Suara.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk Ridwan Rumasukun sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua. Hal ini dilakukan setelah Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap dan ditahan KPK terkait kasus suap.
Tugas sebagai Plh Gubernur Papua itu resmi diemban Ridwan pada Rabu (11/1/2023) atau sehari setelah Lukas Enembe ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/1/2023). Lalu siapa Ridwan Rumasukun sebenarnya? Simak profil dan rekam jejak Ridwan Rumasukun berikut ini.
Ridwan Rumasukun merupakan pria kelahiran Jakarta, 14 Oktober 1964 sehingga kini berusia 58 tahun. Walau lahir di Jakarta, Ridwan sudah lama menginjakkan kakinya di tanah Papua, tepatnya di Kabupaten Sorong, Papua Barat.
Di Sorong, Ridwan menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Remu pada 1976. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri II Sorong. Ridwan tamat di bangku SMP pada 1981.
Kemudian Ridwan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 413 Sorong pada 1981. Pria dengan hobi bermain futsal ini lalu melanjutkan pendidikannya dengan masuk di Sekolah Tinggi Ottow Geissler Jayapura dengan mengambil jurusan manajemen.
Setelahnya Ridwan meraih gelar master atau S2 di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2001. Tak puas meraih gelar master, Ridwan kembali menempuh pendidikan S3 hingga berhasil menyandang gelar doktor dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.
Rekam Jejak Ridwan Rumasukun
Ridwan lalu mulai bekerja di Sekda Provinsi Papua. Ia ditunjuk langsung oleh Lukas Enembe saat menjadi Gubernur Papua sebagai Plt Sekda Papua menggantikan Dance Yulian Flassy. Ridwan resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda Definitif) Provinsi Papua pada Kamis, 14 Oktober 2021 lalu.
Baca Juga: Dinyatakan Sehat, Lukas Enembe Jalani Pemeriksaan di KPK Pakai Kursi Roda
Sebelum jadi Sekda Papua, pria pemilik nama lengkap Muhammad Ridwan Rumasukun ini pernah menjadi Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Papua. Ridwan secara resmi dilantik oleh Wakil Gubernur Papua Kelen Tinal sebagai Penjabat Sekda Papua untuk menggantikan Hery Dosinaen pada tahun 2020.
Ketika itu sebelum menjabat Pj Sekda Papua, Ridwan adalah Asisten Bidang Umum. Pada tahun 2013, ia juga pernah menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
Selain itu Ridwan pun tercatat sebagai dosen di Perguruan Tinggi Universitas Yapis Papua. Ia merupakan dosen untuk program studi Manajemen.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Tag
Berita Terkait
-
Dinyatakan Sehat, Lukas Enembe Jalani Pemeriksaan di KPK Pakai Kursi Roda
-
Diperiksa Sebagai Tahanan KPK, Lukas Enembe Didorong Pakai Kursi Roda Kenakan Rompi Oranye dan Diborgol
-
Dinyatakan Dokter Sehat, Lukas Enembe Digelandang ke KPK dengan Pengawalan Brimob Bersenjata Lengkap
-
Dikawal Ketat Barracuda hingga Tim Gegana, Lukas Enembe Didorong Pakai Kursi Roda saat Diperiksa Sebagai Tahanan KPK
-
Fakta-fakta di Balik Strategi Hitung Nasi Bungkus hingga Akhirnya Lukas Enembe Berhasil Ditangkap
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Merasa Dibohongi, Elza Syarief Mundur sebagai Pengacara Tersangka Korupsi MBG Sony Sonjaya
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW
-
Jaminan Sosial PRT Dinilai Masih Lemah, UU PPRT Dikhawatirkan Hanya Jadi Aturan di Atas Kertas