Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencurahkan isi hatinya lantaran kerap dituduh persoalam politik apapun. Terbaru dirinya ikut disalahkan hanya karena ada partai politik yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam HUT ke-16 Partai Hanura. Dalam kesempatan ini, Jokowi memberikam selamat kepada Hanura atas lolosnya partai tersebut menjadi peserta Pemilu 2024.
Jokowi lantas menyinggung adanya pihak partai tak lolos yang kemudian menyalahkan presiden dan Istana. Tuduhan itu, diakui Jokowi, bikin repot.
"Tapi repotnya, ini repotnya urusan lolos dan tidaknya peserta Pemilu tahun 2024. Itu kan sebetulnya urusannya KPU. Urusannya KPU itu tapi yang dituduh-tuduh karena tidak lolos langsung tunjuk-tunjuk, itu Istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi," kata Jokowi di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/12/2022).
Padahal dikatakan Jokowi, dirinya tidak mengerti persoalan yang memang menjadi ranah serta kewenangan dari KPU.
"Saya itu nggak ngerti apa-apa masalahnya. Ini kan total 100 persen urusannya KPU bukan urusan siapa-siapa," kata Jokowi.
"KPU itu independen. Jadi gak bisa yang namanya kita itu ikut ikutan, mengintervensi apalagi, nggak ada," katanya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais gencar menyuarakan kejanggalan yang mengakibatkan partainya tak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mantan pendiri PAN ini menduga ada campur tangan kekuasaan terkait tak lolosnya Partai Ummat.
Bahkan, mantan Ketua MPR tersebut mengaku heran dirinya yang sudah tua masih saja dianggap sebagai sebuah ancaman yang harus disingkirkan.
Baca Juga: Ketakutan Jokowi: Ada Partai yang Gagal Koalisi yang Dituduh Malah Istana
"Saya memang merasa mengapa ya dengan saya semakin tua kok ditakuti. Jadi saya dianggap semacam ‘kelilip’ di mata dan harus dibuang," ujarnya saat tampil di Kanal Youtube Karni Ilyas Club, dikutip Minggu (18/12/22).
Tak hanya itu, ia juga menduga kuat yang terjadi pada dirinya dan Partai Ummat sejauh ini imbas dari sikap Amien yang terkenal kritis pada kekuasaan Jokowi. Amien memberi salah satu contoh terkait kritis kerasnya yang ia buat beberapa tahun lalu tentang pemerintahan Jokowi.
"Mungkin mereka risih dengan saya karena pernah membuat dua tahun lalu risalah kebangsaan, judulnya ‘Jokowi Mundur atau Terus’, kalau terus tolong dibenahi ini-ini. Di situ antara lain saya mengatakan sekarang ini di era Pak Jokowi ini kan Indonesia sudah menjadi Republik MTC Indonesia (Mafia, Taipan, Cukong)," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
-
BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
-
PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
-
Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
-
KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid