Suara.com - Deklarasi koalisi Partai Demokrat dan Partai NasDem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 masih mandeg.
Partai Demokrat yang berkukuh agar Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai bakal cawapres pendamping Anies, disebut-sebut sebagai batu sandungan dalam tiap persamuhan kedua partai saat membahas koalisi.
Bahkan, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, bila Demokrat tetap memaksakan AHY sebagai cawapres, maka koalisi pasti bubar.
Namun, hal tersebut dibantah sendiri oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY, ketika memberikan keterangan pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).
"Ya ada komentar seperti itu. Saya juga mengikuti. Tapi yang jelas, kami juga setuju, tidak boleh saling memaksakan kehendak, saling memaksakan diri, dalam ikhtiar membangun koalisi," tegas AHY.
AHY lantas menjelaskan apa yang ia maksud saling memaksakan kehendak dan saling memaksakan diri.
"Contohnya, pokoknya wajib si A tanpa perlu diketahui apa alasannya, itu maksa. Sebaliknya, saya tak perlu tahu alasannya tapi yang penting jangan si A, itu juga sama-sama memaksa."
AHY menegaskan, Partai Demokrat sejatinya ingin membangun koalisi politik berdasarkan konsensus atau persetujuan bersama.
Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menegaskan, tak mau melakukan pemaksaan untuk urusan menentukan capres - cawapres bersama kawan sekoalisi.
Baca Juga: AHY Minta Masyarakat Papua Terima Proses Hukum Lukas Enembe: Tidak Tebang Pilih, Adil Buat Semua
"Kami sepakat untuk tidak seperti itu sebenarnya, jadi kami ingin ketemu pada konsensus. Apa konsensus yang saya maksud? Kami ingin koalisi ini mendapatkan restu dari Allah SWT."
Secara riil, kata AHY, koalisi politik yang hendak dibangun Demokrat ditargetkan bisa menjadi poros alternatif.
Syukur-syukur bisa menjadi poros perubahan yang mampu membawa aspirasi masyarakat, demikian AHY menjelaskan.
"Sekali lagi, tidak boleh saling memaksakan. Tapi sebaliknya harus meyakinkan pasangan yang nanti dihadirkan oleh koalisi perubahan ini mempunyai peluang memang paling besar," kata AHY.
Sebelumnya, AHY tetap didorong untuk menjadi pendamping Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
Menurutnya, AHY merupakan sosok yang dianggap layak untuk menjadi pasangan bakal calon presiden yang diusung Partai NasDem itu.
"Ini aspirasi dari kader-kader kami, konstituen kami, masyarakat yang ditemui para pengurus dan anggota dewan kami di berbagai pelosok negeri. Capres dan cawapresnya harus sosok yang lekat dengan perubahan, bukan status quo," kata Herzaky, Minggu (8/1).
Kader Demokrat disebut menginginkan AHY sebagai cawapres lantaran elektabilitasnya yang tinggi di berbagai lembaga survei.
Elektabilitas mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga dinilai tinggi sehingga dua sosok tersebut mampu dan sangat siap jika bertarung di Pilpres 2024.
Tag
Berita Terkait
-
AHY Minta Masyarakat Papua Terima Proses Hukum Lukas Enembe: Tidak Tebang Pilih, Adil Buat Semua
-
CEK FAKTA: Anies Baswedan Kecelakaan di Tol sampai Tak Tertolong, Benarkah?
-
NasDem Serang Ahok Buat Bela Anies, Ruhut: Ojo Dibandingke, Bak Bumi dan Langit!
-
Berkaca Pada Survei Magna Charta Politika, Mungkinkah PDIP Meminang Anies Baswedan Sebagai Capres?
-
Fenometer: Anies dan Nasdem Miliki Elektabilitas Digital Tertinggi Bagi Warganet
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu