Suara.com - Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, turut menanggapi soal Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan sinyal bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Djarot meminta agar dua menteri dari NasDem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk bisa dievaluasi.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada, satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Memang, kata dia, reshuffle merupakan hak prerograrif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievalusasi," tuturnya.
Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya Djarot menyoroti soal swasembada beras yang ternyata, impor beras masih terjadi.
"Justru harusnya pemerintahnya Intervensi dong, jangan sampai saat musim panen raya dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang sakit petani," tuturnya.
Djarot yang duduk di Komisi IV menantang pemerintah dalam hal ini Kementan untuk berani membuka data yang sebenarnya. Ia meyakini jika data disatukan dan dibuka impor beras tak perlu terjadi.
"Coba buka satukan, perlu engga kita impor, katanya masih cukup, yang paling penting bagi kita adalah harga berasnya stabil, dan petani nya bisa untung, ini semua perlu di evaluasi," pungkasnya.
Baca Juga: Tatapan Lirih Mantan Wapres Try Sutrisno Saat Dijenguk Jokowi di RSPAD
Reshuffle
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara terkait perombakan kabinet atau reshuffle. Ia tidak menutupi adanya kemungkinan bakal kembali merombak Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12/2022).
Kendati begitu, Jokowi enggan membocorkan kapan dirinya akan merombak jajaran menteri.
"Ya, nanti," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Kekuatan Terus Membesar, Pemilih PDIP, Golkar dan PPP Memilih Ganjar Jadi Presiden 2024
-
Tatapan Lirih Mantan Wapres Try Sutrisno Saat Dijenguk Jokowi di RSPAD
-
Warning! Jokowi Ingatkan Para Pemimpin Partai Politik agar Jangan Kambing Hitamkan Istana
-
Jenguk Mantan Wapres Try Sutrisno, Jokowi: Alhamdulillah Beliau Dalam Keadaan Baik
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah