Buntut Ancam 'Gabung ke Malaysia', Bupati Meranti Dipanggil Kemendagri: Bahas DBH Minyak Bukan Sanksi

"Kalau kemarin asumsi tapi ini sudah terjawab, ini selesai. Tnggal besok bagaimana pembagiannya, makanya minyak Meranti itu naik ya, dah segitu saja," ujar Adil.

Diketahui, Adil jadi sorotan usai meluapkan amarahnya kepada Kementerian Keuangan terkait pembagian DBH minyak.

Hal itu ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Meranti bahkan mengancam bakal angkat senjata hingga pindah ke negara tetangga, bergabung dengan Malaysia.

Adil menyebut, DBH yang diterima daerahnya tidak sesuai. "Di Riau ini mungkin kami paling banyak sekarang dibornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dikembalikan," kata Adil di hadapan Staf Kemenkeu, Lucky yang jadi narasumber seperti dilihat di live streaming YouTube Diskominfotik Riau dikutip pada Senin (12/12).

Menjawab pertanyaan itu, menurut Lucky, pembagian DBH sesuai daerah penghasil, perbatasan dan daerah yang ikut mengelola. Sayangnya, jawaban itu tidak menenangkan Bupati Meranti.

"Kami daerah miskin, kalau kami daerah kaya kami biarkan saja. Mau diambil Rp10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrem. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak/Ibu ambil uang entah dibawa ke mana, pemerataan-pemerataan ke mana?" sambung Adil.

Ia juga turut menyinggung target Presiden Jokowi yang ingin mengentaskan masalah kemiskinan. Menurutnya, hal itu tidak akan tercapai jika DBH Meranti tak berpihak pada daerah.

"Pertanyaannya minyaknya banyak, dapat besar kok malah duitnya berkurang. Ini kenapa, apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya kalau bapak tidak mau ngurus kami, pusat tidak mau ngurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah," ujar Adil penuh amarah.

Baca Juga: Manut Kemendagri usai Dimediasi Urusan DBH Bareng Kemenkeu, Bupati Meranti: Sementara Ikut Pak Dirjen

"Kan saya ngomong, atau bapak tak paham juga omongan saya? Apa perlu Meranti angkat senjata, tak mungkin kan. Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrem pak. Tadi kalau ngomong begini-begini dibagi rata itu salah pak, dibagi rata ke mana?" imbuhnya.

Pria yang pernah bersitegang dengan Gubernur Riau Syamsuar menegaskan dirinya tidak banyak menuntut dan hanya meminta Kemenkeu agar membuka data DBH minyak Meranti secara transparan.

"Kami ini pak 25,68 miskin di BPS 2021. Di Riau paling miskin itu nomor 11 Rohil, saya penghasil minyak, liftingnya naik. Sehari hampir 8000 barel/d, dollarnya naik. Makanya saya dari awal ngomong walau baru tiga minggu nggak paham juga. Saya terus terang pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah pak," kata dia.

Adil mengaku menunggu arahan dari Mendagri terkait gugatan transparansi pembagian DBH. Ia juga mengaku muak dengan jawaban dari Kemenkeu.

"Ya kita tunggu nantilah, ada tidak gugatan saya ke Mahkamah. Saya lagi menunggu Pak Tito, karena Pak Tito pembina saya selaku Menteri Dalam Negeri untuk pembina kepala daerah. Izin pak saya enek mandang bapak di sini. Aku tinggalkanlah ruangan," tandasnya.