Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat, Santoso, menyebut bahwa kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipertaruhkan di mata publik jika tak bisa menangkap buronan kasus suap eks Caleg PDIP Harun Masiku.
Menurutnya, jika Masiku tak dapat ditangkap akan menjadi pukulan buat KPK yang saat ini diketuai Firli Bahuri.
Pernyataan Santoso tersebut menanggapi soal pernyataan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu yang menyatakan kebaradaan Harun Masiku kekinian berada di luar negeri.
"Buronnya Harun Masiku yang sudah lebih dari 3 tahun ini akan menjadi pukulan KPK jika tidak dapat menangkap yang bersangkutan. Taruhannya adalah kredibiltas KPK di mata publik jika Harun Masiku setelah diketahui keberadaannya di negara mana namun KPK tidak dapat menangkapnya untuk dibawa ke tanah air," kata Santoso saat dihubungi, Jumat (6/1/2023).
Santoso menyampaikan, Harun Masiku sudah buron sejak Januari 2020, maka sudah terhitung 3 tahun menjadi tersangka KPK tersebut buron. Ia meyakini Harun Masiku sudah jenuh dalam pelariannya.
"Saya yakin dia jenuh dalam pelariannya karena ini kasus lebih pada nuansa politik dibanding pada kasus yang sesungguhnya yakni tentang penyuapan kepada penyelenggara pemilu," tuturnya.
Selain itu ia juga yakin KPK bisa menangkap Harun Masiku. Menurutnya, memang sudah seharusnya KPK melakukan penangkapan.
Terlebih pada 2022 kemarin rating kepercayaan publik terhadap kinerja KPK menurun.
"Ini lah saatnya KPK menunjukan kinerjanya dengan menangkap Harun Masiku yang telah menjadi buronan KPK selama 3 tahun ini. Keberhasilan KPK jika berhasil menangkap Hasmrun Masiku menjadi suatu moment dmn rakyat akan kembali menaruh harapan kepada KPK untuk bekerja lebih baik lagi dalam pemberantasan korupsi di tanah air," tuturnya.
Baca Juga: Menteri NasDem Didesak Mundur, Borok Jokowi Dikorek Habis: Dia Mangkrakkan SBY
"Dengan kepercayaan publik yang meningkat maka dengan sendirinya rating KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi akan meningkat pula," sambungnya.
Harun Masiku
Sebelumnya KPK mengungkap keberadaan Harun Masiku, tersangka suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, mantan politisi PDIP itu berada di luar negeri.
"Terakhir dia di luar negeri," kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (5/1/2023) kemarin.
Dia mengatakan KPK tetap melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak di luar negeri guna dapat menyeret Harun Masiku kembali ke Tanah Air.
Berita Terkait
-
Makin panas! Ruhut Sebut Ada Kader NasDem 'Ngamuk' saat Makan Bareng: Ada Kok Rekamannya!
-
Belum Juga Deklarasikan Anies Baswedan dan Wakilnya, Koalisi Nasdem, Domokrat dan PKS Jalan di Tempat?
-
Tak Mau Kena Reshuffle, Ruhut Sebut Ada Partai Koalisi Ancam Jokowi 'Buka Rahasia Presiden', Sindir NasDem?
-
Menteri NasDem Didesak Mundur, Borok Jokowi Dikorek Habis: Dia Mangkrakkan SBY
-
3 Tahun Memburu Buronan Suap Harun Masiku, Keberadaan Terungkap! KPK Lakukan Ini
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- 5 Motor Irit tapi Bukan Honda BeAT, Mesin Awet untuk Jangka Panjang, Cocok untuk Pejuang Nafkah
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
Pilihan
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Bocor! China Bikin Peta Laut hingga Indonesia untuk Hadapi AS di Perang Dunia III
-
Iran Angkat Mohammad Bagher Zolghadr sebagai Pengganti Ali Larijani
-
Heboh Wanita Muda Hendak Akhiri Hidup di Depan Istana Merdeka, Untung Ketahuan Paspampres
-
Kasus Dean James Memanas, Pundit Belanda: Efeknya Bisa Guncang Eredivisie
Terkini
-
KPK Panggil Ulang Gus Yaqut Hari Ini, Ada Apa Setelah Status Penahanan Kembali ke Rutan?
-
Iran Ajak Negara Arab Bersatu Bentuk Pakta Pertahanan Berbasis Al Quran
-
Noel Mau Ikutan Yaqut untuk Ajukan Pengalihan Penahanan, KPK: Kewenangan Hakim
-
Pramono Anung Tegaskan Kebijakan WFA bagi ASN DKI Berlaku hingga 27 Maret
-
Awal Retaknya Hubungan Trump - Netanyahu, Skenario Rahasia Mossad yang Gagal
-
Nasib Selat Hormuz dan Pasokan Minyak Dunia Bergantung Pada Respon Iran Terhadap Proposal AS
-
ASN Jakarta Malas Kerja Usai WFA Siap-siap Disanksi, Pramono Anung: Tak Ada Keringanan!
-
Puncak Arus Balik dari Jogja Pertama Terlewati, Gelombang Kedua Diprediksi Akhir Pekan
-
Syarat Mutlak Iran Bagi Kapal Internasional di Selat Hormuz Agar Bisa Melintas Dengan Selamat
-
Pramono Minta Penertiban Parkir Liar Diperkeras, Soroti Monas hingga Belakang Grand Indonesia