Suara.com - Pengamat Politik Refly Harun menyoroti harta kekayaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait aksi membantu kader PDIP merenovasi rumah menggunakan dana Baznas.
Refly menilai bahwa kontroversi muncul ketika Ganjar menyebut bahwa pihak yang dibantunya adalah kader PDIP, padahal Ganjar disinyalir tidak akan menyulut perhatian jika hanya menyebut membantu fakir miskin.
Ia melanjutkan, jika ada 50 kader PDIP yang harus diberi bantuan masing-masing bernilai Rp 50 juta, maka Ganjar membutuhkan dana setidaknya Rp 2,5 miliar.
Dari jumlah inilah, Refly menilai tidak mungkin Ganjar mengeluarkan dana pribadinya dengan nilai tersebut mengingat harta Ganjar dalam LHKPN hanya tercatat sebesar Rp 11 miliar.
"Rasanya nggak mungkin untuk mengeluarkan dari kantong pribadi karena Rp 11 miliar itu kan bukan uang cash semua ya, juga ada aset berua barang-barang tidak bergerak," kata Refly dilansir dari laman Youtube-nya.
Ganjar Rencana Pakai Uang Pribadi
Ganjar mengungkapkan kalau awalnya bantuan tersebut hendak menggunakan dana pribadi. Apalagi penyerahan bantuan dilakukan untuk merayakan HUT ke-50 PDIP.
Ia baru mengetahui kalau Baznas juga ikut andil dalam dana bantuan tersebut. Itu baru diketahuinya di lokasi pemberian bantuan.
Adapun Baznas menyalurkan bantuan sebesar Rp 20 juta. Baznas mengklaim penyerahan bantuan tersebut tidak menyalahi aturan.
Baca Juga: Pemprov Jateng Masih Banyak PR, Ganjar Targetkan Tuntas di Tahun 2023
Meski sempat kaget, Ganjar tetap menerima bantuan dari Baznas walaupun dananya masih belum cukup untuk melakukan renovasi rumah kader.
"Saya estimasi pasti kurang karena untuk pembangunan sampai jadi butuh sekitar Rp 50 juta. Nah sisanya nanti saya yang menyelesaikan," kata Ganjar di Semarang, Sabtu (31/12/2022).
Setelah mengetahui bantuan itu diprotes, akhirnya Ganjar mengambil sikap dengan menariknya.
"Ya, saya yang perintahkan untuk ditarik," ucapnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Pemprov Jateng Masih Banyak PR, Ganjar Targetkan Tuntas di Tahun 2023
-
Megawati Cemas Usung Ganjar Pranowo Capres Gegara Piawai Berpolitik Ketimbang Jokowi, Pengamat: Trah Soekarno Bisa Terancam!
-
Warning Buat Megawati! PDIP Bakal Ditinggal Parpol Lain Jika Nekat Calonkan Puan Maharani, Ganjar Pranowo Bisa Bikin KIB Merapat
-
Rocky Gerung Ingin Uji Apakah Ganjar Pranowo Anti Kolonialisme Seperti Bung Karno
-
CEK FAKTA: Megawati Akhirnya Pilih Ahok-Ganjar Maju Pilpres 2024, Benarkah?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO