Suara.com - Wakil Ketua DPP NasDem Ahmad Ali menilai tidak ada yang salah dari pernyataan Megawati Soekarnoputri soal kasihan Presiden Jokowi kalau tidak ada PDI Perjuangan. Dalam konteks Pilpres pernyataan Megawati dianggap wajar untuk disampaikan.
Apalagi diketahui dua kali Pilpres pada 2014 dan 2019, PDIP merupakan partai pengusung Jokowi dalam pencalonannya sebagai calon presiden.
"Ya pada konteks Pilpres, nggak ada yang salah sih. Apalagi itu disampaikan dalam forum internal mereka ya, dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai kader, itu tentunya bukan hal yang baru bagi PDIP," kata Ali kepada wartawan, Rabu (11/1/2023).
Menurut Ali, apa yang menjadi pernyataan Megawati dalam pidato di HUT ke-50 PDIP itu mencakup pencapresan Jokowi di masa lalu.
Ali berujar Jokowi saat mencalonkan diri sebagai presiden memamg membutuhkan dukungan partai politik. Tentu tanpa partai, termasuk PDIP dan NasDem yang turut mendukung, Jokowi tidak akan memenuhi syarat pencapresan.
"Pak Jokowi selama maju sebagai capres harusnya diusung partai. Tanpa diusung partai politik, tanpa ada PDIP kan tidak memenuhi syarat. Tanpa ada NasDem juga tidak memenuhi syarat, kan begitu," ujar Ali.
"Artinya kalau ada figur yang bagus, elektabilitas bagus, tanpa ada parpol ya enggak ada apa-apanya gitu. Jadi kita lihat pernyataan itu dalam konteks politik," sambungnya.
Pernyataan Megawati
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menceritakan soal sosok Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Jokowi terlihat kasihan apabila tidak dibantu oleh PDIP.
Baca Juga: Ada Arahan dari Megawati di HUT PDIP, Gibran: Harus Turun Jelang Pemilu 2024
Hal tersebut disampaikan Megawati saat berpidato dalam acara puncak HUT PDIP ke-50 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1).
"Lah iya padahal pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan dah," kata Megawati.
Megawati menerangkan kalau PDIP menjalankan segala mekanisme untuk mengantarkan Jokowi hingga mampu duduk di kursi presiden. Ia juga sempat mengungkap ketika dirinya meminta Ma'ruf Amin untuk menjadi wakil presiden mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019.
Kala itu, Ma'ruf juga masih bertugas di BPIP dan UKP-PIP. "Terus pak Ma'ruf saya minta kaget pak Ma'ruf dulunya sama sama di BPIP waktu itu masih UKP-PIP," ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Megawati juga meminta Jokowi untuk menjadikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Memperingati International Womens Day 2026, API Serukan Perlawanan atas Penghancuran Tubuh
-
KPK Bongkar Alasan Gus Yaqut Jadi Tersangka Korupsi Haji, Ternyata Ada Bukti Ini!
-
Fadia Arafiq Mengaku Sedang Bersama Ahmad Luthfi Saat OTT, Begini Respons KPK
-
Drama OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq: Hampir Lolos, Tertangkap di SPKLU Tengah Malam
-
Menag Soroti Pasal Aliran Sesat di KUHAP, Minta Definisi dan Kriteria Diperjelas
-
KPK Sebut Uang Korupsi Fadia Arafiq Bisa Buat 400 Rumah hingga Bangun 60 KM Jalan di Pekalongan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Kuasa Hukum Gus Yaqut: Tersangka Korupsi Tanpa Kerugian Negara Ibarat Pembunuhan Tanpa Korban!
-
2 Lapangan Padel di Jakut Mendadak Disegel! Ini Alasannya
-
Saham BEBS Meroket 7.150 Persen, OJK Geledah Mirae Asset Sekuritas Terkait Dugaan Manipulasi