Profil Hasyim Asy'ari: Ketua KPU Dilaporkan Wanita Emas

Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari kini tengah diterpa laporan terkait dugaan tindak kekerasan seksual yang dilayangkan oleh Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Moein alias Wanita Emas.

Hasnaeni membuat laporan tersebut melalui kuasa hukum, Farhat Abbas dan telah diterima oleh pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Kamis (22/12/2022).

DKPP kini sedang mendalami laporan tersebut yang kini tercatat dengan nomor 01-22/SET-02/XII/2022.

Menanggapi laporan tersebut, Hasyim tak ambil pusing dan menunggu hasil penyelidikan DKPP.

"Kami mengikuti perkembangan pengaduan ke DKPP tersebut," ungkap Hasyim kepada awak media, pada Kamis (22/12/2022).

Anggota DKPP J Kristiadi di kesempatan lain juga memaparkan pihaknya hanya berwenang menerima laporan, sebagaimana yang ia sampaikan ke wartawan di kantor DKPP, Jakarta Pusat.

Berkat laporan tersebut, mata publik tertuju pada Hasyim Asy'ari. Publik kini tengah menggali informasi tentang sosok ketua KPU itu, termasuk profil dan kariernya.

Berikut profil Hasyim Asy'ari yang telah dihimpun oleh tim Suara.com

Akademisi kelahiran Pati

Baca Juga: Pelecehan di Halte Bis, Pria Baju Merah Rekam Pantat Seorang Wanita

Hasyim Asy'ari sebelum menjabat jadi ketua KPU adalah seorang akademisi atau dosen. Ia dilahirkan di Pati, Jawa Tengah pada 3 Maret 1973.

Hasyim menikah dengan Siti Mutmainah dan dikaruniai tiga orang anak. Hasyim sempat mengajar sebagai dosen Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Hasyim juga kemudian mengajar Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) di perguruan tinggi yang sama.

Ia juga sempat mengajar Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklatpolri), Jakarta

Perjalanan pendidikan

Hasyim Asy'ari merupakan seorang tamatan Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), spesialisasi Kajian Hukum dan Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman.