Suara.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan tak mau mencampuri urusan Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle menteri.
"Kami tidak ingin mencampuri dan tidak merasa perlu untuk ikut campur dalam hal ini," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/1/2023).
Dasco beralasan bahwa reshuffle menteri adalah hak prerogatif presiden. Meski Gerindra memiliki menteri yang berasal dari partainya, tapi ia menegaskan tetap tidak ingin mencampurinya.
"Kami dari Partai Gerindra sudah berulang kali menyampaikan bahwa 'reshuffle' itu adalah hak prerogratif presiden," ujarnya.
Ketika ditanyakan apakah Partai Gerindra telah diajak berdiskusi perihal perombakan kabinet, Dasco menyebut hal tersebut tidak perlu dilakukan karena merupakan Hak Prerogatif Presiden Jokowi.
"Kita lihat saja, apakah Pak Presiden nanti mau melakukan 'reshuffle' atau enggak, jangan ditanyakan ke Gerindra berkali-kali," ucapnya.
Sebelumnya, Senin (2/1), Presiden RI Joko Widodo mengatakan semua pihak agar menunggu saja soal kemungkinan perombakan atau “reshuffle” Kabinet Indonesia Maju pada awal 2023.
“Ya tunggu saja,” ujar Jokowi singkat di Pasar Tanah Abang, Jakarta.
Ketika disinggung terkait kemungkinan adanya perubahan posisi partai politik di jajaran kabinet, Jokowi kembali menjawab “tunggu saja,”.
Baca Juga: Keras! Djarot PDIP Minta Menteri NasDem Mundur dari Pemerintahan di Tengah Isu Reshuffle
Sinyalemen perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 bukan kali pertama disampaikan Presiden Jokowi.
Pada akhir tahun lalu tepatnya 23 Desember 2022, ketika disinggung mengenai hasil survei dari sebuah lembaga survei terkait persetujuan responden agar dilakukan “reshuffle” kabinet, Jokowi menjawab bahwa terdapat kemungkinan untuk mengubah posisi menteri. Namun, Jokowi tidak menyebut waktu pasti untuk perombakan kabinet itu.
"Mungkin. Ya nanti," kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat. [Antara]
Berita Terkait
-
Keras! Djarot PDIP Minta Menteri NasDem Mundur dari Pemerintahan di Tengah Isu Reshuffle
-
Perppu Cipta Kerja Timbulkan Semakin Banyak Pertanyaan Investor dan Publik
-
CEK FAKTA: Heru Budi Ngaku Disuruh Jokowi Acak-acak Kerja Anies Biar Dia Keliatan Kerja, Benarkah?
-
Ternyata Pernah Berhijab, Begini Cantiknya Erina Gudono Saat Masih Menjadi Mahasiswi UGM
-
Elite Gerindra Ogah Campuri Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Dasco: Itu Hak Presiden!
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Mengapa Penanganan Banjir Sumatra Lambat? Menelisik Efek Pemotongan Anggaran
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum