Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PPP, Arsul Sani, mengatakan, bahwa partainya bakal mendukung jika Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi perombakan kabinet atau reshuffle, dengan catatan hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menggenjot kinerja pemerintah.
"Soal reshufle kabinet, PPP mendukung jika itu memang diyakini Presiden Jokowi akan menggenjot kinerja pemerintahan," kata Arsul kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Menurutnya, memang perobakan kabinet atau reshuffle ini bisa menjadi pilihan yang logis. Apalagi, mengingat masa kepemimpinan Presiden Jokowi hampir habis.
"Dengan makin pendeknya sisa waktu pemerintahan saat ini dan Presiden memandang perlu meningkatkan capaian program pemerintahan maka reshufle memang menjadi pilihan yang logis," tuturnya.
Adapun di sisi lain, Arsul menyarankan, siapa pun nanti figur baru yang masuk ke kabinet harus bisa langsung bekerja dan beradaptasi.
"Bagi PPP yang paling penting siapa pun yang masuk kabinet seyogianya sosok yang bisa langsung bekerja dan hanya perlu adaptasi singkat saja terhadap portofolio kementeriannya," pungkasnya.
Jokowi Ingin Reshuffle
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Menurut hasil survei Charta Politika, sebanyak 61,8 persen responden menyetujui apabila Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya sempat heran karena meskipun kepuasan masyarakat terhadap kinerja menteri tinggi, namun mereka menginginkan adanya reshuffle.
"Ini yang menurut saya menjadi catatan dan tidak mengherankan kalau kemudian kita tanyakan terkait dengan persetujuan tentang adanya reshuffle walaupun kebanyakan responden kita menyatakan lebih banyak puas tapi mereka juga setuju ketika ditanyakan terkait rencana ada reshuffle ada angka 61,8 persen menyatakan setuju," kata Yunarto.
Berita Terkait
-
Jokowi Pastikan Bakal Reshuffle Kabinet, Arsul Sani Pede Wakilnya Nggak Bakal Geser dari Kabinet: PPP Loyal
-
Dihadiri 25.000 Suporter di GBK, Jokowi: Saya Mau Nonton Indonesia vs Kamboja
-
Usai Jokowi Ngomel, Giliran Ma'ruf Amin Sentil Partai Tak Lolos Pemilu: Sudah Garis Tangan
-
Ngeri! Bukan Curhat Capek Disalahkan, Jokowi Ternyata Tebar Kode Bakal Ada Koalisi Gagal Terbentuk?
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Bantah Tukar Guling dengan Thomas, Purbaya Jelaskan Tugas Wamenkeu Juda Agung
-
Kisah Pilu Anak NTT yang Bunuh Diri, Mi'ing Bagito Blak-blakan Sentil Koruptor
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan