Suara.com - Wakil Ketua DPP NasDem Ahmad Ali menilai tidak ada yang salah dari pernyataan Megawati Soekarnoputri soal kasihan Presiden Jokowi kalau tidak ada PDI Perjuangan. Dalam konteks Pilpres pernyataan Megawati dianggap wajar untuk disampaikan.
Apalagi diketahui dua kali Pilpres pada 2014 dan 2019, PDIP merupakan partai pengusung Jokowi dalam pencalonannya sebagai calon presiden.
"Ya pada konteks Pilpres, nggak ada yang salah sih. Apalagi itu disampaikan dalam forum internal mereka ya, dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai kader, itu tentunya bukan hal yang baru bagi PDIP," kata Ali kepada wartawan, Rabu (11/1/2023).
Menurut Ali, apa yang menjadi pernyataan Megawati dalam pidato di HUT ke-50 PDIP itu mencakup pencapresan Jokowi di masa lalu.
Ali berujar Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden memamg membutuhkan dukungan partai politik. Tentu tanpa partai, termasuk PDIP dan NasDem yang turut mendukung, Jokowi tidak akan memenuhi syarat pencapresan.
"Pak Jokowi selama maju sebagai capres harusnya diusung partai. Tanpa diusung partai politik, tanpa ada PDIP kan tidak memenuhi syarat. Tanpa ada NasDem juga tidak memenuhi syarat, kan begitu," ujar Ali.
"Artinya kalau ada figur yang bagus, elektabilitas bagus, tanpa ada parpol ya enggak ada apa-apanya gitu. Jadi kita lihat pernyataan itu dalam konteks politik," sambungnya.
Pernyataan Megawati
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menceritakan soal sosok Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi terlihat kasihan apabila tidak dibantu oleh PDIP.
Baca Juga: Ada Arahan dari Megawati di HUT PDIP, Gibran: Harus Turun Jelang Pemilu 2024
Hal tersebut disampaikan Megawati saat berpidato dalam acara puncak HUT PDIP ke-50 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1).
"Lah iya padahal pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan dah," kata Megawati.
Megawati menerangkan kalau PDIP menjalankan segala mekanisme untuk mengantarkan Jokowi hingga mampu duduk di kursi presiden. Ia juga sempat mengungkap ketika dirinya meminta Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
Kala itu, Ma'ruf juga masih bertugas di BPIP dan UKP-PIP. "Terus pak Ma'ruf saya minta kaget pak Ma'ruf dulunya sama sama di BPIP waktu itu masih UKP-PIP," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Megawati juga meminta Jokowi untuk menjadikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa Sunscreen Terbaik untuk Flek Hitam pada Usia 50 Tahun? Ini 5 Rekomendasi sesuai Review
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 10 Simbol Feng Shui di Rumah Old Money yang Dipercaya Membawa Kemakmuran
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Istimewa! Eks Jampidsus Febrie Ditahan Tanpa Rompi Pink dan Tangan Tak Diborgol
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Merawat Koperasi agar Berdaya Melampaui Dinamika Politik
-
55 Karya Desain Dunia dari SaloneSatellite Permanent Collection Dipamerkan di Indonesia
-
Ribuan Orang di Dunia Jadi Korban Phishing Kratos, Pengelola Dibekuk di Pontianak
-
Usia 35 Tahun Sudah Punya 5 SPBU, Herman Deru Ungkap Kebiasaan yang Mengubah Hidupnya
-
Terkuak! Pengemudi Alphard Arogan ke Satpam di Bundaran HI Ternyata Anggota Polda Jabar
-
Napi Kasus Narkoba Pekanbaru Kabur saat Berobat, Petugas Pengawal ke Mana?
-
Hinca Panjaitan Sebut Perkara Kredit Tak Layak Diproses sebagai Korupsi
-
Mahfud MD Bantah Kejagung soal Febrie: Tak Pernah Ada Pelimpahan Kasus Asabri dari Polisi