Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto turut berkomentar soal isu reshuffle yang diduga hanya menyasar menteri dari Partai NasDem.
Seperti yang diketahui, isu reshuffle kabinet Jokowi sangat santer dan panas menjadi bahan perbincangan.
Selain itu, adapula politisi PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang meminta dua menteri dari NasDem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk bisa dievaluasi.
Selaras dengan ucapan Djarot, Hasto mengatakan Mentan Syahrul Yasin Limo memang layak dengan diganti. Meskipun reshuffle adalah hak prerogatif presiden.
Hasto menyebutkan alasannya memilih Mentan dievaluasi karena inflasi pangan yang terjadi.
"Beberapa tahun terakhir terjadi inflasi pangan secara terus-menerus," ujar Hasto dalam jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2022 PDIP yang dilaksanakan secara daring, Jumat (30/12/2022).
Dia menambahkan bahwa Presiden Jokowi sudah menciptakan landasan kemajuan yang luar biasa.
Kata Hasto, pembangunan yang tadinya sangat Jawa sentris sudah beribah menjadi Indonesia sentris pada kepemimpinan Jokowi.
"Para menteri seharusnya dalam napas yang sama," ungkap Hasto.
Baca Juga: Bantah PDIP Galau, Masinton Sebut Megawati Selalu Khidmat Tentukan Capres: InsyaAllah Hattrick!
Lantas menurutnya, pernyataan Djarot mengenai Mentan Syahrul Yasin Limpo layak dievaluasi merupakan sikap resmi partai.
Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan penilaian Djarot tersebut didasarkan pada hal fundamental untuk mengatasi ancaman krisis pangan.
"Itu paling elementer," kata Hasto.
Hasto lalu menyampaikan bahwa Mentan Syahrul sempat membuat pernyataan soal rencana ekspor beras ke Tiongkok. Oleh sebab itu, Hasto menilai Mentan Syahrul tak mampu membaca data.
"Ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan," imbuhnya.
Hasto menegaskan bahwa PDIP selalu kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kontraproduktif.
Tag
Berita Terkait
-
Bantah PDIP Galau, Masinton Sebut Megawati Selalu Khidmat Tentukan Capres: InsyaAllah Hattrick!
-
PKS Ingin Lahirkan Capres-Cawapres Nasionalis Religius di Pilpres 2024
-
Ganjar Diduga Renovasi Rumah Kader PDIP Pakai Dana BAZNAS, Publik Auto Cecar: Duit Zakat Kok Buat Partai?
-
Hasto Pastikan PDI Perjuangan akan Segera Umumkan Capres Penerus Presiden Jokowi
-
Hasto Bocorkan Dua Ciri Calon Presiden Usungan PDIP yang Bakal Diumumkan Megawati Tahun Depan
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?
-
Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998