mengingatkan Anies agar menjaga etika perpolitikan Indonesia.
"Ingat masih bakal calon belum di atas 20 %. Jadi baru Calon Nasdem," cuit Ruhut pada unggahan akun Twitternya @ruhutsitompul dikutip pada Sabtu, (17/12/2022).
Tudingan Anies curi start yang diungkap Ruhut berdasar narasi Anies ketika melakukan kunjungan ke daerah.
"Mendengar narasinya dan pergerakannya terang benderang sudah curi start dan tolong diingat etika harus dijunjung tinggi dalam berpolitik. Jadi tidak menghalalkan semua cara MERDEKA," sambungnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan dilaporkan kelompok masyarakat bernama Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi ke Badan Pengawas Pemilu terkait dugaan melakukan pelanggaran kampanye saat safari politik ke Aceh pada 2 Desember 2022.
Semula laporan mereka belum dapat diterima Bawaslu karena pelapor dinilai belum memenuhi semua persyaratan.
Baca Juga: Benarkah Ganjar Pranowo Akhirnya Pilih Ahok buat Dampingi di Pilpres 2024?
Tetapi kemarin, pelapor menyatakan telah melengkapi semua syarat yang dibutuhkan.
"Alhamdulillah bukti berkas tiga rangkap sudah lengkap dan sudah kami serahkan (kemarin)," kata Koordinator APCD Husni Jabal dalam keterangan pers, Kamis (8/12/2022).
Anies dan Partai Nasdem dinilai telah mencuri start kampanye dan melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.
"Sangat mengkhawatirkan jika ini dibiarkan maka akan jadi preseden buruk bagi demokrasi di negeri kita," kata Husni.
Husni menyebut safari politik Anies yang difasilitasi Partai Nasdem ke berbagai daerah sudah menjurus pada aktivitas kampanye di luar jadwal dan tahapan yang telah ditentukan KPU.
Dia menilai sikap Anies akan berdampak buruk dan menjadi preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia.
Tag
Berita Terkait
-
Pentolan PKS Harus Waspada, Fahri Hamzah dan Anis Matta Bakal Sikat Habis Basis Pemilih PKS di Pemilu 2024
-
Jadwal Pendaftaran PPS Pemilu 2024, Dibuka Besok! Syaratnya Gampang
-
Ganjar Ungkap Filosofi Nomor Urut 3 Bagi PDI Perjuangan: Metal, Merah Total dan Hattrick
-
Belum Jadi Capres Beneran, Bawaslu Imbau Anies Tak Gunakan Masjid Sebagai Ladang Kampanye
-
Partai Prima Gagal Lolos Sebagai Peserta Pemilu 2024, DPW Prima Bali: Ada Intervensi, KPU Membatasi Hak Politik Rakyat
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?