Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta semua pihak fokus mengawal seluruh tahapan Pemilu hingga tiba waktu pencoblosan pada 2024. Ia mengingatkan jangan sampai muncul alasan-alasan yang bisa digunakan untuk menunda pencoblosan.
Salah satunya ialah alasan ketidakstabilan politik lantaran polemik atau perdebatan tentang sistem pemilu proporsional terbuka atau sistem proporsional tertutup.
"Sehingga gagal fokus sehingga jangan menjadi alibi bahwa kok ini tidak stabil politik kita. Oleh karena itu perlu di tunda pemilunya. Hati-hati jangan sampai alibi menjadi sesuatu yang membenarkan rencana atau wacana untuk menunda Pemilu," kata AHY di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Demokrat bersama tujuh partai di parlemen sendiri sudah keras menolak proporsional tertutup. Mereka sekaligus mengingatkan Mahkamah Konstitusi konsisten menjalankan keputusan terdahulu soal proporsional terbuka.
Menegaskan kembali soal penundaan Pemilu, AHY berujar hal itu tidak dibenarkan. Ia menyatakam tidak ada alasan apapun untuk menunda pesta demokrasi yang sudah dijadwalkam pada 14 Februari 2024.
"Tidak ada alasan apapun, saya ulangi, tidak ada alasan apapun untuk menunda Pemilu atau menambah masa jabatan siapapun di negeri ini baik eksekutif maupun legislatif," kata AHY.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali mengajak seluruh pihak untuk menyetop wacana ayau isu penundaan Pemilu 2024.
Ajakan itu ia sampaikan di hadapan para ketua umum dan petinggi partai politik dalam pertemuan 8 parpol di Hotel Dharmawangsa. Adapun ajakan Ali itu merujuk poin empat hasil kesepakatan pertemuan delapan parpol.
Adapun poim keempat kesepakatan dan pernyataan sikap itu ialah delapan parpol mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.
Baca Juga: Saat 8 Ketum Parpol Bersatu Tolak Pemilu Tertutup Usulan PDIP, Lahirkan 5 Poin Kesepakatan
Menurut Ali pelaksanaan Pemilu 2024 sudah amat jelas, mengingat pemerintah sudah menganggarkan.
"Kepastian bahwa pemilu 2024 akan dilaksanakan karena pemerintah telah menganggarkan," kata Ali di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Karena itu Ali mengajak baik kepada petinggi parpol maupun elemen masyarakat untuk berhenti membicarakan penundaan Pemilu 2024.
"Kita akhiri isu pemilu diitunda karena hanya akan menimbulkan kegaduhan," kata Ali.
Hal senada juga diminta Presiden PKS Ahmad Syaikhu di dalam pertemuan yang sama.
"Sudahi wacana penundaan Pemilu sehingga kita firm Pemilu digelar Februari 2024. KPU dan Bawaslu melaksanakan pemilu secara independen profesional dan rakyat puas," kata Syaikhu.
Berita Terkait
-
Saat 8 Ketum Parpol Bersatu Tolak Pemilu Tertutup Usulan PDIP, Lahirkan 5 Poin Kesepakatan
-
Meski Belum Ada Waktu Pasti, AHY Minta Doa untuk Kelancaran Deklarasi Koalisi Perubahan
-
Koalisi Perubahan Deklarasi Januari? AHY: Insyaallah
-
Kader Demokrat Tetap Ingin AHY Jadi Cawapres Anies di Pilpres 2024: Mau Menang Cari yang Terbaik
-
Buah Ucapan Ketua KPU Direspons Petinggi 8 Parpol, Sepakat Tolak Sistem Pemilu Proporsional Tertutup
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri