Suara.com - Sederet partai politik yang gagal lolos sebagai peserta Pemilu 2024 mengadukan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (22/12/2022). Partai-partai politik yang tak lolos pemilu ini telah berserikat mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Melawan Political Genocide.
Mereka mengaitkan ketidaklolosan itu dengan isu kecurangan yang belakangan menerpa KPU RI. Selain itu disinggung juga nasib mujur Partai Ummat yang diberi kesempatan verifikasi ulang meski tak lolos verifikasi faktual. Simak deretan parpol tak lolos pemilu 2024 berikut ini.
Gerakan Melawan Political Genocide
Ada 9 parpol yang tergabung dalam Gerakan Melawan Political Genocide. Mereka yang tak lolos jadi peserta Pemilu 2024 mendesak tahapan Pemilu 2024 dihentikan. Mereka menuduh KPU RI berbuat curang setelah tak meloloskan mereka pada tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi pada 14 Desember 2022.
Berikut profil singkat 9 parpol Dalam Gerakan Melawan Political Genocide
1. Partai Masyumi
Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia selama masa Demokrasi Liberal. Namun partai ini sempat dilarang dan dibubarkan pada 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga partai ini mendukung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Setelah sepak terjangnya di dunia politik, Partai Masyumi Reborn membentuk struktur kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) untuk periode 2021-2026 dengan kini Ahmad Yani didapuk menjadi ketua umum partai.
2. Partai Perkasa
Baca Juga: Tiga Parpol Diduga Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024 Karena Instruksi, Saksi: Kita Diperintahkan
Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) diketuai oleh Eko Santjojo. Awalnya bernama Partai Pelopor, tapi kemudian melalui Kongres Partai Pelopor yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2021 resmi berganti nama menjadi Partai Perkasa.
3. Partai Pandai
Partai Negeri Daulat Indonesia (disingkat Partai Pandai) merupakan partai politik yang didirikan oleh Farhat Abbas sekitar akhir tahun 2020. Kini Farhat Abbas menjabat sebagai ketua umum dengan menggandeng rekan sesama advokatnya, Elza Syarief yang menjadi wakil ketua umum.
4. Partai Kedaulatan
Partai Kedaulatan Rakyat (disingkat PKR) adalah partai politik di Indonesia yang dideklarasikan di hotel Adiwangsa, Solo. Partai PKR merupakan jelmaan dari organisasi massa Tikus Pithi Hanata Baris yang dibentuk Oleh Tuntas Subagyo yang saat ini menjadi Ketua Umum. Partai Kedaulatan Rakyat baru dibentuk pada Oktober 2021. Partai ini sudah terbentuk di 34 Provinsi di Indonesia.
5. Partai Reformasi
Berita Terkait
-
Tiga Parpol Diduga Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024 Karena Instruksi, Saksi: Kita Diperintahkan
-
Profil Hasyim Asy'ari: Ketua KPU Dilaporkan Wanita Emas
-
Iming-iming Loloskan Partai, 4 Fakta Ketua KPU Dilaporkan Wanita Emas Soal Dugaan Pelecehan Seksual
-
Ketua KPU Heran Dituding Biarkan Anies Baswedan Kampanye Dini: Dia Kan Bukan Siapa-Siapa!
-
Warning! Jokowi Ingatkan Para Pemimpin Partai Politik agar Jangan Kambing Hitamkan Istana
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Isi Proposal OJK dan BEI ke MSCI: Janji Ungkap Penerima Manfaat Akhir Saham RI
-
MSCI Buka Suara Usai Diskusi dengan BEI, OJK dan KSEI Perihal IHSG
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
Terkini
-
Prabowo Kumpulkan Tokoh Islam di Istana Hari Ini, BoP Jadi Salah Satu Agenda Bahasan
-
Disalip Lewat Bahu Kiri, Mobil Jetour Hantam Guardrail dan Terbakar Hebat di Tol Jagorawi
-
KPK Ingatkan WNA yang Jadi Direksi BUMN Wajib Lapor LHKPN 2025, Sindir Bos di Garuda Indonesia?
-
Layanan Merek Indonesia: Durasi Tersingkat dengan Biaya Paling Terjangkau
-
Rapat Bersama DPR, PPATK: Transaksi Judi Online di Indonesia Berhasil Ditekan Selama 2025
-
PPATK Kebanjiran Laporan: Ada 21 Ribu Transaksi Keuangan Per Jam Selama Hari Kerja
-
Ada MBG Berbasis Komunitas di Purwakarta, Perempuan Diminta Jadi Pengelola Gizi Keluarga
-
Rocky Gerung Sindir Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kritis: Tanda Pemerintah Sedang Cemas?
-
Pompa Saja Tak Cukup! Pramono Kaji Pembangunan 'Jalan Melayang' untuk Atasi Banjir Daan Mogot
-
Hasto Kristiyanto Ungkap Alasan PDIP Tetap Pertahankan Ambang Batas Parlemen