Suara.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi sorotan saat KPK menggeledah kantor dinasnya terkait kasus suap dana hibah. Ruangan kerjanya menjadi salah satu yang diperiksa KPK untuk menindaklanjuti kasus yang sebelumnya telah menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak tersebut.
Khofifah sendiri sudah memastikan tidak ada dokumen dari ruangannya dan Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak yang dibawa oleh KPK.
"Yang terkonfirmasi di Ruang Gubernur tidak ada dokumen yang dibawa, di ruang Wagub juga. Di ruang Sekretaris Daerah (Sekda) ada flashdisk yang dibawa," tutur Khofifah, Kamis (22/12/2022).
Khofifah juga memastikan pihaknya akan mendukung sepenuhnya proses hukum yang menjerat Sahat. "Kami siap untuk membantu data jika dibutuhkan KPK," tegas Khofifah.
Ini adalah kali pertama ruang kerja Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur diperiksa lembaga antirasuah tersebut. Khofifah diketahui telah menjabat sebagai gubernur sejak 2019 lalu. Berikut sepak terjangnya.
Profil Khofifah Indar Parawansa
Khofifah lahir di Surabaya pada 19 Mei 1965. Istri dari Indar Parawansa itu menyelesaikan pendidikan sejak bangku SD hingga perguruan tinggi di Surabaya.
Pada 1984, Khofifah mengambil gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga. Ditahun yang sama Khofifah juga mengambil gelar sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya.
Setelah menyelesaikan kuliah di dua perguruan tinggi, Khofifah melanjutkan pendidikan magister Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia dan berhasil lulus pada 1997.
Baca Juga: Korupsi Dana Hibah, KONI Lampung Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,5 Miliar
Khofifah memulai karier politiknya menjadi pimpinan fraksi PPP DPR RI pada 1992 hingga 1997. Selama berada di parlemen, Khofifah juga sempat menjadi anggota Komisi II dan pimpinan Komisi VIII DPR RI.
Puncak kariernya sebagai wakil rakyat, Khofifah dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI pada 1999.
Di masa kepemimpinan Presiden Gus Dur, Khofifah ditunjuk menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sekaligus Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dari 1999 hingga 2001.
Setelah mengemban dua jabatan penting negara, Khofifah kembali menjadi wakil rakyat sejak 2004 hingga 2006.
Pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Khofifah dipercaya menjadi Menteri Sosial. Hanya empoat tahun Khofifah menjadi Menteri Sosial hingga akhirnya terpilih sebagai Gubernur Jawa Timur dalam Pilkada Jawa Timur periode 2019-2024.
Khofifah yang berpasangan dengan EMil Elistyanto Dardak berhasi mengungguli pasangan Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno.
Berita Terkait
-
Korupsi Dana Hibah, KONI Lampung Kembalikan Kerugian Negara Rp 2,5 Miliar
-
Perjalanan Kasus Suap Sahat Tua Simanjuntak hingga Kantor Gubernur Jatim Ikut Digeledah
-
Masa Penahanan Diperpanjang Lagi, Hakim Sudrajad Dimyati dkk Bakal Tahun Baruan di Penjara
-
Khofifah Diduga Diincar Jadi Cawapres Anies, Tapi Kini Kantornya 'Diobok-obok' KPK
-
Sita Dokumen Kasus Suap Sahat, Bagaimana Nasib Gubernur Khofifah dan Wagub Emil usai Ruangan Digeledah KPK?
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Buka Peluang Perpanjang Modifikasi Cuaca, Pramono: Nggak Mungkin Jakarta Nggak Ada Genangan
-
DPR Laporkan 8 Poin Hasil Panja Percepatan Reformasi Polri, Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Tok! Keponakan Prabowo Resmi Disetujui DPR RI Jadi Deputi Gubernur BI
-
BGN Persilakan Publik Unggah Menu MBG ke Medsos, Kritik Justru Dibutuhkan untuk Pengawasan
-
Bertambah jadi 2.493 WNI, KBRI Phnom Penh Percepat Proses Kepulangan Lewat Paspor Darurat
-
DPR Resmi Setujui 9 Anggota Ombudsman RI Baru Periode 2026-2031, Ini Daftarnya
-
Reza Arap Diperiksa 5 Jam Terkait Kematian Lula Lahfah, Polisi Cecar 30 Pertanyaan, Apa Saja?
-
Soroti Mulusnya Jalan Adies Kadir Jadi Hakim MK, Pakar UGM: Cacat Prosedur dan Tak Transparan
-
Garap Kali Cakung Lama, Pramono Anung Bakal Relokasi Rumah Warga Demi Jalan Inspeksi
-
Atasi Banjir Jakarta Utara, Pramono Anung Targetkan Normalisasi Kali Cakung Lama Rampung 2027