Suara.com - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menyerahkan urusan reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Ia menyebut Presiden bisa melakukannya kapan saja.
Wapres juga menyebut penggantian menteri tersebut bisa dilakukan dengan alasan kinerja yang tak baik yang ditunjukkan pembantu presiden.
"Soal reshuffle itu adalah hak prerogratif dari presiden, dan presiden kapan saja bisa melakukan reshuffle kalau dilihat, misalnya, ada pembantunya, menterinya, yang tidak bekerja dengan baik. Saya kira kita tunggu saja," ujar Ma’ruf Amin di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan apabila Presiden melihat ada menteri yang kurang baik, pasti akan dilakukan perombakan. Namun hal tersebut, kata dia, akan menjadi keputusan Presiden.
"Nanti masuk semua informasi-informasi, menteri itu kayak begini, menteri ini kayak begini. Itu nanti di tangan Presiden. Tunggu saja. Kalau Presiden mau pasti ada reshuffle," jelasnya.
Isu perombakan kabinet mencuat setelah Presiden RI Joko Widodo beberapa kali menebar sinyal tersebut.
Di sela kegiatan meninjau kawasan produksi minyak dan gas bumi (migas) PT Pertamina Hulu Rokan Dumai di Kota Dumai, Riau, Kamis (5/1), Jokowi menyebut perombakan kabinet bisa dilakukan besok.
"Besok," kata Jokowi singkat saat ditanya awak media soal isu reshuffle dalam keterangan pers di sela-sela peninjauan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai yang ditayangkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
"Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," jawab Jokowi lagi ketika awak media menanyakan apakah besok yang dimaksud adalah Jumat (6/1).
Baca Juga: Jokowi Bak 'Maju Kena Mundur Kena' Jika Depak Menteri Partai NasDem dari Kabinetnya
Sinyalemen perombakan Kabinet Indonesia Maju pada 2023 ini bukan kali pertama disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Sebelumnya, Presiden juga sempat mengimbau semua pihak agar menunggu saja perkara kemungkinan reshuffle kabinet di sela-sela meninjau Pasar Tanah Abang Jakarta pada Senin (2/1) awal pekan ini.
"Ya tunggu saja," kata Jokowi saat itu.
Jawaban serupa juga dilontarkan Jokowi saat disinggung kemungkinan perubahan komposisi partai politik di jajaran Kabinet Indonesia Maju. [Antara]
Berita Terkait
-
Jokowi Bak 'Maju Kena Mundur Kena' Jika Depak Menteri Partai NasDem dari Kabinetnya
-
Mahyeldi Respons Pernyataan Jokowi Soal Kapan Tersambungnya Tol Pekanbaru ke Padang
-
Dibongkar PDIP! Ternyata Jokowi Beberapa Kali Ungkap Ingin Reshuffle Menterinya
-
Fakta-fakta Paspampres Hancurkan Koregrafi Suporter La Grande Indonesia, jelang Laga semifinal Piala AFF Timnas Indonesia Vs Vietnam di GBK
-
Jokowi Sampai Dicolek! Suporter Kecewa Kertas Koreo Pendukung Timnas Indonesia Dirusak Paspampres
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO