Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar belanja kebutuhan TNI dan Polri masuk e-katalog. Hal ini dilakukan agar transparansi anggaran bisa dilihat sebara lebih terbuka sehingga meminimalisir potensi terjadinya korupsi.
Sebagai orang yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengurus e-katalog tersebut, Luhut memaparkan efektifitas digitalisasi anggaran dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 pada Selasa (20/12/2022).
Segala macam kebutuhan TNI Polri harus dimasukkan e-katalog baik yang bersifat personal maupun persenjataan.
"TNI-Polri juga harus masuk e-katalog. Masa mau pakai celana dalam aja mesti rahasia, kan nggak benar itu," kata Luhut dilansir dari Youtube StranasPK Official.
"Jadi nanti beli makanan, senjata, peluru, semua dimasukkan ke e-katalog," lanjutnya.
Kendati begitu, Luhut mengatakan ada beberapa perbelanjaan yang tak perlu dimasukkan TNI-Polri ke e-katalog.
"Yang nggak masuk adalah intelligence device, kemudian pesawat terbang gede-gede gitu nggak usah dibukalah," kata Luhut.
"Tapi selain dari itu, makanan, sepatu, baju, kolor, semua itu e-katalog," tegasnya.
Dalam program digitalisasi ini, Luhut mengatakan Polri sudah menunjukkan kemajuan dalam transparansi belanja kebutuhan instansinya sebanyak 70 persen.
Baca Juga: Menko Luhut Bilang ke KPK Tak Perlu Ada OTT Lagi, Kalau...
"Kemarin Polri saya lihat maju 70 persen kalau nggak keliru. TNI nanti Januari depan saya sudah bilang Panglima TNI kau harus masukkan semua paling tidak 70 persen. Jadi tidak diskriminatif kita," jelas Luhut.
Dalam acara yang sama, Luhut mengatakan soal target pemerintah lewat proyek e-katalog. Mantan Menkopolhukam ini mengatakan, pemerintah yang hanya menargetkan dana masuk di e-katalog Rp 400 triliun, tetapi realisasinya telah melebihi target yang mencapai Rp 900 triliun.
"Itu ternyata masuk hampir Rp 900 triliun ya, yang masuk e-katalog, yang orang belanja dari e-katalog komitmen dan itu yang buatan dalam negeri," beber dia.
Menko Luhut pun mengklaim, bahwa akan tercipta 2 juta lapangan kerja baru dari dana yang masuk ke e-katalog sebesar Rp 400 triliun.
Dari setiap dana Rp 400 triliun yang diterima dari produksi barang dalam negeri, Luhut mengklaim, akan tercipta 2 juta lapangan kerja.
"Jadi, Itu akan berdampak pada 1,7% pertumbuhan ekonomi kita on top. Dampaknya itu super besar. Jadi kalau negara ini mau maju, itu aja kita beresin. Kita nyari investasi USD 5 miliar itu bengek. Saya mengalami, nggak gampang," pungkas dia.
Berita Terkait
-
Menko Luhut Bilang ke KPK Tak Perlu Ada OTT Lagi, Kalau...
-
Luhut Bongkar Proyek Baru yang Bakal Jadi Lahan Korupsi
-
CEK FAKTA: Luhut Naikkan Harga Bahan Pokok Jelang Tahun Baru, Jika Tidak Negara Bangkrut, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Cegah Negara Bangkrut, Luhut Sebut Harga Bahan Pokok Naik Jelang Tahun Baru, Benarkah?
-
Kecelakaan yang Tewaskan 2 WNA Tak Pengaruhi Pembangunan Kereta Cepat, Luhut: Jangan Mau Lambat
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT
-
KPK Ungkap Kronologi Penemuan Uang Rp100 Juta di Bawah Jok Mobil dalam OTT Bupati Langkat
-
Bupati Langkat Diduga Terima Gratifikasi Rp3,5 Miliar, dari Jual Beli Jabatan hingga Seragam Sekolah
-
Bupati Langkat Diduga Terima Suap Rp 800 Juta untuk Proyek di Disdik dan Disperkim