Suara.com - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) agar meningkatkan pelayanan publik seiring dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi.
“Pelayanan publik kita diharapkan akan lebih baik menjadi lebih pintar, murah, mudah, dan lebih cepat di waktu yang akan datang, maka di sinilah pentingnya dilakukan inovasi,” tutur Yusharto saat menjadi narasumber pada kegiatan Refreshment Manajemen Pemerintahan Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang mengusung tema “Inovasi sebagai Tolak Ukur Kinerja Pemerintah Daerah yang Efektif” tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Kamis, (12/1/2023).
Selain itu, Pemda juga diminta memanfaatkan berbagai potensi wilayahnya untuk mengembangkan inovasi. Upaya itu dibutuhkan salah satunya untuk meningkatkan pertumbuhan wirausaha dalam menyongsong kemajuan bangsa.
Adapun untuk melakukan inovasi, setiap Pemda perlu mengubah mindset bahwa inovasi bukanlah suatu program atau kegiatan, melainkan sesuatu yang harus ada dalam setiap program atau kegiatan.
“Dengan mindset seperti itu, dia (inovasi) akan melekat dengan segala urusan yang ada di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) mulai dari lini terendah sampai dengan lini tertinggi di setiap organisasi,” katanya.
Yusharto meyakini, jika inovasi daerah terus ditingkatkan maka Indonesia dapat menjadi negara maju, setidaknya pada tahun 2045 saat memasuki usia emas. Yusharto menambahkan, Indonesia menjadi negara maju dapat terjadi jika Pemda benar-benar bisa memanfaatkan inovasi dan bonus demografi yang ada. Dia mengatakan, berdasarkan teori Adam Smith pertumbuhan penduduk di suatu negara biasanya akan dibarengi dengan pertumbuhan ekonominya.
“Namun Bapak/Ibu hal itu (pertumbuhan ekonomi) tidak serta merta terjadi karena menurut aliran neoklasik yang memberikan persyaratan-persyaratan tertentu mengenai pertumbuhan ekonomi di suatu negara, salah satunya dengan semakin tingginya semangat wirausaha, setidaknya empat persen dari tenaga kerja yang ada merupakan wirausahawan,” jelasnya.
Lebih lanjut Yusharto berharap, pertumbuhan wirausaha di Indonesia bisa meningkat. Pemda, kata dia, berperan dalam membentuk wirausaha baru salah satunya dengan melakukan inovasi.
“Ini untuk mempersiapkan masyarakat kita (Indonesia) usia kerja untuk tidak menjadi beban dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan,” pungkasnya.
Baca Juga: Gubernur Sulteng Tolak Lantik Sekda Provinsi, Kemendagri Buka Suara
Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut hadir juga narasumber lain di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni, Good News From Indonesia Akhyari Hananto, Akademisi dan Praktisi Bisnis Rhenald Kasali, Motivator Agus Ali Fauzi, dan Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 Muhammad Nuh.
Berita Terkait
-
Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulsel Tambah 5 Layanan Baru
-
Sekjen Kemendagri Minta Daerah Tingkatkan Penggunaan SIPD
-
Agar Tak Ikut Dibuldozer, Pemda DIY Minta Pedagang Segera Kemasi Barang yang Masih di Kios Jalan Perwakilan
-
RSUD Karawang Diklaim Jadi Rujukan Jabar, Bupati Cellica Bilang Begini
-
Persilahkan Pedagang Tuntut Penipuan Uang Sewa, Pemda DIY Buldozer Jalan Perwakilan Pekan Depan
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya
-
PBNU Masih Survei Lokasi Muktamar ke-35 NU, Persiapan Teknis Terus Dikebut