Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar belanja kebutuhan TNI dan Polri masuk e-katalog. Hal ini dilakukan agar transparansi anggaran bisa dilihat sebara lebih terbuka sehingga meminimalisir potensi terjadinya korupsi.
Sebagai orang yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengurus e-katalog tersebut, Luhut memaparkan efektifitas digitalisasi anggaran dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 pada Selasa (20/12/2022).
Segala macam kebutuhan TNI Polri harus dimasukkan e-katalog baik yang bersifat personal maupun persenjataan.
"TNI-Polri juga harus masuk e-katalog. Masa mau pakai celana dalam aja mesti rahasia, kan nggak benar itu," kata Luhut dilansir dari Youtube StranasPK Official.
"Jadi nanti beli makanan, senjata, peluru, semua dimasukkan ke e-katalog," lanjutnya.
Kendati begitu, Luhut mengatakan ada beberapa perbelanjaan yang tak perlu dimasukkan TNI-Polri ke e-katalog.
"Yang nggak masuk adalah intelligence device, kemudian pesawat terbang gede-gede gitu nggak usah dibukalah," kata Luhut.
"Tapi selain dari itu, makanan, sepatu, baju, kolor, semua itu e-katalog," tegasnya.
Dalam program digitalisasi ini, Luhut mengatakan Polri sudah menunjukkan kemajuan dalam transparansi belanja kebutuhan instansinya sebanyak 70 persen.
Baca Juga: Menko Luhut Bilang ke KPK Tak Perlu Ada OTT Lagi, Kalau...
"Kemarin Polri saya lihat maju 70 persen kalau nggak keliru. TNI nanti Januari depan saya sudah bilang Panglima TNI kau harus masukkan semua paling tidak 70 persen. Jadi tidak diskriminatif kita," jelas Luhut.
Dalam acara yang sama, Luhut mengatakan soal target pemerintah lewat proyek e-katalog. Mantan Menkopolhukam ini mengatakan, pemerintah yang hanya menargetkan dana masuk di e-katalog Rp 400 triliun, tetapi realisasinya telah melebihi target yang mencapai Rp 900 triliun.
"Itu ternyata masuk hampir Rp 900 triliun ya, yang masuk e-katalog, yang orang belanja dari e-katalog komitmen dan itu yang buatan dalam negeri," beber dia.
Menko Luhut pun mengklaim, bahwa akan tercipta 2 juta lapangan kerja baru dari dana yang masuk ke e-katalog sebesar Rp 400 triliun.
Dari setiap dana Rp 400 triliun yang diterima dari produksi barang dalam negeri, Luhut mengklaim, akan tercipta 2 juta lapangan kerja.
"Jadi, Itu akan berdampak pada 1,7% pertumbuhan ekonomi kita on top. Dampaknya itu super besar. Jadi kalau negara ini mau maju, itu aja kita beresin. Kita nyari investasi USD 5 miliar itu bengek. Saya mengalami, nggak gampang," pungkas dia.
Berita Terkait
-
Menko Luhut Bilang ke KPK Tak Perlu Ada OTT Lagi, Kalau...
-
Luhut Bongkar Proyek Baru yang Bakal Jadi Lahan Korupsi
-
CEK FAKTA: Luhut Naikkan Harga Bahan Pokok Jelang Tahun Baru, Jika Tidak Negara Bangkrut, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Cegah Negara Bangkrut, Luhut Sebut Harga Bahan Pokok Naik Jelang Tahun Baru, Benarkah?
-
Kecelakaan yang Tewaskan 2 WNA Tak Pengaruhi Pembangunan Kereta Cepat, Luhut: Jangan Mau Lambat
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Tolak Merger dengan Grab, Investor Kakap GoTo Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
Terkini
-
Bantah Bullying! Gubernur DKI Ungkap Motif Ledakan di SMAN 72: Ternyata Ini Pemicunya
-
Bukan HP Pribadi, Terungkap Alat Komunikasi Nikita Mirzani Saat Live dari Rutan Pondok Bambu
-
Kuasa Hukum Sebut Kasus Roy Suryo Cs Bukan Proses Hukum Murni: Ada Tangan-tangan Kekuasaan
-
Jadi Tersangka Ijazah Palsu Jokowi, Rismon Ancam Tuntut Polisi Rp126 Triliun, Apa Pemicunya?
-
Geger Ijazah Jokowi, Rismon Tantang Nyali Publik: Layak Disebut Bangsa Pengecut Jika Takut
-
Rismon Pamer Buku 'Wapres Tak Lulus SMA': Minta Versi Digitalnya Disebarluaskan Gratis!
-
Menteri PPPA Soroti Kasus Gus Elham: Sentuhannya ke Anak Perempuan Bukan Bentuk Kasih Sayang
-
Usai BPKAD, Giliran Dinas Pendidikan Riau Digeledah KPK, Dokumen Apa yang Dicari?
-
Singgung Angka Sakti Presiden, Roy Suryo Minta Prabowo Selamatkan 8 Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
-
Warga Sudah Resah dan Gelisah, PKS Minta Pramono Tak Gegabah Normalisasi Kali Krukut