Suara.com - Komisioner KPU RI Idham Holik dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP atas dugaan pelanggaran etik pada Rabu (21/12/2022). Idham dianggap telah melakukan intimidasi terhadap petugas KPU di daerah.
Laporan tersebut dilayangkan oleh kuasa hukum petugas KPU daerah yakni Ibnu Syamsu Hidayat dan Airlangga Julio.
Julio menjelaskan, Idham dilaporkan lantaran dianggap telah melakukan ancaman secara terbuka dalam acara Konsolidasi Nasional KPU se-Indonesia.
Ancaman yang disampaikan itu juga menurutnya telah disiarkan secara langsung di media nasional. Idham disebut memberikan ancaman melalui kata "di rumahsakitkan".
"Dia menyatakan jika ada anggota KPU yang tidak menuruti perintah mengikuti arahan akan di rumah sakitkan," kata Julio kepada wartawan dikutip Kamis (22/12/2022).
Menurutnya, pernyataan tersebut bukan lah yang biasa saja dan wajar. Ia menyebut apa yang dilakukan Idham merupakan bentuk intimidasi terhadap petugas KPU daerah dalam menjalankan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Ini adalah salah satu intimidasi yang serius, kami tidak anggap sebagai sepele. Kami juga melaporkan beliau sebagai bentuk perlindungna teman-teman KPU di daerah," tuturnya.
Tak hanya Idham, Julio juga menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan 9 orang terlapor lainnya yakni dari komisioner KPU di Kabupaten/Kota san Komisioner KPU di Provinsi.
"Secara umum kami mengadukan pelanggaran kode etik yang diatur dalam peraturan DKPP mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," tuturnya.
Baca Juga: Mediasi Perdana Sengketa KPU Vs Partai Ummat Tak Ada Titik Temu, Kenapa?
Idham Beri Respons
Adapun Komisioner KPU RI Idham Holik angkat bicara usai dilaporkan ke DKPP atas dugaan pelanggaran etik diduga telah melakukan intimidasi dengan kalimat "di rumahsakitkan". Idham menjelaskan, apa yang disampaikannya tersebut dalam konteks candaan belaka.
"Itu konteksnya jokes, bayangin masa di depan ribuan orang saya intimidasi, kalo intimidasi interpersonal, ya kan. Dan pertanyaannya sebodoh itu kah? Ini videonya ada," kata Idham kepada wartawan dikutip Kamis.
Sementara itu, Komisioner KPU RI lainnya August Mellaz, menyampaikan, apa yang disampaikan Idham tidak ada kaitannya dengan proses verifikasi partai politik peserta pemilu.
"Kalau tidak bisa tegak lurus, saya masukan rumah sakit, itu bercanda dan itu semua tertawa. Gak ada urusan dengan verifikasi parpol atau apa, ga ada. Videonya ada dan saya gak pegang video itu," tuturnya.
"Sewaktu saya selesai talk show di stasiun televisi swasta, mas tolong ada gak pernyataan begitu, beliau langsung bilang enggak ada sama sekali. Nanti kami akan sampaikan di DKPP," sambungnya.
Berita Terkait
-
Amien Mati-matian Perjuangkan Partai Ummat, Denny Siregar: Dia Dikuasai Nafsu Berkuasa
-
'Paling Enak Mengkambinghitamkan Presiden', Sindir Jokowi ke Partai Tuding Sana-sini Usai Tak Lolos Verifikasi KPU
-
Mediasi Perdana Sengketa KPU Vs Partai Ummat Tak Ada Titik Temu, Kenapa?
-
KPU Libatkan Ahli Susun Dapil DPR dan DPRD Provinsi Pasca Putusan MK
-
Jokowi Sebut Repot, Partai Tak Lolos Pemilu yang Dituduh Istana dan Presiden, Sindir Amien Rais?
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Waspada! BMKG Prediksi Jabodetabek Dikepung Hujan Petir Hingga Siang Nanti
-
Aturan Lama Telah Usang, Wamen HAM Tegaskan Revisi UU HAM untuk Perkuat Perlindungan Hak Asasi
-
Pagi Ini Jakarta Dikepung Genangan Lagi, Layanan Mikrotrans Ambyar dan Lalu Lintas Cawang Lumpuh
-
BGN Luncurkan Mak Comblang Project, Petani Disambungkan Langsung ke Dapur MBG
-
Mekanisme dan Jadwal TKA 2026 untuk Syarat Jalur Prestasi SPMB 2026/2027
-
Intip Oleh-oleh Prabowo dari Kunjungan di London: Ada Capaian Investasi hinga Pendidikan?
-
Suara dari Swiss: Harapan Besar Diaspora di Balik Kehadiran Prabowo di Forum Davos
-
Indonesia Siapkan Perpres Kepatuhan HAM untuk Perusahaan, Bakal Jadi yang Pertama di ASEAN
-
Laporan Suara.com dari Swiss: Prabowo Siap Hadir di World Economic Forum 2026
-
Dari Kenaikan PBB hingga Uang di Dalam Karung: Puncak Drama Bupati Pati Sudewo