Suara.com - Sederet partai politik yang gagal lolos sebagai peserta Pemilu 2024 mengadukan seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (22/12/2022). Partai-partai politik yang tak lolos pemilu ini telah berserikat mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Melawan Political Genocide.
Mereka mengaitkan ketidaklolosan itu dengan isu kecurangan yang belakangan menerpa KPU RI. Selain itu disinggung juga nasib mujur Partai Ummat yang diberi kesempatan verifikasi ulang meski tak lolos verifikasi faktual. Simak deretan parpol tak lolos pemilu 2024 berikut ini.
Gerakan Melawan Political Genocide
Ada 9 parpol yang tergabung dalam Gerakan Melawan Political Genocide. Mereka yang tak lolos jadi peserta Pemilu 2024 mendesak tahapan Pemilu 2024 dihentikan. Mereka menuduh KPU RI berbuat curang setelah tak meloloskan mereka pada tahap pendaftaran dan verifikasi administrasi pada 14 Desember 2022.
Berikut profil singkat 9 parpol Dalam Gerakan Melawan Political Genocide
1. Partai Masyumi
Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau disingkat menjadi Masyumi menjadi partai politik Islam terbesar di Indonesia selama masa Demokrasi Liberal. Namun partai ini sempat dilarang dan dibubarkan pada 1960 oleh Presiden Soekarno karena diduga partai ini mendukung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).
Setelah sepak terjangnya di dunia politik, Partai Masyumi Reborn membentuk struktur kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) untuk periode 2021-2026 dengan kini Ahmad Yani didapuk menjadi ketua umum partai.
2. Partai Perkasa
Baca Juga: Tiga Parpol Diduga Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024 Karena Instruksi, Saksi: Kita Diperintahkan
Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Perkasa) diketuai oleh Eko Santjojo. Awalnya bernama Partai Pelopor, tapi kemudian melalui Kongres Partai Pelopor yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2021 resmi berganti nama menjadi Partai Perkasa.
3. Partai Pandai
Partai Negeri Daulat Indonesia (disingkat Partai Pandai) merupakan partai politik yang didirikan oleh Farhat Abbas sekitar akhir tahun 2020. Kini Farhat Abbas menjabat sebagai ketua umum dengan menggandeng rekan sesama advokatnya, Elza Syarief yang menjadi wakil ketua umum.
4. Partai Kedaulatan
Partai Kedaulatan Rakyat (disingkat PKR) adalah partai politik di Indonesia yang dideklarasikan di hotel Adiwangsa, Solo. Partai PKR merupakan jelmaan dari organisasi massa Tikus Pithi Hanata Baris yang dibentuk Oleh Tuntas Subagyo yang saat ini menjadi Ketua Umum. Partai Kedaulatan Rakyat baru dibentuk pada Oktober 2021. Partai ini sudah terbentuk di 34 Provinsi di Indonesia.
5. Partai Reformasi
Berita Terkait
-
Tiga Parpol Diduga Lolos Jadi Peserta Pemilu 2024 Karena Instruksi, Saksi: Kita Diperintahkan
-
Profil Hasyim Asy'ari: Ketua KPU Dilaporkan Wanita Emas
-
Iming-iming Loloskan Partai, 4 Fakta Ketua KPU Dilaporkan Wanita Emas Soal Dugaan Pelecehan Seksual
-
Ketua KPU Heran Dituding Biarkan Anies Baswedan Kampanye Dini: Dia Kan Bukan Siapa-Siapa!
-
Warning! Jokowi Ingatkan Para Pemimpin Partai Politik agar Jangan Kambing Hitamkan Istana
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor