Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar belanja kebutuhan TNI dan Polri masuk e-katalog. Hal ini dilakukan agar transparansi anggaran bisa dilihat sebara lebih terbuka sehingga meminimalisir potensi terjadinya korupsi.
Sebagai orang yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengurus e-katalog tersebut, Luhut memaparkan efektifitas digitalisasi anggaran dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 pada Selasa (20/12/2022).
Segala macam kebutuhan TNI Polri harus dimasukkan e-katalog baik yang bersifat personal maupun persenjataan.
"TNI-Polri juga harus masuk e-katalog. Masa mau pakai celana dalam aja mesti rahasia, kan nggak benar itu," kata Luhut dilansir dari Youtube StranasPK Official.
"Jadi nanti beli makanan, senjata, peluru, semua dimasukkan ke e-katalog," lanjutnya.
Kendati begitu, Luhut mengatakan ada beberapa perbelanjaan yang tak perlu dimasukkan TNI-Polri ke e-katalog.
"Yang nggak masuk adalah intelligence device, kemudian pesawat terbang gede-gede gitu nggak usah dibukalah," kata Luhut.
"Tapi selain dari itu, makanan, sepatu, baju, kolor, semua itu e-katalog," tegasnya.
Dalam program digitalisasi ini, Luhut mengatakan Polri sudah menunjukkan kemajuan dalam transparansi belanja kebutuhan instansinya sebanyak 70 persen.
Baca Juga: Menko Luhut Bilang ke KPK Tak Perlu Ada OTT Lagi, Kalau...
"Kemarin Polri saya lihat maju 70 persen kalau nggak keliru. TNI nanti Januari depan saya sudah bilang Panglima TNI kau harus masukkan semua paling tidak 70 persen. Jadi tidak diskriminatif kita," jelas Luhut.
Dalam acara yang sama, Luhut mengatakan soal target pemerintah lewat proyek e-katalog. Mantan Menkopolhukam ini mengatakan, pemerintah yang hanya menargetkan dana masuk di e-katalog Rp 400 triliun, tetapi realisasinya telah melebihi target yang mencapai Rp 900 triliun.
"Itu ternyata masuk hampir Rp 900 triliun ya, yang masuk e-katalog, yang orang belanja dari e-katalog komitmen dan itu yang buatan dalam negeri," beber dia.
Menko Luhut pun mengklaim, bahwa akan tercipta 2 juta lapangan kerja baru dari dana yang masuk ke e-katalog sebesar Rp 400 triliun.
Dari setiap dana Rp 400 triliun yang diterima dari produksi barang dalam negeri, Luhut mengklaim, akan tercipta 2 juta lapangan kerja.
"Jadi, Itu akan berdampak pada 1,7% pertumbuhan ekonomi kita on top. Dampaknya itu super besar. Jadi kalau negara ini mau maju, itu aja kita beresin. Kita nyari investasi USD 5 miliar itu bengek. Saya mengalami, nggak gampang," pungkas dia.
Berita Terkait
-
Menko Luhut Bilang ke KPK Tak Perlu Ada OTT Lagi, Kalau...
-
Luhut Bongkar Proyek Baru yang Bakal Jadi Lahan Korupsi
-
CEK FAKTA: Luhut Naikkan Harga Bahan Pokok Jelang Tahun Baru, Jika Tidak Negara Bangkrut, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Cegah Negara Bangkrut, Luhut Sebut Harga Bahan Pokok Naik Jelang Tahun Baru, Benarkah?
-
Kecelakaan yang Tewaskan 2 WNA Tak Pengaruhi Pembangunan Kereta Cepat, Luhut: Jangan Mau Lambat
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut
-
Roy Suryo Sindir Keras Acara UGM yang Dihadiri Menteri Sepi Peminat: Ini Karma Bela Ijazah Jokowi!
-
Dokter Tifa Bongkar Cuitan Akun Fufufafa Soal 'Lulusan SMP Pengen Mewah': Ndleming!
-
Mardiono Tinggalkan Arena Muktamar Usai Disoraki, Agus Suparmanto Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP