Suara.com - Perjalanan kasus gratifikasi dalam dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur di provinsi Papua kini memasuki babak baru. Direktur PT TBP (Tabi Bangun Papua) Rijatono Lakka, kini telah ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka. Ia diduga berperan sebagai orang yang menyuap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Lukas Enembe ini awalnya terungkap setelah pihak PPATK mengungkap ada 12 dugaan pengelolaan keuangan yang tidak wajar di rekening Lukas sejak tahun 2017. Terkait dengan temuan itu, PPATK lantas meneruskannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK yang merespons laporan ini telah memblokir sejumlah rekening milik Lukas Enembe dengan total uang sebanyak Rp71 miliar. Uang yang berjumlah fantastis itu menjadi bukti kuat KPK bahwa adanya aliran dana gratifikasi Lukas Enembe.
Untuk mendalami aliran dana yang diterima oleh Lukas, tim penyidik KPK menelusuri berbagai pengerjaan proyek di Papua atas dasar adanya dugaan penerimaan dana proyek proyek di Papua.
Sebelumnya, rekening Lukas pun ditelusuri dan diketahui sempat menerima uang sebesar Rp1 miliar. Tak hanya menerima dana sebesar itu, rekening Lukas juga pernah tercatat menyetor uang sebesar USD5 juta dolar ke rumah judi dan Rp560 miliar ke kasino.
Total kekayaan sebesar itu pun juga membuat lembaga antirasuah menelusuri kasus pengelolaan keuangan PON Papua yang diselenggarakan pada tahun 2021 lalu dan adanya dugaan pencucian uang.
Agar mendapatkan data yang valid, KPK akhirnya dua kali pemanggilan kepada Lukas Enembe pada November lalu, namun sempat dikonfirmasi tidak hadir karena akan berobat ke Singapura.
Hal ini juga membuat pihak imigrasi mengeluarkan keputusan untuk mencekal Lukas Enembe dalam status pencegahan ke luar negeri hingga Maret 2023. Hal ini dilakukan untuk pelancaran proses penyidikan KPK.
Pengerjaan proyek di Papua ditelusuri melalui pemeriksaan sembilan saksi di Mako Brimob Polda Papua, Sabtu (5/11/2022). Pemeriksaan ini pun dilakukan dengan diawali pemeriksaan kepada Kepala ULP, Noldy Taroreh.
Setelah itu, KPK juga meminta keterangan delapan saksi dari pihak swasta atau yang pernah bekerja sama dalam proyek di Papua, yaitu Rijatono Lakka, Bonny Pirono, Fredik Banne, Meike, Yani Ardiningrum, Irianti Yuspita, Razwel Patrick Williams Bonay, dan Irma Imelda.
"Para saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan keikutsertaan beberapa perusahaan swasta dalam mengerjakan berbagai proyek di Pemprov Papua," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (7/11/2022).
Hasil pemeriksaan itu pun akhirnya mengungkap bahwa Direktur PT Tabi Bangun Papua (PT TBP), Rijatono Lakka (RL) adalah tersangka penyuap Gubernur Papua Lukas Enembe.
Sebelumnya, Gubernur Papua tersebut juga telah dinyatakan sebagai tersangka. Rijatono pun ditahan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan (Rutan) belakang Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
"Untuk kepentingan penyidikan dilakukan penahanan terhadap tersangka RL selama 20 hari pertama di Rutan KPK Gedung Merah Putih," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta Kamis (5/1/2023).
Namun, Lukas Enembe yang juga sudah jadi tersangka terlebih dahulu, sebagai penerima suap tak kunjung ditahan KPK. Terbaru, Lukas Enembe diketahui menghadiri peresmian empat bangunan milik pemerintah di Jayapura.
Berita Terkait
-
Dito Mahendra Dicari KPK, Nikita Mirzani Sarankan Tanya Keberadaannya ke Nindy Ayunda
-
KPK Bongkar Keberadaan Harun Masiku, Demokrat: Taruhannya Kredibilitas, Kalau Tak Bisa Ditangkap Jadi Pukulan
-
Proyek Perencanaan RTLH di Disperkim Lampung Utara Fiktif, Kejati Lampung Lakukan Penyidikan
-
Titik Rawan Korupsi Penyelenggaraan Haji, KPK Minta BPKH Berbenah karena Bisa Jadi Bom Waktu
-
Dito Mahendra Dipanggil KPK, Nikita Mirzani Bahagia: Saya Akan Ikut Datang
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'