Suara.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini tengah diterpa angin kontroversi terkait dengan pembangunan Masjid Al Jabbar di Gedebage, Bandung, Jawa Barat.
Adapun diketahui masjid yang memiliki gaya arsitektur megah tersebut dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga memicu pertentangan dari publik.
Ridwan Kamil berkelit saat jawab kritik soal pembangunan Masjid Al Jabbar
Masyarakat kini turut melayangkan kritik ke sosok politisi sekaligus arsitek tersebut terkait dengan kebijakan membangun masjid menggunakan dana APBD.
Salah satu kritik yang kebetulan dijawab oleh sang gubernur yakni dilayangkan oleh seorang pengguna akun akun Twitter bernama @Outstandjing yang berpendapat bahwa dana APBD tidak seharusnya digunakan sebagai kepentingan kelompok tertentu.
"Bikin mesjid itu perbuatan mulia, dengan berwakaf jadi amal jariyah. Tapi kalau mesjid pakai dana APBD? Pembayar pajak itu berbagai kalangan. Akad bayar pajak BUKAN akad wakaf. Kalau di agama Islam, tidak sembarang dana bisa dipakai untuk Mesjid!" bunyi cuitan akun @Outstandjing pada Minggu (1/2/2023).
Pria yang memiliki julukan Kang Emil tersebut akhirnya menjawab dengan berkelit bahwa pembangunan rumah ibadah menggunakan APBD sudah lumrah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Terlebih, Emil memaparkan bahwa tak jarang pembangunan demikian berawal dari permintaan publik.
"Karena selama ini Masjid Raya Provinsi mengkudeta masjid Agung Kota Bandung. Dan itulah yang kami lakukan: memenuhi dan membangun aspirasi rakyat," kata Ridwan Kamil.
Kang Emil mencontohkan beberapa pembangunan rumah ibadah dengan APBD, seperti contohnya Masjid Istiqlal dan sebuah Pura di Bali.
Baca Juga: Pro Kontra Pembangunan Masjid Al Jabbar, Bolehkah Pakai APBD?
Jawaban Kang Emil dinilai blunder
Alih-alih meredakan suasana, jawaban Kang Emil tersebut malah membuat situasi semakin panas. Bahkan, dalih Kang Emil dinilai blunder oleh beberapa pihak.
Salah seorang warganet mengkritik bahwa langkah sang gubernur menunjukkan dirinya tak memprioritaskan isu lain yang lebih penting seperti kemiskinan dan minimnya akses pendidikan.
"Kang nuhun, si akang di sini sepertinya cuma mempertanyakan prioritas pembangunan bukan masalah boleh atau tidak boleh bangun masjidnya. Misal masih banyak orang yang kesulitan akses pendidikan, air bersih, transportasi umum, apakah layak kita memilih untuk memprioritaskan pembangunan rumah ibadah?" komentar warganet.
"Ya betul penggunaan dana adalah aspirasi masyarkat. Berarti mayoritas masyarakatnya masih belum sadar pentingnya transportasi publik. Bukannya saya mengesampingkan masjid ya, tapi miris aja lihat transportasi publik di Jabar amburadul," ujar lainnya senada.
Warganet lain juga menagih janji Kang Emil membenahi jalur transportasi yang kini malah ditinggal membangun masjid.
Berita Terkait
-
Pro Kontra Pembangunan Masjid Al Jabbar, Bolehkah Pakai APBD?
-
Ridwan Kamil Disentil Sana-sani Soal Pembangunan Masjid Al-Jabbar, Jhon Sitorus: Gimana Persoalan Gereja?
-
Naik Rp 1,8 Triliun, Realisasi Pendapatan DKI Jakarta pada 2022 Sebesar Rp 67,3 Triliun
-
Selain Al Jabbar, Ini 3 Masjid Rancangan Ridwan Kamil yang Tak Kalah Ikonik
-
Tak Mau Mega Proyek Miliaran Ridwan Kamil Jadi Tempat Mesum, Barang-barang Ini Bakal Dipindahkan jika Tak Ada Aktivitas Perdagangan
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan