Suara.com - Ijtima Ulama Nusantara yang diselanggarakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan mandat kepada Muhaikin Iskandar atau Cak Imin untuk menjadi pemimpin nasional 2024. Lantas bagaimana tanggapan Gerindra yang merupakan rekan koalisi PKB?
Diketahui, Partai Gerindra juga sudah memiliki Prabowo Subianto yang akan dicalonkan sebagai presiden pada 2024.
Menanggapi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara, Ketua Harian Gerindra Dasco pertama-tama mengapresiasi pelaksanaan dan hasil dari Ijtima. Ia menilai Ijtima Ulama Nusantara tentu akan memperkuat internal PKB.
Tetapi terkait keputusan Ijtima Ulama Nusantara merekomendasikan Cak Imin sebagai pemimpinan nasional 2024, tentu hal itu akan menjadi pertimbangan Gerindra terutama oleh Ketua Umum Prabowo Subianto.
Prabowo tidak sendirian dalam menimbang hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara.
"Tentunya apapun keputusan-keputusan atau tuntutan yang diminta oleh ulama-ulama yang ada itu tentunya akan menjadi pertimbangan dua orang, yaitu Pak Prabowo dan Pak Muhaimin yang memang sudah melakukan kerja politik dengan menandatangani perjanjian kerja sama," ujar Dasco.
Sebab hal terkait capres dan cawapres dari koalisi menjadi urusan Prabowo bersama dengan Cak Imin.
"Di mana capres-cawapres akan ditentukan bersama oleh Pak Prabowo dan Pak Muhaimin," ucap Dasco.
Rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara
Baca Juga: Ijtima Ulama Nusantara Beri Mandat Cak Imin jadi Pemimpin Nasional 2024
Ijtima Ulama Nusantara telah menyepakati beberapa poin. Salah satunya ialah memberikan mandat kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar untuk menjadi pemimpin nasional 2024.
Mandat itu tercantum dalam poin ketiga hasil rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara. Diketahui Ijtima Ulama Nusantara sebelumnya diselenggarakan PKB pada 13-14 Januari 2023 di Hotel Millenium, Jakarta.
"Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangakan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024," bunyi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara dari keterangan tertulis, Senin (16/1/2023).
Selain memberikan mandat tersebut, Ijtima sekaligus memberikan Muhaimin atau Cak Imin hak untuk mengambil keputusan terkait PKB.
"Dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB," lanjut bunyi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara poin ketiga.
Berikut kesepakatan lengkap yang menjadi rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara:
Berita Terkait
-
Ijtima Ulama Nusantara Beri Mandat Cak Imin jadi Pemimpin Nasional 2024
-
Partai Demokrat Diwanti-wanti Jangan Seperti Prabowo: Dibenci dan Ditinggalkan Pemilihnya
-
Pernah Ejek Jokowi Tukang Andong Jadi Presiden, Prabowo Subianto Dibalas Cukup Dijadikan Menteri
-
Jelang HUT Partai, Sekjen Gerindra Instruksikan Kader Pasang Bendera Prabowo Presiden 2024
-
Cak Imin Disebut Bebek Liar, Rocky Gerung: Cari Kandang Aman di NU
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
Terkini
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan
-
Misteri OTT KPK Kalsel: Sejumlah Orang Masih 'Dikunci' di Polres, Isu Jaksa Terseret Menguat
-
Ruang Kerja Bupati Disegel, Ini 5 Fakta Terkini OTT KPK di Bekasi yang Gegerkan Publik
-
KPK Benarkan OTT di Kalimantan Selatan, Enam Orang Langsung Diangkut
-
Mendagri Tito Dampingi Presiden Tinjau Sejumlah Titik Wilayah Terdampak Bencana di Sumbar
-
Pramono Anung: 10 Gedung di Jakarta Tidak Memenuhi Syarat Keamanan
-
Ditantang Megawati Sumbang Rp2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra, Pramono Anung: Samina wa Athona
-
OTT Bekasi, KPK Amankan 10 Orang dan Segel Ruang Bupati
-
OTT KPK: Ruang Kerja Bupati Bekasi Disegel, Penyelidikan Masih Berlangsung