Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarvest) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar belanja kebutuhan TNI dan Polri masuk e-katalog. Hal ini dilakukan agar transparansi anggaran bisa dilihat sebara lebih terbuka sehingga meminimalisir potensi terjadinya korupsi.
Sebagai orang yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk mengurus e-katalog tersebut, Luhut memaparkan efektifitas digitalisasi anggaran dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 pada Selasa (20/12/2022).
Segala macam kebutuhan TNI Polri harus dimasukkan e-katalog baik yang bersifat personal maupun persenjataan.
"TNI-Polri juga harus masuk e-katalog. Masa mau pakai celana dalam aja mesti rahasia, kan nggak benar itu," kata Luhut dilansir dari Youtube StranasPK Official.
"Jadi nanti beli makanan, senjata, peluru, semua dimasukkan ke e-katalog," lanjutnya.
Kendati begitu, Luhut mengatakan ada beberapa perbelanjaan yang tak perlu dimasukkan TNI-Polri ke e-katalog.
"Yang nggak masuk adalah intelligence device, kemudian pesawat terbang gede-gede gitu nggak usah dibukalah," kata Luhut.
"Tapi selain dari itu, makanan, sepatu, baju, kolor, semua itu e-katalog," tegasnya.
Dalam program digitalisasi ini, Luhut mengatakan Polri sudah menunjukkan kemajuan dalam transparansi belanja kebutuhan instansinya sebanyak 70 persen.
Baca Juga: Menko Luhut Bilang ke KPK Tak Perlu Ada OTT Lagi, Kalau...
"Kemarin Polri saya lihat maju 70 persen kalau nggak keliru. TNI nanti Januari depan saya sudah bilang Panglima TNI kau harus masukkan semua paling tidak 70 persen. Jadi tidak diskriminatif kita," jelas Luhut.
Dalam acara yang sama, Luhut mengatakan soal target pemerintah lewat proyek e-katalog. Mantan Menkopolhukam ini mengatakan, pemerintah yang hanya menargetkan dana masuk di e-katalog Rp 400 triliun, tetapi realisasinya telah melebihi target yang mencapai Rp 900 triliun.
"Itu ternyata masuk hampir Rp 900 triliun ya, yang masuk e-katalog, yang orang belanja dari e-katalog komitmen dan itu yang buatan dalam negeri," beber dia.
Menko Luhut pun mengklaim, bahwa akan tercipta 2 juta lapangan kerja baru dari dana yang masuk ke e-katalog sebesar Rp 400 triliun.
Dari setiap dana Rp 400 triliun yang diterima dari produksi barang dalam negeri, Luhut mengklaim, akan tercipta 2 juta lapangan kerja.
"Jadi, Itu akan berdampak pada 1,7% pertumbuhan ekonomi kita on top. Dampaknya itu super besar. Jadi kalau negara ini mau maju, itu aja kita beresin. Kita nyari investasi USD 5 miliar itu bengek. Saya mengalami, nggak gampang," pungkas dia.
Berita Terkait
-
Menko Luhut Bilang ke KPK Tak Perlu Ada OTT Lagi, Kalau...
-
Luhut Bongkar Proyek Baru yang Bakal Jadi Lahan Korupsi
-
CEK FAKTA: Luhut Naikkan Harga Bahan Pokok Jelang Tahun Baru, Jika Tidak Negara Bangkrut, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Cegah Negara Bangkrut, Luhut Sebut Harga Bahan Pokok Naik Jelang Tahun Baru, Benarkah?
-
Kecelakaan yang Tewaskan 2 WNA Tak Pengaruhi Pembangunan Kereta Cepat, Luhut: Jangan Mau Lambat
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara
-
Demi Netralitas, Anggota Komisi III DPR Sebut Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
-
Soal Kerja Sama Keamanan RI-Australia, Legislator PDIP Ini Kasih 2 Catatan, Minta Prabowo Hati-hati
-
Babak Baru Kasus Korupsi CSR BI-OJK: KPK Kejar Aliran Dana, 2 Staf Ahli Heri Gunawan Diperiksa
-
Babak Baru Ledakan SMAN 72: Ayah Terduga Pelaku Diperiksa Intensif, Polisi Ungkap Fakta Ini
-
DPR-Pemerintah Mulai 'Bedah' 29 Klaster RUU KUHAP: Sejumlah Pasal Sudah Disepakati, Ini di Antaranya
-
Sisi Gelap Taman Daan Mogot, Disebut Jadi Lokasi Prostitusi Sesama Jenis Tiap Tengah Malam
-
Luruskan Simpang Siur, Ini Klarifikasi Resmi Aliansi Terkait 7 Daftar Organisasi Advokat yang Diakui
-
Kasus Femisida Melonjak, Komnas Perempuan Sebut Negara Belum Akui sebagai Kejahatan Serius