Suara.com - Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya dituntut hukuman 20 tahun dan denda Rp200 miliar, subsider hukuman 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus tersebut.
Koordinator JPU Syahnan Tanjung mengemukakan, ada beberapa hal yang memberatkan Henry sehingga dituntut hukuman 20 tahun penjara, di antaranya kerugian ekonomi terhadap korban hingga dianggap menganggu kegiatan perbankan di Indonesia.
"Bahwa akibat perbuatan terdakwa Henry Surya bersama-sama dengan saksi June Indria dan Suwito telah menimbulkan kerugian kepada banyak korban yang mengkibatkan para korban mengalami kerugian dengan jumlah yang sangat signifikan dan apabila ditotal kurang lebih sebesar Rp16 trilun," ujar Syahnan dalam pembacaan tuntutan, Rabu (4/1/2023).
Selain merugikan secara ekonomi, perbuatan Hendry juga dianggap dapat menganggu kegiatan perbankan di Indonesia dan stabilitas ekonomi nasional.
Hal yang memberatkan lainnya, Henry dinilai tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Henry juga selalu berbelit saat diperiksa, dan tidak merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.
Perbuatan Hendry juga dianggap telah memberikan trauma tersendiri bagi 23 ribu orang yang menjadi korbannya.
Bahkan, ada korban yang meninggal dunia, akibat perkara yang disebabkan oleh Henry. Syahnan juga menilai, Henry menimbulkan penderitaan panjang bagi korban.
"Atas perbuatan terdakwa, mengakibatkan trauma kepada ribuan orang korban dengan berkedok Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Sungguh hati mereka telah teriris atas perbuatan terdakwa yang menimbulkan derita yang berkepanjangan bagi para korban," jelas Syahnan.
Dalam perkara ini, Syahnan tidak menemukan hal yang meringankan Henry dari jerat tuntutannya. Ia bahkan dengan tegas dan yakin, Henry sepenuhnya bersalah dalam perkara investasi bodong ini.
"Terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak ada hal-hal yang dapat dipertimbangkan untuk meringankan hukuman terdakwa," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, terdakwa perkara investasi bodong, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya dituntut hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp200 miliar dengan subsider 1 tahun penjara.
"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Henry Surya selama 20 tahun penjara," kata Syahnan.
Syahnan juga menunutut denda kepada Henry Surya, Rp200 miliar dengan subsider hukuman penjara selama satu tahun.
“Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Henry Surya sebesar Rp200 miliar subsider satu tahun kurungan,” ungkapnya.
Dalam pesidangan kali ini, meski pemerintah telah mencabut aturan Pemberlakuan Pembatasasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Henry Surya hingga saat ini masih menjalani sidang melalui online.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check