Suara.com - Politikus Partai NasDem Ahmad Ali pasang badan membela bakal calon presiden yang diusung partainya, Anies Baswedan usai dinilai tidak etis karena mencuri start kampanye oleh anggota Bawaslu Puadi.
Menurut Ahmad Ali, pernyataan Puadi tersebut konyol. Hal itu karena pada waktu yang bersamaan, Bawaslu mengeluarkan putusan kegiatan Anies di Aceh tidak melakukan pelanggaran.
"Jadi pernyataan saudara Puadi kemarin pernyataan konyol menurut saya, karena di waktu yang bersamaan Bawaslu mengeluarkan keputusan bahwa Anies dan NasDem tidak melakukan pelanggaran," kata Ahmad Ali dikutip dari Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Sabtu (17/12/2022).
Pernyataan Puadi itu menjadi tanda tanya besar karena dinilai menuding Anies mendahului tahapan kampanye Pilpres 2024. Ahmad Ali mempertanyakan maksud Puadi yang malah berbanding terbalik dengan keputusan Bawaslu.
"Nah pertanyaan kita, saudara Puadi ini disuruh oleh siapa? Kepentingan siapa yang dibawakan?" ujarnya curiga.
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem itu juga mempertanyakan integritas Puadi. Ia menganggap Puadi tidak pantas memberikan penilaian etis terhadap kegiatan Anies Baswedan.
"Bawaslu ini bukan lembaga etik jadi tidak punya hak untuk menilai itu. Jadi orang-orang yang di Bawaslu itu hendaknya yang secara integritas diri itu clear," ujarnya.
Sebelumnya, Bawaslu sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan dugaan pelanggaran Anies Baswedan melakukan kampanye saat berkunjung ke Aceh.
Kendati demikian, anggota Bawaslu Puadi menyebut Anies tidak etis karena melakukan safari politik sejak dini.
Baca Juga: Bagaimana Reaksi Megawati Lihat Elektabilitas Ganjar Kalahkan Anies, Ini Kata Sekjen PDIP
"Walaupun laporan pelapor tidak memenuhi syarat materiil, namun ditinjau dari sisi etika politik, kegiatan safari politik yang dilakukan AB (Anies Baswedan) dapat dipandang sebagai tindakan yang kurang etis, sebab telah melakukan aktivitas kampanye terselubung, dan terkesan mencuri start dalam melakukan kampanye sebagai calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024 mendatang," kata Anggota Bawaslu Puadi di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2022).
Puadi mengatakan bahwwa masyarakat telah mengetahui bahwa Anies merupakan bacapres yang diusung oleh partai yang diketuai Surya Paloh tersebut.
Menurutnya, wajar jika kegiatan Anies itu dipandang sebagai aktivitas kampanye.
"Publik telah mengetahui bahwa Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang akan diusung oleh gabungan partai tertentu, sehingga aktivitas safari politiknya dapat saja dimaknai sebagai aktivitas mengkampanyekan atau setidaknya mensosialisasikan dirinya sebagai bakal calon presiden pada Pemilu 2024, terutama dalam rangka meningkatkan elektabilitasnya nanti di Pemilu 2024," kata Puadi.
Berita Terkait
-
Bagaimana Reaksi Megawati Lihat Elektabilitas Ganjar Kalahkan Anies, Ini Kata Sekjen PDIP
-
Sikap Tegas Anies dan NasDem Menentang Kebijakan Pemerintahan Jokowi Dinanti, Beranikah Mereka?
-
5 Provinsi Miliki Kerawanan Pemilu Tertinggi, Harus Jadi Alarm Dini
-
Kiky Saputri Blak-blakan Beberkan Pejabat Paling Bikin Stres untuk di Roasting, Ternyata Sosok Ini!
-
Pengamat: Safari Politik Anies Baswedan Tak Melanggar Etika Kampanye
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut
-
Dicecar Polisi 63 Pertanyaan Terkait Kasus Mens Rea, Pandji Bantah Tuduhan Penistaan Agama
-
Rayakan HUT ke-18 Partai Secara Sederhana, Sejumlah Elite Gerindra Mulai Berdatangan ke Kertanegara
-
Petaka di Jalur Besi Tanah Sareal: Warga Penjaga Palang Pintu Tergeletak Usai Tertemper Kereta
-
Sambut Praja IPDN, Wamendagri Bima Arya Tekankan Fokus Pemulihan Permukiman Warga Aceh Tamiang