Suara.com - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan secara resmi pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Namun pemerintah tetap memberlakukan beberapa peraturan, seperti vaksin booster Covid-19 yang tetap menjadi syarat perjalanan hingga aplikasi PeduliLindungi yang akan ditransformasikan menjadi Satu Sehat.
Hal inilah yang menjadi sorotan Dokter Tifa. Lewat akun Twitter-nya, @DokterTifa, wanita yang pernah viral karena menganalisis perkara ijazah palsu Presiden Joko Widodo tersebut berkomentar nyinyir menanggapi peraturan pemerintah.
Dokter bernama lengkap Tifauzia Tyassuma itu menilai pemerintah masih berusaha melanggengkan bisnis bahkan kepada warga sendiri. Hal ini dituliskannya untuk mengomentari kewajiban vaksin booster sebagai syarat perjalanan, padahal seharusnya sudah tidak ada lagi pembatasan pasca pencabutan PPKM.
"Ini artinya: PPKM dicabut, bisnis tetap lanjut," cuit Dokter Tifa, dikutip pada Selasa (3/1/2023).
Sementara di cuitan terpisah, Dokter Tifa juga mengomentari soal rencana transformasi aplikasi PeduliLindungi menjadi Satu Sehat. Diketahui PeduliLindungi adalah aplikasi yang wajib digunakan warga untuk mempermudah pelacakan pasien Covid-19 maupun pengendalian massa di tempat terentu selama masa PPKM.
Seperti sebelumnya, Dokter Tifa juga mengklaim pemerintah kembali berusaha berbisnis dengan warga sendiri. "Lanjutkan bisnis aplikasinya. Sak karepmu wis," tulis Dokter Tifa.
Namun pendapat Dokter Tifa membuat publik terbelah. Sebagian mengingatkan bahwa vaksin booster diberikan gratis sehingga bukan sebagai bentuk bisnis, sebagian lagi cemas dengan perlindungan data-data pribadi lewat aplikasi baru yang digagas.
"Bisnis apa ya dok? Suntik booster gratis koq!? Dokter pasti kurang literasi nih.. haduuuh.. dok.. dok... jangan malu-maluin gitu dong, malu sama gelarnya," komentar warganet.
Baca Juga: PPKM Dicabut, Ini 5 Hal yang Harus Dilakukan Agar Covid-19 Tetap Bisa Dikendalikan
"Maklum penjualan sedang anyep jadi masker vaksin pcr tetap wajib," sindir warganet.
"Harus ada yang berani merubahnya. Perlindungan data aja ga bisa mereka lakukan, bahaya ini," imbuh warganet.
"Otak mereka isinya cuma duit ... gimana caranya dapat duit dari rakyat," timpal yang lainnya.
Di sisi lain, Dokter Tifa memang beberapa kali mengkritik kebijakan terkait bidang kesehatan yang dikeluarkan pemerintah. Seperti ketika Dokter Tifa mengomentari Jokowi yang tidak lagi bermasker pasca PPKM tetapi masih mewajibkan warga memakai masker.
Tag
Berita Terkait
-
Bagikan Foto Jokowi, Dokter Tifa Sebut 'Gambar Paling Konyol' Gegara Satu Benda Ini
-
Aturan Pakai Masker Pasca PPKM Dicabut, Menkes Bilang Begini
-
Menkes Anjurkan Warga Tetap Pakai Masker, Lha Jokowi Gimana? Tak Pakai Masker di Kerumunan
-
Alasan Luhut Minta Vaksinasi COVID-19 Tetap Dilakukan Meski Status PPKM Dicabut
-
PPKM Dihapus, Masih Perlu Punya Aplikasi PeduliLindungi Enggak Sih?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi
-
Filosofi Jersey Soekarno Run 2026: Mengusung Semangat Berdikari dan Simbol Perjuangan
-
Golkar Dukung Prabowo Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Politik Bebas Aktif, Mengalir tapi Tidak Hanyut