Suara.com - Fahri Hamzah angkat suara terkait Pemilu 2024 yang sebentar lagi akan dihadapi bangsa Indonesia. Menurut politisi Partai Gelora ini, Pemilu 2024 akan jadi panggung yang seram untuk masyarakat.
Prediksi ini dihitungnya berdasarkan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang baru akan berakhir pada 20 Oktober 2024 nanti
Meski masih 2 tahun 1 bulan lagi, namun Fahri melihat sudah banyak survei soal parpol dan kandidat calon presiden.
"Orang sudah survei-survei, orang sudah mencalonkan diri, partai politik sudah bertengkar secara internal karena ada kadernya yang maju dan sebagainya," kata Fahri Hamzah dikutip dari kanal YouTube TV One, Sabtu (17/12/2022).
Sebenarnya hal itu sah-sah saja menurut Fahri, namun karena tidak ada regulasi yang jelas, maka perang para elite politik terus berjalan.
"Misalnya gangguan partai politik yang tadinya mendukung dia bahkan ada kadernya yang duduk di kabinet tapi kok sudah punya calon lain. Gangguan-gangguan seperti ini kan kasihan presiden," sambung Fahri.
Fahri melanjutkan, sistem presidential threshold juga turut menyumbang perpecahan di tengah masyarakat.
"Kira-kira kalau calon presidennya cuma dua, pada 14 Februari 2024 masih 8 bulan sebelum Pak Jokowi berakhir, sudah ada presiden terpilih," terangnya.
"Ujung-ujungnya merugikan rakyat. Rakyat sebenarnya nggak mau kita bertengkar begini. Rakyat maunya nyoblos sebentar setelah itu balik kerja lagi. Bersawah, mau berternak, kerja di pabrik," ungkapnya.
Baca Juga: 'Amien Rais Sering Nakal ke Istana' Refly Harun Anggap Aneh Partai Ummat Tak Lolos Pemilu 2024
Fahri Hamzah bahkan mengibaratkan, Pemilu ini bisa jadi lebih kejam dari perang Rusia - Ukraina karena tak ada aturan jelasnya.
"Ini orang tawuran semua nggak ada sistem. Dan ini lebih kejam dari perang yang diregulit seperti perang Rusia Ukraina yang masih ada aturannya. Tapi perang Pemilu di Indonesia nggak ada aturannya" pungkas Fahri.
Berita Terkait
-
'Amien Rais Sering Nakal ke Istana' Refly Harun Anggap Aneh Partai Ummat Tak Lolos Pemilu 2024
-
Ada 3 Partai Baru Lolos Pemilu 2024, Kenapa Partai Ummat Tersingkir?
-
Gak Punya Uang, Amien Rais Minta Kader dan Simpatisan Galang Dana
-
5 Provinsi Miliki Kerawanan Pemilu Tertinggi, Harus Jadi Alarm Dini
-
Mau Tahu Modal Kang Dedi Jadi Bupati? Modal Rp 500 Ribu Berhasil Jungkalkan Incumbent
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Seoharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
Terkini
-
Kejagung Sita Sederet Tanah Zarof Ricar di Riau Senilai Rp35 Miliar, Aset Atas Nama Anak-anaknya!
-
Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?
-
Jadi Menpora, Erick Thohir Wajib Mundur dari PSSI? Pakar: Sah, Asal Penuhi 1 Syarat Ini
-
Di Balik Papan 'Bensin Habis' Ada Kabar Getir Pegawai SPBU Swasta yang Takut Dirumahkan
-
2 Kasus Baru Keracunan Massal MBG Tak Masuk KLB, Publik Murka ke Pemerintah: Tunggu Mati Dulu?
-
Usut Korupsi RSUD Kolaka Timur, KPK Periksa Kasi Pidsus Kejari Kolaka
-
Bantah Kesejahteraan Jadi Pemicu, TNI AD Duga Prajurit Kopassus Terlibat Penculikan Karena Ini
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Misteri Keracunan MBG di Garut: Ayam Woku atau Lalapan Mentah Biang Kerok? 194 Pelajar Terkapar
-
Hendrar Prihadi Dicopot dari LKPP, PDIP Terima Tak Ada Lagi Kader Partai di Pemerintahan Prabowo