Suara.com - Dalam upaya menjamin pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Dewan Sumber Daya Air Nasional menyelenggarakan penerimaan Anggota Dewan SDA Nasional unsur Nonpemerintah periode 2023-2028.
Penjaringan anggota dewan SDA Nasional unsur Nonpemerintah dilakukan karena dibutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan baik antar kementrian/lembaga maupun unsur Nonpemerintah.
Pelaksanaan pendaftarannya sendiri akan dibuka tahun 2023 secara langsung di Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional atau secara daring melalui situs website dsdan.go.id.
Sebelumnya Dewan SDA Nasional telah menggelar sidang pleno yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Sidang Pleno membahas dan menyepakati 4 (empat) rekomendasi isu strategis dan rencana kerja tahun 2023.
4 (empat) rumusan rekomendasi isu strategis tersebut yaitu Pelestarian Hutan dan Perlindungan Sumber Air, Rasionalisasi Pemanfaatan Air untuk Pertanian Tanaman Pangan Beririgasi, Tinjauan Peran Lubang Biopori dan Sumur Resapan untuk Mitigasi Genangan, serta Pengelolaan Terpadu Air Permukaan dan Air Tanah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional yang diwakili oleh Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko, berharap agar substansi keempat rekomendasi tersebut dapat disepakati untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan nasional.
”Kami mengharapkan agar substansi keempat rekomendasi tersebut dapat disepakati dan ditetapkan dalam sidang pleno hari ini, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan nasional,” kata Dirjen Jarot.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan SDA Nasional juga hadir, dan menghimbau agar partisipasi aktif baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah dapat ditingkatkan ke depannya agar dapat menghasilkan rumusan kebijakan SDA yang lebih implementif dan berdampak luas. Mengingat Indonesia perlu bersiap untuk dapat menghadapi segala permasalahan global, seperti perubahan iklim dan krisis pangan.
“Pengelolaan SDA harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholders sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran yang ditetapkan,” kata Menko Luhut.
Menteri Luhut juga berharap Dewan SDA Nasional dapat menjadi motor penggerak dan menghasilkan pemikiran startegis untuk memerkuat posisi indonesia di bindang manajemen sumber daya air.
Turut hadir Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, para Kepala Lembaga, serta para anggota Dewan SDA Nasional.
Berita Terkait
-
BUMN Ini Didapuk Sebagai Inisiator Pengelolaan SDA di Indonesia
-
Jalan Sudah Lebar tapi Batam Masih Banjir, Apa Kata Dinas Bina Marga?
-
PUPRK Bontang Tak Koreksi Harga Proyek yang Sudah Berkontrak, Kok Bisa?
-
Pemkot Jaktim Kerahkan Petugas Bantu Tangani Banjir di Jalan DI Panjaitan Cawang
-
Ya Ampun, Pemkot Bontang Beli Ekskavator Seharga Rp 2 Miliar, Untuk Apa?
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Jangan Puji Pemerintah karena Kerja: Mengapa Publik Begitu Mudah Terpesona?
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
Terkini
-
Arti Mawar Kuning yang Buat Nadiem Makarim Menangis dan Peluk Erat Driver Ojol di Pengadilan Tipikor
-
MUI Dorong RUU Pidana LGBT ke Prolegnas, Begini Lampu Hijau dari Pimpinan DPR
-
Semiotika Politik Jokowi: Bukan Sekadar Adat, Injak Kepala Kerbau untuk Serang PDIP?
-
Hakim Sebut Pengadaan Chromebook Nadiem Demi Keuntungan Google
-
Duduk Perkara Ultimatum Prabowo soal Demo Bayaran: Benarkah Ditunggangi dan Siapa Dalangnya?
-
Siap Adu Ahli! Polda Metro Tunggu Langkah Roy Suryo di Sidang Praperadilan Ijazah Jokowi
-
Dihadirkan Besok, Roy Suryo Siapkan 'Saksi Kunci' untuk Patahkan Argumen Polda Metro
-
31 Perlintasan Liar Ditutup, Namun Kecelakaan Kereta di Daop 1 Jakarta Tetap Meningkat
-
2.596 Warga Klaten Dientaskan dari Kemiskinan, Siap Hidup Mandiri
-
Kemendagri Perluas Digitalisasi Bansos ke 43 Daerah, Targetnya Berlaku Nasional