Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengaku heran dengan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang meminta negara untuk tak terlalu jauh mengurusi pencalonan capres (capres) pemilu 2024 mendatang.
Menurut Teddy, SBY justru mencontohkan yang dilakukan dirinya di akhir masa jabatannya sebagai presiden, tetapi tidak mempersiapkan calon pemimpin negara.
"Dari pernyataan ini, ada beberapa hal yang wajib saya luruskan," kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/01/2024).
Pernyataan SBY itu dipertanyakan oleh Teddy, apakah hal tersebut berkaitan dengan negara atau pribadinya. Apabila yang dimaksud SBY adalah kelembagaan negara, Teddy menyampaikan tentu bukan.
Pasalnya, Teddy menyebut berdasarkan konstitusi yang berhak mencalonkan presiden adalah parpol peserta Pemilu.
"Partai politik peserta Pemilu bukan lembaga negara," tegasnya.
Teddy melanjutkan, namun jika apa yang disampaikan tersebut SBY menjelaskan dirinya sebagai pribadi, jelas bertentangan dengan pernyataannya. Sebab, SBY dengan Partai Demokrat ikut mencalonkan presiden.
"Artinya beliau secara pribadi mempersiapkan calon presiden. Hal ini bertentangan dengan pernyataannya, jika pernyataannya menjelaskan dirinya sebagai pribadi," terangnya.
Oleh sebab itu, Teddy kembali menegaskan dirinya mempertanyakan maksud pernyataan yang disampaikan Presiden ke-6 RI itu.
Baca Juga: Profil Guntur Kakak Megawati yang Frontal Dukung Ganjar Ketimbang Puan
"Sebenarnya SBY mau menyampaikan pesan apa? Yang mau dipermasalahkan itu apa? Apa yang beliau sampaikan adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena memang tidak ada sama sekali kewenangan negara dalam mencalonkan presiden," ulas Teddy.
Teddy mengaku tidak percaya pemimpin RI harus dipersiapkan secara khusus oleh pihak-pihak tertentu.
Elite Partai Garuda itu meyakini Indonesia akan memunculkan banyak calon pemimpin yang ingin berkompetisi dengan meningkatkan kapabilitas dan elektabilitas.
Menurut SBY, negara berperan penting untuk memberikan peluang dan ruang yang sama bagi siapa pun yang akan mencalonkan diri sebagai presiden.
"Tidak boleh negara masuk terlalu jauh sehingga mengganggu fairness," tandas SBY.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
Berita Terkait
-
Profil Guntur Kakak Megawati yang Frontal Dukung Ganjar Ketimbang Puan
-
Tanda-tanda Puan Bukan Capres Pilihan Megawati, Benarkah Ganjar Bakal Dipilih?
-
Capreskan Ganjar, Ngapain Grace Natalie Minta Maaf ke Megawati?
-
Rebutan Tiket Capres PDIP Bikin Puan Maharani Tidak Akur sampai Hobi Sindir Ganjar Pranowo?
-
Megawati Nyapres Lagi di Pilpres 2024, Puan Maharani: Gila, Enggak lah
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?