Suara.com - Pernyataan Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie alias Gus Choi kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya Gus Choi menyebut seharusnya Presiden Joko Widodo meminta izin terlebih dahulu kepada partai-partai pengusungnya sebelum melakukan reshuffle kabinet.
Dalam hal ini, tentu saja Gus Choi merujuk pada wacana reshuffle kabinet Jokowi yang diduga akan menyasar menteri-menteri dari Partai NasDem.
Karena itulah, Gus Choi menyebut seharusnya Jokowi menghormati hak Partai NasDem sebagai pengusung Jokowi. Apalagi karena partainya sudah mendukung Jokowi sejak periode pertama pemerintahan tahun 2014 lalu.
"NasDem itu pendukung setia Pak Jokowi sejak 2014. Reshuffle sekarang itu apa sudah menghormati hak NasDem sebagai pengusung? Misalnya Pak Surya diajak konsultasi, ditanya, diberitahu (soal reshuffle kabinet), itu yang saya tidak tahu," ungkap Gus Choi, Sabtu (7/1/2023).
Pernyataan Gus Choi inilah yang kemudian banyak disorot, salah satunya oleh pegiat media sosial Jhon Sitorus. Lewat akun Twitter-nya @Miduk17, Jhon malah mengucapkan terima kasih saat mengomentari pemberitaan soal pernyataan Gus Choi tersebut.
Usut punya usut, Jhon Sitorus menilai pernyataan Gus Choi itu merupakan wujud sikap Partai NasDem sebagai musuh dalam selimut.
"Terimakasih sebesar-besarnya kepada NASDEM. Kalian semakin menunjukkan bahwa kalian memang MUSUH DALAM SELIMUT," tulis Jhon, dikutip pada Senin (9/1/2023).
Loyalis Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, itu menyatakan bahwa tidak ada regulasi yang mewajibkan presiden untuk berkonsultasi kepada petinggi partai politik jelang reshuffle.
"Tidak pernah ada dalam UUD bahwa Reshuffle kabinet harus melapor ke pimpinan PARPOL," ujar Jhon.
Baca Juga: Jokowi Bahas Perbatasan Negara dengan Malaysia, PM Anwar Ibrahim Jawab begini
"Haluan kita ada UUD 1945, bukan om BREWOK sang penunggang BAPAK politik IDENTITAS," lanjutnya.
Pernyataan Jhon ini diamini banyak pihak. Warganet menilai sikap Gus Choi adalah wujud kepanikan Partai NasDem menjelang di-reshuffle dari kabinet Jokowi.
"Makin Pesong aja nie orang," kata warganet.
"#EffendiChoirie politisi yang sedikit setres.. sejak kapan untuk meReshuffle menterinya Presiden harus lapor dulu ke ketua partai si menteri??" komentar warganet yang lain.
Gus Choi sendiri memang cukup reaktif menanggapi wacana reshuffle kabinet Jokowi yang diduga menyasar menteri-menteri partainya. Bahkan belum lama ini Gus Choi mengingatkan bahwa presiden bukan raja yang bisa berkuasa dengan keringat partai pendukungnya.
"Di sinilah membutuhkan pemahaman, pengetahuan, tentang hak yang dimiliki oleh kepala negara. Jadi tidak ada istilah, 'Wah terserah presiden, full, sepenuhnya'. Presiden bukan raja, presiden tidak ujug-ujug menjadi presiden," tutur Gus Choi.
Tag
Berita Terkait
-
Jokowi Terus 'Tunggu Dulu' Soal Reshuffle, Bukti Penyiksaan dan Balas Dendam ke Surya Paloh?
-
Menteri NasDem Jadi Sasaran Empuk Reshuffle, Menkominfo Yakin Presiden Tak Akan Termakan Hasutan
-
Program Kerja Jokowi Terancam Berhenti Jika Anies Menang Pilpres, NasDem: Konteks Boleh Beda, Prinsip Tetap Pancasila
-
Anies dan Jokowi Sering Dibandingkan Soal Jadi 'Petugas Partai', Panda Nababan Beri Komentar Nyelekit
-
Duel Pernyataan PDIP dan Nasdem Terkait Reshuffle Kabinet
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi