Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tetap didorong untuk menjadi pendamping Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Menurutnya, AHY merupakan sosok yang dianggap layak untuk menjadi pasangan bakal calon presiden yang diusung Partai NasDem itu.
"Ini aspirasi dari kader-kader kami, konstituen kami, masyarakat yang ditemui para pengurus dan anggota dewan kami di berbagai pelosok negeri. Capres dan cawapresnya harus sosok yang lekat dengan perubahan, bukan status quo," kata Herzaky pada Minggu (8/1/2023).
Para kader Demokrat disebut menginginkan AHY sebagai cawapres lantaran elektabilitasnya yang tinggi di berbagai lembaga survei.
Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga dinilai tinggi sehingga dua sosok tersebut mampu dan sangat siap jika bertarung di Pilpres 2024.
"Apalagi, hasil survei berbagai lembaga menunjukkan tingginya elektabilitas kedua sosok ini, terutama ketika dipasangkan. Kita kan harus realistis dan rasional. Mau menang, cari yang terbaik," lanjutnya.
Sementara itu, deklarasi pasangan Anies Baswedan masih dalam proses pembahasan, terutama dengan koalisi perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan Demokrat.
"Ada kondisi-kondisi berbeda di 2024 dibandingkan 2019, yang perlu kami sesuaikan," jelasnya.
Baca Juga: Koalisi Prabowo Subianto Dan Cak Imin Potensial Bubar, Lebih Pilih Anies Baswedan?
Herzaky mencontohkan pada Pemilu 2019 lalu, waktu kampanye dilaksanakan selama hampir delapan bulan sementara pada 2024 mendatang hanya 75 hari.
"Jadi, kalau capres-cawapres ditentukan dan diumumkan si saat-saat terakhir, masih ada waktu kira-kira 8 bulan untuk sosialisasi. Kalau di 2024, waktu kampanye hanya 75 hari. Sangat singkat," pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Koalisi Prabowo Subianto Dan Cak Imin Potensial Bubar, Lebih Pilih Anies Baswedan?
-
Demi Menjegal, Benarkah Relawan Anies Baswedan Dikeroyok Kelompok Pendukung Ganjar Pranowo?
-
Bukan Ganjar Pranowo, PDIP Bakal Kuat Dukung Puan Maharani Karena Alasan Ini
-
CEK FAKTA: Fahri Hamzah Ditangkap Polisi usai Hina Anies Baswedan, Benarkah?
-
Program Jokowi Terancam Diobrak-abrik jika Anies Jadi Presiden? Elite NasDem: Indonesia Tetap Pancasila, Bukan Khilafah
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Nova Arianto Ungkap Biang Kerok Kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Zambia
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
Terkini
-
OTT KPK di Riau! Gubernur dan Kepala Dinas Ditangkap, Siapa Saja Tersangkanya?
-
KPK Sebut OTT di Riau Terkait dengan Korupsi Anggaran Dinas PUPR
-
Polisi Berhasil Tangkap Sindikat Penambangan Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
-
600 Ribu Penerima Bansos Dipakai Judi Online! Yusril Ungkap Fakta Mencengangkan
-
Pemerintah Segera Putihkan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Catat Waktunya!
-
Pengemudi Ojol Jadi Buron Usai Penumpangnya Tewas, Asosiasi Desak Pelaku Serahkan Diri
-
Sempat Kabur Saat Kena OTT, Gubernur Riau Ditangkap KPK di Kafe
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru