Suara.com - Dalam upaya menjamin pengelolaan sumber daya air yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Dewan Sumber Daya Air Nasional menyelenggarakan penerimaan Anggota Dewan SDA Nasional unsur Nonpemerintah periode 2023-2028.
Penjaringan anggota dewan SDA Nasional unsur Nonpemerintah dilakukan karena dibutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan baik antar kementrian/lembaga maupun unsur Nonpemerintah.
Pelaksanaan pendaftarannya sendiri akan dibuka tahun 2023 secara langsung di Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional atau secara daring melalui situs website dsdan.go.id.
Sebelumnya Dewan SDA Nasional telah menggelar sidang pleno yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (20/12/2022). Sidang Pleno membahas dan menyepakati 4 (empat) rekomendasi isu strategis dan rencana kerja tahun 2023.
4 (empat) rumusan rekomendasi isu strategis tersebut yaitu Pelestarian Hutan dan Perlindungan Sumber Air, Rasionalisasi Pemanfaatan Air untuk Pertanian Tanaman Pangan Beririgasi, Tinjauan Peran Lubang Biopori dan Sumur Resapan untuk Mitigasi Genangan, serta Pengelolaan Terpadu Air Permukaan dan Air Tanah.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono selaku Ketua Harian Dewan SDA Nasional yang diwakili oleh Direktur Jenderal SDA Jarot Widyoko, berharap agar substansi keempat rekomendasi tersebut dapat disepakati untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan nasional.
”Kami mengharapkan agar substansi keempat rekomendasi tersebut dapat disepakati dan ditetapkan dalam sidang pleno hari ini, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan nasional,” kata Dirjen Jarot.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Dewan SDA Nasional juga hadir, dan menghimbau agar partisipasi aktif baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah dapat ditingkatkan ke depannya agar dapat menghasilkan rumusan kebijakan SDA yang lebih implementif dan berdampak luas. Mengingat Indonesia perlu bersiap untuk dapat menghadapi segala permasalahan global, seperti perubahan iklim dan krisis pangan.
“Pengelolaan SDA harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh stakeholders sehingga kegiatan dapat berjalan dan mencapai sasaran yang ditetapkan,” kata Menko Luhut.
Menteri Luhut juga berharap Dewan SDA Nasional dapat menjadi motor penggerak dan menghasilkan pemikiran startegis untuk memerkuat posisi indonesia di bindang manajemen sumber daya air.
Turut hadir Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi, para Kepala Lembaga, serta para anggota Dewan SDA Nasional.
Berita Terkait
-
BUMN Ini Didapuk Sebagai Inisiator Pengelolaan SDA di Indonesia
-
Jalan Sudah Lebar tapi Batam Masih Banjir, Apa Kata Dinas Bina Marga?
-
PUPRK Bontang Tak Koreksi Harga Proyek yang Sudah Berkontrak, Kok Bisa?
-
Pemkot Jaktim Kerahkan Petugas Bantu Tangani Banjir di Jalan DI Panjaitan Cawang
-
Ya Ampun, Pemkot Bontang Beli Ekskavator Seharga Rp 2 Miliar, Untuk Apa?
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung