Suara.com - Komisi V DPR RI melarang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melakukan investigasi sendiri atas kejadian kecelakaan kereta teknis proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Menurut Ketua Komisi V Lasarus, larangan tersebut disampaikan agar penyebab kecelakaan dapat diketahui secara objektif. Ia menyarankan Komite Keselamatan Nasional Transportasi (KNKT) untuk turut dilibatkan dalam proses investigasi.
"Kita minta KCIC jangan investigasi sendiri. Tolong libatkan juga dari KNKT supaya ketahuan masalah utamanya," kata Lasarus kepada wartawan, Senin (19/12/2022].
Sementara itu terkait siapa pihak yang harus bertanggung jawab, Lasarus memandang hal itu perlu menunggu hasil investigasi mengenai penyebab kecelakaan kereta teknis. Sebab kecelakaan bisa disebabkan beberapa faktor, mulai dari human error atau faktor lainnya.
"Kita belum tahu," ujar Lasarus.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Demokrat Irwan Fecho menilai ada masalah keselamatan dan keamanan di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia berujar masalah itu terjadi lantaran proyek tersebut terkesan dilakukan terburu-buru.
Adapun penilaian Irwan tidak terlepas dari adanya kecelakaan terhadap kereta teknis.
"Sejak dari perencanaan sampai dengan pembiayaan memang sudah buruk. Pemerintah terlalu ambisius dalam infrastruktur khususnya Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini," kata Irwan kepada wartawan, Senin (19/12/2022).
Seharusnya, diingatkan Irwan, pelaksanaan proyek kereta cepat jangan terburu-buru. Apalagi jika samlai dipaksakan saat segala sesuatunya belum siap.
Baca Juga: Ini Identitas 2 WN China Korban Tewas Kecelakaan di Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
"Jokowi harus hentikan targetnya kereta cepat Jakarta-Bandung fungsional sebelum 2024. Selain biayanya terus membengkak juga sangat berisiko dan berbahaya jika terus dipaksakan," ujar Irwan.
Irwan juga meminta pemerintah menyetop sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, menyusul kecelakaan rangkaian kereta kerja proyek.
"Segera setop sementara proyek kereta cepat Jakarta-Bandung," kata Irwan.
Irwan menegaskan agar pemerintah saat ini mengutamakan lebih dulu investigasi terhadap terjadinya kecelakaan. Investigasi dimintanya dilakukan secara menyeluruh.
"Ini sangat penting dan prioritas. Menyangkut keselamatan dan keamanan penumpang dan juga kereta cepatnya ke depan," tuturnya.
Mengutip informasi awal yang menyebutkan lokomotif kereta cepat keluar lintasan dan menabrak kereta teknis, Irwan mengatakan hal itu tentu sangat berbahaya apabila memang benar-benar terjadi demikian.
Berita Terkait
-
Sebut Perencanaan dan Pembiayaan yang Buruk Sejak Awal, Jokowi Terkesan Paksakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung?
-
Dua Pekerja WNA China Tewas, Komisi V DPR RI Desak Pemerintah Hentikan Sementara Proyek Kereta Cepat untuk Investigasi
-
Telan Korban Sebelum Beroperasi, Ini 4 Fakta Megaproyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
-
Kecelakaan Kereta Cepat Tewaskan 2 WNA, Anggota Komisi V DPR: Setop Proyek!
-
Update Data Korban Kecelakaan Kereta Cepat, 2 Orang WNA China Meninggal Dunia, Empat Alami Luka-luka
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
-
MSCI Melihat 'Bandit' di Pasar Saham RI?
-
Harga Emas di Palembang Nyaris Rp17 Juta per Suku, Warga Menunda Membeli
Terkini
-
Drama London: Paspampres Klarifikasi Soal Halangi Jurnalis Saat Kawal Presiden Prabowo
-
Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Curhat Pimpinan KPK ke DPR: Alat Kurang Canggih Jadi Hambatan Utama OTT
-
Animo Tinggi, PDIP Minta Kemensos 'Gaspol' Bangun Sekolah Rakyat
-
PSI: Polri Harus Tetap di Bawah Presiden, Bukan Jadi Kementerian
-
KND Kawal Hak Atlet Disabilitas, Kontingen Indonesia Raih 135 Emas di ASEAN Para Games 2025
-
Ketua DPRD DKI Kawal Janji Pramono Lepas Saham Perusahaan Bir, Kaji Opsi Tukar Guling
-
Jadi Ipar Presiden RI, Soedradjad Djiwandono Ngaku Kudu Hati-hati Komentari Masalah Dalam Negeri
-
Kali Ciliwung Meluap, 11 RT di Jakarta Terendam Banjir
-
'Awal Tahun yang Sempurna', Daftar 4 Kritik Adian Napitupulu Terhadap Pemerintahan Prabowo