Suara.com - Arif Rahman Arifin, eks Wakaden B Biro Paminal sekaligus terdakwa kasus obstruction of justice kematian Brigadir J menuangkan pengalaman tidak mengenakannya jadi korban luapan emosi Ferdy Sambo.
Adapun Arif blak-blakan mengungkap bahwa dirinya disemprot Sambo saat menggelar proses olah TKP. Tak tanggung-tanggung eks Kadiv Propam yang kini jadi aktor utama pembunuhan Brigadir J itu menuding Arif dan Timsus 'tak punya tata krama' gegara disebut tak memiliki izin olah TKP.
"Ferdy Sambo juga menelepon kami setelah Hendra menelpon. Pak Ferdy Sambo menelepon, menanyakan hal yang sama tapi sudah dengan nada marah. 'Mereka tidak tahu itu rumah saya. Apa mereka tak punya tata krama izin dengan saya?'. Saya cuma siap siap saja," kata Arif di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2023).
Apakah olah TKP perlu izin?
Kejadian yang diungkap oleh Arif tersebut memunculkan pertanyaan bersama, yakni memangnya olah TKP perlu izin?
Adapun jawaban atas pertanyaan tersebut dapat digali dengan mengulik prosedur olah TKP yang tertuang dalam SOP resmi Polri.
SOP penanganan TKP mengacu pada petunjuk pelaksanaan (Juklak) Kepolisian Republik Indonesia dengan nomor polisi 04/I/1982.
Juklak tersebut setidaknya mengatur tentang tahapan pengolahan TKP sebagai berikut:
- Pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yang benar dan professional sesuai dengan urutan tata kerja yang telah disesuaikan dengan JUKLAK dan JUKNIS.
- Pengamatan Umum
- Pemotretan secara umum
- Pemotretan secara close up terhadap barang temuan yang ada di TKP
- Pengambilan barang bukti yang berkaitan dengan TKP secara cermat dan benar
- Melakukan olah TKP yang bertujuan untuk mempersempit ruang penyidikan unit olah tempat kejadian perkara untuk memecahkankasus tersebut dan menemukan pelakunya
- Mencari keterangan saksi yang betul-betul mengerti mengenai
tentang peristiwa pidana tersebut - Melakukan interogasi terhadap korban, pelaku dan keluarganya.
- Segera membuat berita acara pemeriksaan (BAP).
Tahapan pertama hingga terakhir pengolahan TKP sebagaimana yang tertuang dalam Juklak tersebut tidak memuat adanya perizinan sebagai syarat pelaksanaan olah TKP.
Sedangkan untuk SOP olah TKP tiap daerah atau Resor kepolisian berbeda-beda. Kita dapat mengambil contoh SOP Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara atau TPTKP Polres Gorontalo Kota dan Polres Balangan, Kalimantan Selatan yang terbuka untuk umum melalui situs daring.
Kedua SOP tersebut tak menyebut adanya perizinan sebagai syarat mutlak olah TKP. Namun kedua SOP yang dibuat oleh kedua Polres tersebut menyebutkan bahwa polisi yang telah melakukan olah TKP wajib membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Kontributor : Armand Ilham
Berita Terkait
-
Arif Terdakwa Pembunuh Brigajir J Menangis karena Takut Ferdy Sambo, Kenapa Ketakusan Bisa Bikin Air Mata Keluar?
-
Beredar Video Sebut Ferdy Sambo di Hukum Mati Tengah Malam, Cek Faktanya di Sini
-
Arif Rahman Nangis Disebut Jujur oleh Hakim: Saya Bisa Pahami Perasaan Saudara
-
Garang Buka Aib Atasan: Deretan Kesaksian Chuck Putranto Soal Ferdy Sambo
-
CEK FAKTA: Tangis Keluarga Pecah Dengar Ferdy Sambo Dijatuhi Vonis Hukuman Mati, Benarkah?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
Terkini
-
Bendera Gerindra Masih Mejeng di Flyover Jakarta, Satpol PP DKI: Berizin hingga 8 Februari
-
Ilusi Solusi Dua Negara dan Bahaya Langkah 'Sembrono' Indonesia di Board of Peace
-
Dasco: Partai Gerindra Ingin Hidup untuk 1000 Tahun
-
Muzani Pimpin Yel-yel di Senayan: Gerindra Menang, Prabowo Presiden, Presiden Dua Periode!
-
Mau Digaji Berapa Pun Tetap Korupsi! Anggota DPR Soroti Mentalitas Hakim Usai OTT di PN Depok
-
11 Juta Peserta BPJS PBI Tiba-Tiba Dinonaktifkan, DPR Soroti Dampak Fatal pada Pasien Gagal Ginjal
-
Siap-siap! Kejagung Bidik Mantan Bos BUMN Akal-akalan Usai Warning Keras Prabowo
-
Wamensos Salurkan Santunan Duka Korban Longsor Cisarua
-
Gegap Gempita Jakarta Sambut Imlek: Ada 'Kuda Raksasa' hingga Festival Barongsai di Sudirman-Thamrin
-
Wamensos Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Alarm Keras, Program Sekolah Rakyat Jadi Kunci?