Selaras dengan Djarot, Hasto PDIP Setuju Menteri NasDem Layak Dievaluasi: Ini Catatan Bagi Presiden

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto turut berkomentar soal isu reshuffle yang diduga hanya menyasar menteri dari Partai NasDem.

Seperti yang diketahui, isu reshuffle kabinet Jokowi sangat santer dan panas menjadi bahan perbincangan.

Selain itu, adapula politisi PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang meminta dua menteri dari NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk bisa dievaluasi.

Selaras dengan ucapan Djarot, Hasto mengatakan Mentan Syahrul Yasin Limo memang layak dengan diganti. Meskipun reshuffle adalah hak prerogatif presiden.

Hasto menyebutkan alasannya memilih Mentan dievaluasi karena inflasi pangan yang terjadi.

"Beberapa tahun terakhir terjadi inflasi pangan secara terus-menerus," ujar Hasto dalam jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2022 PDIP yang dilaksanakan secara daring, Jumat (30/12/2022).

Dia menambahkan bahwa Presiden Jokowi sudah menciptakan landasan kemajuan yang luar biasa.

Kata Hasto, pembangunan yang tadinya sangat Jawa sentris sudah beribah menjadi Indonesia sentris pada kepemimpinan Jokowi.

"Para menteri seharusnya dalam napas yang sama," ungkap Hasto.

Baca Juga: Bantah PDIP Galau, Masinton Sebut Megawati Selalu Khidmat Tentukan Capres: InsyaAllah Hattrick!

Lantas menurutnya, pernyataan Djarot mengenai Mentan Syahrul Yasin Limpo layak dievaluasi merupakan sikap resmi partai.

Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan penilaian Djarot tersebut didasarkan pada hal fundamental untuk mengatasi ancaman krisis pangan.

"Itu paling elementer," kata Hasto.

Hasto lalu menyampaikan bahwa Mentan Syahrul sempat membuat pernyataan soal rencana ekspor beras ke Tiongkok. Oleh sebab itu, Hasto menilai Mentan Syahrul tak mampu membaca data.

"Ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan," imbuhnya.

Hasto menegaskan bahwa PDIP selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kontraproduktif.

"Ini juga catatan bagi presiden, apakah itu akan membawa konsekuensi bagi reshuffle," ucap Hasto.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.