Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memediasi Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dengan pihak Kementerian Keuangan. Mediasi itu dilakukan buntut dari pernyataan Adil yang mempermasalahakn dana bagi hasil (DBH) migas.
Dalam mediasi tersebut, Kemendagri turut mengundang Gubernur Riau Syamsuar serta Kementerian ESDM.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan mediasi berjalan cair. Suasana antara Adil dan pihak Kemenkeu juga sudah jernih.
"Ini tadi semuanya sudah cair kok tak ada masalah, sudah clear. Jadi teman-teman juga kalau di dalam dingin-dingin juga semua," kata Fatoni di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).
Kendati suasana sudah mencair, Fatoni mengatakan masih ada agenda pertemuan berikut untuk membicarakan lebih teknis persoalan DBH minyak di Kepulauan Meranti. Rencananya, pertemuan itu dilangsungkan di Kemendagri pada Rabu besok.
"Itu lebih teknis lebih detail. Kalau secara globalnya kita sudah clear, kita buka data semuanya, semuanya tak ada dusta di antara kita. Semuanya ngomong data karena semua penetapan ini berdasarkan data," kata Fatoni.
Sementara itu, Adil tidak banyak bicara. Ia hanya manut dengan apa yang disampaikan Kemendagri melalui Fatoni.
"Untuk sementara ikut Pak Dirjen. Ini sebetulnya cuma ada perbedaan sedikit, dari kami segini, dari anu ESDM begini, dari Kemenkeu begini, tapi insyaallah besok baru dicocokkan, insyaallah besok selesai," kata Adil.
Adil juga menanggapi ihwal data terkait DBH untuk Meranti dengan asumsi harga minyak US$ 60 dolar per barel dan DBH dengan asumsi harga minyak US$ 60 dolar per barel.
Baca Juga: Diundang ke Jakarta, Gubernur Syamsuar Ingin DBH Sawit Punya Aturan Jelas
"Kalau kemarin asumsi tapi ini sudah terjawab, ini selesai. Tnggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya, dah segitu saja," kata Adil.
Ngamuk ke Kemenkeu soal DBH
Diketahui, Adil jadi sorotan usai meluapkan amarahnya kepada Kemenkeu terkait pembagian DBH minyak. Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Meranti bahkan mengancam terkait angkat senjata hingga menyinggung bahwa Meranti pindah ke negara tetangga, alias Malaysia.
Adil menyebut, DBH yang diterima daerahnya tidak sesuai. "Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan," kata Adil di hadapan Staf Kemenkeu, Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau dikutip pada Senin (12/12/2022).
Menjawab pertanyaan itu, menurut Lucky, pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Sayangnya, jawaban itu tidak menenangkan Bupati Meranti.
Berita Terkait
-
Argentina Juara Piala Dunia 2022, Kemenkeu: Indonesia Lebih Baik karena Tak Pernah Gagal Bayar Utang
-
Kemenkeu Balas Caci Maki Bupati Meranti, Ungkap Data Keuangan Terbaru
-
Mediasi Bupati Meranti Terkait Caci Maki Kemenkeu Digelar Tertutup Minggu Depan
-
Gubernur Sulteng Tolak Lantik Sekda Provinsi, Kemendagri Buka Suara
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'