Suara.com - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan bahwa bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) tidak boleh untuk dipolitisasi. Peringatan ini muncul setelah gaduhnya kabar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberikan dana bantuan rumah dari Baznas kepada kader PDIP.
Ma'ruf Amin pun berusaha meredakan kabar itu dengan memberikan pesan penting. Menurutnya, hal terpenting dalam pembagian bantuan adalah memandang orang yang dibantu tanpa perlu melihat partainya.
Jika orang itu memang layak dibantu, maka sudah sepatutnya bantuan diserahkan tanpa perlu membahas partai ataupun politik mereka.
"Terpenting dia punya hak mendapatkan bantuan Baznas apapun partainya. Saya kira tidak ada masalah, sebaiknya tidak dipartainisasi atau politisasi," pesan Ma'ruf Amin dalam konferensi pers setelah melakukan pemantauan korban gempa Cianjur, Rabu (4/1/2023).
Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa Baznas sendiri tentu telah memiliki aturan dan kriteria terkait penerima bantuan yang tentu perlu untuk dibantu. Mulai dari bantuan berbentuk konsumtif maupun rehabilitasi rumah yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah daerah (pemda) setempat.
"Baznas sudah punya aturan untuk berikan bantuan kepada mereka yang msutahik (patut dibantu) bentuknya konsumtif atau rehabilitasi rumah," jelas Wapres.
Dalam kesempatan ini, Ma'ruf Amin sendiri merasa maklum jika ada penerima bantuan yang dekat atau afiliasi dengan partai tertentu. Karena itu, lanjutnya, alangkah baiknya pemberian bantuan dari Baznas tidak dipolitisasi hingga disalahartikan.
"Misalnya nanti peroleh pasti itu ada terkait dengan afiliasi kepartaian itu pasti ada," ucap Ma'ruf Amin.
"Partai ini, partai ini, partai ini. Seharusnya masalah Baznas tidak dikaitan dengan kepartaian, tapi dengan siapa yang berhak," pungkasnya.
Baca Juga: Elektabilitas Duet Ganjar-Erick Ngegas, Anies-AHY Ngekor, Prabowo Paling Buncit
Disclaimer:
Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Elektabilitas Duet Ganjar-Erick Ngegas, Anies-AHY Ngekor, Prabowo Paling Buncit
-
Tren Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Moncer Berkah Tingginya Kepuasaan Kinerja Jokowi, Anies Malah Keok
-
Geger Ganjar Pranowo Sengaja Pakai Dana Baznas untuk Curangi Anies, Benarkah?
-
'Memilihnya Adalah ke-Indonesiaan' Kelakar Jhon Sitorus Puji Habis Ganjar Pranowo, Sebut Pemimpin Tegas
-
Survei Indikator Politik: Elektabilitas Capres Tembus 30 Persen, Anies dan Prabowo Keok di Bawah Ganjar Pranowo
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Donald Trump Bisa 'Dimakzulkan' Gegara Jeffrey Epstein?
-
Cara Mengaktifkan BPJS Kesehatan Mandiri dan Perusahaan yang Tidak Aktif
-
Jalur Wisata Pusuk Sembalun Tertutup Longsor, Gubernur NTB Instruksikan Percepatan Pembersihan
-
BMKG: Jakarta Barat dan Jakarta Selatan Diprakirakan Hujan Sepanjang Hari
-
Minggu Pagi Berdarah di Jaksel, Polisi Ringkus 6 Pemuda Bersamurai Saat Tawuran di Pancoran
-
Masa Depan Penegakan HAM Indonesia Dinilai Suram, Aktor Lama Masih Bercokol Dalam Kekuasaan
-
Anggota DPR Sebut Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK Sesuai Konstitusi
-
Google Spil Tiga Jenis Kemitraan dengan Media di HPN 2026, Apa Saja?
-
KBRI Singapura Pastikan Pendampingan Penuh Keluarga WNI Korban Kecelakaan Hingga Tuntas
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi